BPMPT: Permasalahan Hukum Objek Wisata Darajat Belum Jelas

GARUT, (GE).- Terkait penganan kasus hukum di kawasan objek wisata Darajat hingga saat ini belum ada kejelasan. Menurut Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut, Jawa Barat, belum dapat memberi izin objek wisata di kawasan Darajat, Kecamatan Pasirwangi, karena masih menunggu penyelesaian kasus pelanggaran lingkungan yang sedang ditangani Polda Jabar.

“Belum diberi izin, masih proses. Karena masih ada permasalahan hukum yang sedang diproses oleh Polda Jabar,” kata Kepala BPMPT Kabupaten Garut, Zatzat Munajat, Senin (31/7/17).

Dijelaskannya, objek wisata air panas alam di kawasan Darajat, Kecamatan Pasirwangi itu sedang menghadapi persoalan hukum terkait kerusakan lingkungan yang sudah ditangani Polda Jabar. BPMPT Garut, menyatakan tidak akan mengeluarkan izin selama belum ada ketetapan hukum yang jelas.

“Kita belum tahu pasti, apakah itu Polda Jabar menetapkan tersangka, atau sedang lanjut,” tukasnya.

Dikatakannya, ada enam perusahaan yang mengusulkan perizinan di kawasan Darajat ke BPMPT Garut yang saat ini masih ditunda karena persoalan hukum.

Enam perusahaan itu,yang termasuk sudah memiliki izin usaha sejak 2010 yang selanjutnya harus menempuh perizinan baru sesuai rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

“Perusahaan yang sudah lama pernah mengusulkan, tapi kita pending dulu, belum kami proses karena ada permasalahan,” katanya.

Seperti diketahui, objek wisata air panas Darajat itu berada sekitar kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Lokasi ini sendiribelum mendapatkan jaminan dari Pemerintah Kabupaten Garut maupun PVMBG terkait ancaman bahaya bencana alam. (Tim GE)***

Terjunkan Tim ke Kawasan Wisata Darajat, Bupati : Mereka yang Tidak Mengikuti Aturan Akan Kita Bongkar

GARUT, (GE).- Menanggapi sejumlah pengusaha yang ditetapkan sebagai tersangka di kawasan wisata Darajat, Bupati Garut RUdy Gunawan menyatakan sudah menerjunkan tim peneliti untuk melihat langsung kondisi kawasan wisata alam yang berlokasi di  Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Bupati akan memastikan apakah para pengelola/ penghusaha kawsan wisata ini sudah mematuhi peraturan bupati atau belum.

“Ya, kita sudah terjunkan Tim ke Darajat, apakah mereka sudah melakukan peraturan bupati atau tidak tidak,” tandasnya, Senin (16/1/2017).

Dijelaskannya, tim tersebut merupakan tim gabungan yang melibatkan petugas Dinas Tata Ruang dan Permukiman, kemudian Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja. Tim yang terjun langsung ke lapangan itu akan mengkaji langsung segala perizinan dan pembangunan di daerah tesebut.

“Mereka yang tidak mengikuti peraturan bupati nanti akan kita bongkar,” katanya.

Diungkapkannya, peraturan itu menjelaskan tentang cara pembangunan yang sesuai dengan rekomendasi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana (PVMBG) tentang larangan membangun di lokasi kemiringan tanah.

“Pemerintah Kabupaten Garut  sudah memberikan waktu kepada pihak pengelola wisata Darajat itu untuk mengurusi perizinan yang sesuai dengan rekomendasi dan peraturan bupati. Jangan sampai mereka tidak melakukan, mereka asyik saja, mereka itu harus mengikuti kajian-kajian di peraturan bupati,” ungkapnya.

Seperti diketahui di kawasan Darajat telah ada beberapa tempat wisata pemandian dan kolam renang air panas di antara lereng dan perbukitan. Darajat juga belakangan menjadi perhatian Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam upaya mengungkap tindakan pidana kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pengelola wisata tersebut. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Bupati : Bangunan di Kawasan Darajat yang Menyalahi Aturan Harus Dibongkar

KOTA, (GE). – Bupati Garut Rudy Gunawan kembali menegaskan bangunan di kawasan perbukitan Darajat, Kecamatan Pasirwangi yang menyalahi aturan harus dibongkar. Pernyataan tersebut menyusul rekomendasi yang dikeluarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tentang keberadaan sejumlah bangunan yang dinilai berada di lokasi rawan bencana.

“Bangunan di kawasan perbukitan Darajat yang menyalahi peraturan memang harus dibongkar. Dari PVMBG juga sudah merekomendasikan begitu,” tandasnya, Rabu (12/10/2016)

Menurut Rudy, jika para pemilik bangunan di kawasan Darajat tak mampu mematuhi aturan tersebut, maka pihaknya mengancam akan melakukan pembongkaran. Namun Rudy masih memberi tenggang waktu hingga satu tahun ke depan.

Rudy menambahkan, di kawasan Darajat, saat ini terdapat bangunan dan kolam yang selama ini menjadi tujuan wisatawan dari berbagai daerah. Untuk hal ini, kata Rudy, Pemerintah Kabupaten Garut telah berupaya membenahi kawasan tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan tidak merusak lingkungan.

Bahkan, Pemkab juga telah mengeluarkan perda untuk penataan kawasan Darajat.

“Di dalam perda tersebut, telah diatur sedemikian rupa bagaimana masalah penataan kawasan Darajat. Di sana juga disebutkan pembangunan tidak boleh dilakukan di kemiringan,” katanya.

Lebih lanjut, kata Rudy, penataan tersebut mencakup tujuh titik kawasan wisata Darajat. Selain itu, Pemkab juga tidak akan mengeluarkan izin baru untuk pembangunan di daerah tersebut.

Bupati mengingatkan agar kawasan wisata yang sudah ada di kawasan Darajat segera memperbaiki kondisi bangunannya sesuai dengan rekomendasi PVBMG. (Slamet Timur). ***

Akhirnya, Moratorium Perizinan Objek Wisata Darajat Dicabut Pemkab Garut

PEMKAB, (GE).- Kontroversi keberadaan kawasan wisata Darajat yang berlokasi di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut terus bergulir. Menyusul turunnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 19 Tahun 2016 tentang penataan kawasan Darajat, Pemkab Garut akhirnya mencabut moratorium perizinan objek wisata air panas alam ini.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut, Zat Zat Munazat, mengatakan dengan turunnya Perbup tersebut para pengusaha di Darajat pun kini bisa melegalkan kegiatannya. Namun demikian, para pengusaha objek wisata Darajat tetap harus mengikuti aturan sesuai yang tertuang dalam Perbup.

“Para pengusaha kini bisa melegalkan kegiatannya menyusul turunnya Perbup dengan catatan mereka tetap harus mengikuti aturan yang telah ditentukan,” ujar Zatzat, Senin (5/9/2016).

Dijelaskannya, kepada para pengusaha, Pemkab memeberikan waktu selama satu tahun untuk melakukan perbaikan kawasan wisata. Sebagaimana disebutkan dalam Perbup, diatur pula sejumlah referensi yang berkaitan dengan masalah penataan kawasan Darajat.

“Salah satu yang harus menjadi perhatian dan dilakukan pengusaha di antaranya terkait rekomendasi Pusat Vulkanologi, Meteoroligi, dan Bencana Geologi (PVMBG). Para pengusaha diharuskan menyesuaikan segala bentuk bangunan dengan struktur tanahnya. Mengingat kontur tanahnya yang labil, maka struktur bangunan harus bisa menopang,” bebernya.

Zat Zat menegaskan, pihaknya pernah melakukan komunikasi dengan para pengusaha objek wisata di Darajat yang dinilainya terburu-buru untuk mengajukan izin. Namun kebanyakan pengusaha belum melakukan penyesuaian sehingga pihaknya tak bisa mengabulkannya.

Ditandaskan Zatzat, selama belum sesuai ketentuan, pihaknya tak akan pernah mengeluarkan perizinan. Secara administrasi, pihaknya akan menahan dulu untuk tidak mengeluarkan perizinan sampai pihak pengusaha memenuhi ketentuan.

“Tempat wisata di Darajat juga harus kembali mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini jika luasan wilayah yang sebelumnya sempat diajukan mengalami perubahan.” Tukasnya.

Menurut Zatzat, saat ini kawasan wisata Darajat telah banyak mengalami perubahan luas. Hampir semua kawasan wisata kni luasnya telah bertambah sedangkan IMB yang digunakan masih IMB yang dulu.

Sebagaimana diberitrakan sebelumnya, saluran air menuju objek wisata Darajat sempat diputus oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA). Tindakan tegas itu dilakukan menyusul adanya desakan masyarakat yang menilai penggunaan air oleh kawasan wisata yang ada di Darajat ilegal karena diambil dari kawasan Cagar Alam Papandayan.

Menurut Kepala Seksi BBKSDA Wilayah V Jawa Barat, Toni Ramdani, saluran air yang ditutup ini berada di lima titik dalam dua lokasi, yaitu lokasi Kawah Darajat dan Kawah Manuk.(Tim GE)***

BBKSDA Tutup Saluran Air Objek Wisata Darajat

PASIRWANGI, (GE).- Salah satu saluran air menuju objek wisata Darajat di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, diputus Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). Penutupan saluran air dari kawasan Cagar Alam Papandayan itu dilakukan berdasarkan desakan masyarakat.

Toni Ramdani yang merupakan Kepala Seksi BBKSDA Wilayah V Jawa Barat mengungkapkan, saluran air yang ditutup ini berada di lima titik dalam dua lokasi, yaitu lokasi Kawah Darajat dan Kawah Manuk. Penutupan ini dilakukan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan unsur pimpinan di tingkat Provinsi.

“Desakan penutupan saluran air sebenarnya sudah lama. Namun kami mesti menempuh beberapa mekanisme seperti berkoordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi. Setelah semua dipenuhi, baru aksi penutupan ini dilakukan,” jelas Toni, Rabu (23/08/2016).

Selain BBKSDA, penutupan yang berlangsung pukul 11.00 WIB siang itu melibatkan unsur kepolisian, dan elemen masyarakat. Toni membenarkan bila saluran air dari kawasan yang dikelola BBKSDA ini, mengalir ke sejumlah objek wisata Darajat.

“Kami memutus saluran air di kawasan yang kami kelola saja. Kemana saja air itu mengalirnya, harus dicek,” ujarnya.

Permintaan penutupan saluran air ini sendiri terjadi setelah sejumlah warga melaporkan perihal penggunaan air dari tanah negara, oleh pihak swasta di kawasan objek wisata Darajat, ke Polres Garut pada 27 Juli 2016 lalu. Seorang warga Kabupaten Garut, Mulyono Kadafi, 40, menjelaskan, laporan ini didasarkan atas penggunaan air yang dinilai menyalahi undang-undang.

“Dasar laporan kami adalah UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang air. Di dalam Pasal 15 huruf a dijelaskan, bahwa pengusahaan air dapat dilakukan setelah ada ijin dari pemerintah. Sementara penggunaan air di kawasan wisata Darajat itu semua tak berijin,” kata Mulyono.

Mulyono menyebutkan, pihaknya sempat melakukan pengecekan terkait tak berijinnya penggunaan air ini oleh para pengelola objek wisata ke sejumlah instansi pemerintah daerah.

“Namun jawabannya seolah dilempar-lempar, tidak jelas. Saya sempat menanyakan ke pihak SDAP (Sumber Daya Air Mineral dan Pertambangan) tapi dilempar ke BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu), lalu saat di BPMPT, saya dilempar lagi karena urusan pengelolaan air sedang dikoordinasikan oleh Asda II (Asisten Daerah). Makanya langsung lapor ke polisi saja,” bebernya.

Ditambahkannya, pihaknya menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121 Tahun 2015, yang juga berisi mengenai pengusahaan air dalam laporan ke aparat kepolisian. Mulyono menyebut, penggunaan air di kawasan objek wisata Darajat bukan hanya bersumber dari lahan Cagar Alam Papandayan yang dikelola oleh BBKSDA, melainkan juga berasal dari lahan Perum Perhutani.

“Sumber air yang diambil dari lahan Perhutani itu berlokasi di Petak 38, Blok Cipanday, BPKH Asper Bayongbong. Cuma bedanya, Perhutani belum melakukan tindakan pemutusan air seperti yang dilakukan oleh BBKSDA ini,” ungkapnya.

Mulyono menyebut sejumlah pihak terkait telah dimintai keterangan oleh aparat kepolisian perihal laporannya tersebut. “Siapa-siapa saja yang telah diperiksa, saya tidak tahu. Namun yang jelas aparat kepolisian sudah memanggil sejumlah orang dalam laporan ini,” jelasnya. (Tim GE)***

BKSDA Segera Tutup Aliran Air ke Wisata Darajat

BKSDA, (GE).- Puluhan warga beserta anggota lembaga swadaya masyarakat Gerakan Anak Sunda (GAS) Garut, Rabu (20/07/2016), mendatangi kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) seksi konservasi wilayah V Garut. Mereka menuntut agar BKSDA bersikap tegas dan segera menutup aliran air ke tempat wisata Darajat.

GAS berpandangan Wisata Darajat sudah melanggar aturan. Selain itu, wisata alam Darajat tidak memiliki izin operasional. Ada pun izin yang dikantongi sudah kadaluwarsa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Konservasi Wilayah V Garut, Toni Ramdani, mengatakan, memang benar jika wisata air Darajat tidak mengantongi izin resmi. Pengelola darajat hanya mempunyi surat izin dari SDAP, dan surat izin tersebut sudah kadaluwarsa.

Menurut Toni, sekarang ini pihak SDAP sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin. Karena itu merupakan hak dan kewenangan provinsi.

Selain itu, Toni menambahkan, untuk perizinan pihak seksi konservasi wilayah V BKSDA tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan izin. Tetapi, sebagai kepala seksi dirinya berjanji akan menutup lokasi wisata Darajat pada tanggal 27 Juli 2016 nanti.

Jika pihak pengelola tidak bisa menyelesaikan perizinan, kata Toni, minimal resi proses pembuatan surat izin, maka wisata darajat tidak akan di perbolehkan untuk dibuka. Penutupan yang akan di lakukan oleh pihak BKSDA dengan cara menutup pipa saluran air wisata darajat.

Di samping masalah perizinan, wargapun mengeluh mengenai pelebaran jalan menuju lokasi wisata darajat. Menurut Eno (60), setelah di lakukan pelebaran jalan, rumah miliknya kerap di genangi air karena saluran air menjadi sempit, akibat pelebaran jalan tersebut. (Useu G Ramdani)***

Wabup: Untuk Menutup Kawasan Darajat Masih Menunggu Kajian

PASIRWANGI,(GE).-  Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman, mengatakan jika kawasan Darajat sudah menjadi tempat wisata umum dan berjalan lama. Untuk penertibannya sudah ada panitia khusus termasuk di dalamnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi penegak Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut.

Saat ini pemerintah masih menunggu kajian dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP) juga Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) terkait kawasan Darajat di bilangan Kecamatan Pasirwangi.

“Untuk Darajat memang sudah ada keluhan dari masyarakat. Mereka mengaku terganggu, misalnya dalam masalah lalulintas, serta lingkungan,” ujarnya, Kamis (11/2/ 2016).

Helmi mengatakan,  kondisi alam Darajat di beberapa kawasannya sudah terjadi kejadian bencana alam seperti longsor. Menyikapi kondisi tersebut menurutnya kawasan tersebut harus ditertibkan dan yang melanggar aturan harus ditutup.

“Untuk melakukan penutupan sendiri kita masih menunggu kajian dari beberapa dinas seperti dari DLHKP dan juga SDAP juga dari tim ahli. Jadi untuk bisa menutup harus ada rekomendasi  yang lengkap, karena saat ini kajian yang ada masih bersifat parsial, jangan sampai tempat wisatanya terus bertambah,” katanya.

Kasi Perencanaan Bidang Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut, Ayi Fitriana menyebutkan, dari  hasil kajian dan observasi di lapangan, kegiatan pariwisata berkembang pesat. Kondisi tersebut dikhawatirkan masuk kedalam kawasan yang direncanakan tentang kawasan atau wilayah panas bumi.

“Ada beberapa lokasi yang memang harus dipertegas, resikonya seperti itu dihilangkan. Secara umum memang mengkhawatirkan, tapi ada beberapa juga yang kalau misalkan di luar wilayah kerja panas bumi itu jadi masih memungkinkan selama memenuhi kaidah kaidah fungsi lindung,” tukasnya.

Dikatakannya, rata-rata kondisi tempat wisata yang saat ini berkembang bertolak belakang dengan kaidah fungsi lindung. Banyak yang membuat penampungan air-air panas yang seharusnya tidak ada. Dengan kondisi tersebut seharusnya  ada penegasan.

“Di penataan sekarang kan harus ditentukan tujuan penataan ruangnya dimana mewujudkan Kecamatan Pasirwangi sebagai kawasan strategis panas bumi dan kawasan lindung yang didukung oleh pengembangan agribisnis dan pariwisata yang berwawasan lingkungan,” ungkapnya.

Ayi menyebut, sudah ada sunyal bagi pengusaha wisata yang termasuk dalam kawasan atau area kerja panas bumi harus ditertibkan. Berdasarkan tinjauan lapangan, ada kawasan wisata yang saat ini sudah ada terpotong dengan pipa panas bumi yang seharusnya tidak diperkenankan.

“Kalau dalam tata ruang itu ada yang sifatnya hitam putih, jadi kalau misalya dia suaka alam itu otomatis dia tidak boleh diganggu kecuali dengan ijin ijin tetentu. Terus kan ada hutan lindung nah terus ada tanah masyarakat, secara keseluruhan itu tuh kawasan yang rawan gerakan tanah semuanya, Garut kan gudang rawan bencana,” ucapnya. (Tim GE)***