Para Pengusaha Hotel-Restoran Tak Sadar Bayar Pajak, Bupati: “Itu Penggelapan Pajak”

GARUT, (GE).- Potensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Garut hingga saat ini masih tetap rendah. Kontribusi pajak kepada Pemkab Garut dinilai sudah tidak logis lagi, dengan besaran yang hanya Rp 200 ribu per hari. Demikian diungkapkan Bupati Garut, Rudy Gunawan, beberapa hari yang lalu.

“Kalau cuma Rp 200 ribu kan bangkrut namanya. Kabupaten Garut memiliki destinasi wisata terkenal di Jabar, serta memiliki banyak restoran dan hotel untuk melayani wisatawan. Namun, para pengusahanya belum sadar untuk tertib membayar pajak,” ungkapnya.

Dikatakannya, para pengusaha restoran banyak yang bayar hanya Rp 6 juta per bulan. Upaya pemerintah untuk mendongkrak potensi pajak itu telah dilakukan dengan menerapakn sistem tapping box untuk mengukur pajak yang diterapkan pemerintah.

“Namun, banyak pengusaha tidak mau menerapkan sistem tapping box itu dengan alasan sistemnya tidak sesuai. Kita gak permasalahkan, asalkan bayar pajaknya sesuai dengan pendapatan,” tukasnya.

Ia menambahkan, rendahnya pajak dari sektor restoran dan hotel itu berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Garut. Pihaknya menargetkan, PAD Garut sebesar Rp 50 miliar per tahun, sementara baru tercapai Rp12 miliar. “Target kita itu Rp50 miliar per tahun, sekarang cuman Rp12 miliar,” katanya.

Bupati mengimbau, pengelola hotel dan restoran agar jujur dalam membayar pajak, jika tetap melanggar akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

” Kita akan proses hukum jika membandel, itukan penggelapan pajak,” tandasnya. (Tim GE)***

Tiga Jabatan Segera Dilelang, Bupati: “Jadi Kadisdik Jangan Hanya Duduk Menunggu Laporan”

GARUT,(GE).- Hingga saat ini tiga jabatan setingkat kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut masih kosong. Salah satu jabatan kadis yang dinilai strategis, yakni kepala dinas pendidikan, posisinya sampai saat ini masih dijabat pejabat pelaksana tugas (Plt), Dede Sutisna yang merangkap sebagai sekretaris dinas.

Menanggapi belum dilantikannya kadisdik yang baru, paska dimutasinya H. Mahmud menjadi staf ahli bidang SDM, Bupati Garut, Rudy Gunawan berharap agar Kadisdik yang baru nantinya ‘orang lapangan.’ Maksud bupati, kadisdik jangan hanya bisa duduk di belakang meja menunggu laopran dari bawah.

“Saya menginginkan kadisdik itu orang lapangan, jangan hanya bisa duduk di belakang meja. Maksudnya yang mau turun ke sekolah sekolah, melihat, mengecek secara langsung kondisi sekolah. Apakah sekolah itu sudah ada WC, apakah kondisi bangunannya. Pokonya kadisdik itu jangan ‘ngamenak,’ katanya, Jumat (15/9/17).

Terkait belum kunjung diisinya beberapa jabatan setingkat kadis, bupati berjanji akan segera melelang sejumlah jabatan tersebut dalam waktu dekat. Seperti diketahui, saat ini selain kepala dinas pendidikan, tiga jabatan setingkat kepala dinas yang masih kosong diantaranya kadis pertanian, sekwan serta kasatpol PP. (Alle)***

Editor: Kang Cep.

 

“Maung Sancang” Terancam Bubar, Bupati Siap Ambil Alih Persigar

GARUT,(GE).- Baru-baru ini, Bupati Garut, Rudy Gunawan dengan tegas bersedia mengambil alih kepengurusan Persigar, club kebanggaan masyarakat Garut berjuluk “Maung Sancang.” Hal ini akan dilakukan Bupati jika kepengurusan Persigar yang dipimpin Dadang Johar benar-benar mengungdurkan diri.

“Ya, saya bertanggung jawab terhadap Persigar. Kalau misalnya kepengurusan sekarang mengundurkan diri atau tidak bisa melakukan penggalangan dana. Saya, sebagai pemerintah daerah akan mengambil alih,” katanya, Kamis (17/8/2017).

Rudy menegaskan, di setiap organisasi harus ada manajemen penggalangan dana. Ia mengaku telah melakukan penggalangan dana untuk membantu Persigar. Namun ternyata para pengusaha termasuk bank memberikannya kecil.

“Bahkan banyak pengusaha yang menolak memberikan bantuan, katanya Persigar itu pengelolaannya ekslusif. Itu bukan kata saya tapi kata pengusaha. Katanya pengelolaan Persigar itu eksklusip. Jadi para pengusaha juga tidak mau membantu padahal saya sudah kumpulkan para pengusaha itu,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam dunia sepak bola ketua umum itu memang harus berkorban, sementara pengelolaan Persigar tidak bisa dianggarkan dari APBD.

“Kalau pun diusahakan ada bantuan tetapi mekanismenya harus melalui Koni. Dan itu pun nilainya tidak besar karena harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Aturan larangan itu dari BPK,” tukasnya.

Sementara itu, terkait rencana Persigar akan mundur di putaran ke dua liga III, Ia menegaskan Persigar akan diambil alih.

“Kalau memang Pak Dadang mau mundur, Ya diambil saja sama kita. Persigar itu akan terus berjalan. Kalau memang mundur, Ok lah. Sekarang ini Persigar Garut tidak akan bubar. Ganti saja kepengurusannya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Persigar Garut, Dadang Johar Arifin menyatakan tidak akan ikut serta pada putaran dua liga III yang akan digelar secara serentak pada 23 Agustus mendatang. Dadang menilai, selama ini tidak ada itikad yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut perihal pendanaan untuk membantu Persigar. Mulai dari persiapan hingga berahirnya putaran pertama liga III ini seluruh kebutuhan Persigar dikeluarkan dari dana pribadi.

“Selama ini Bupati hanya memberikan janji-janji palsu saja. Sementara kita sudah melakukan bukti terhadap Persigar,” tandasnya.

Dadang menegaskan, akan menarik diri jika Pemda tidak mau membantu. “Saya akan menarik diri jika kondisinya seperti ini terus, jujur saya tidak sanggup lagi membawa Persigar kalau pemerintah tidak campur tangan dalam melakukan pendanaan perihal Persigar,” ungkapnya.(Alle)****

Perizinan Objek Wisata Darajat Tak Kunjung Rampung, Pemkab Tambah Waktu Pengurusan Setahun

GARUT, (GE).- Persoalan objek wisata alam Darajat ternyata belum tuntas. Bahkan hingga saat ini masih belum menemui titik temu. Akibatnya, Pemkab harus menambah batas waktu kepada para pengusaha untuk mengurus perizinannya.

Menurut Bupati Garut, Rudy Gunawan, dokumen lingkungan dari para pengusaha di Darajat sudah disampaikan. Pengusana pun siap menyesuaikan lokasi bangunan sesuai perizinan.

“Mereka siap membongkar kalau tidak sesuai. Arahan dari Pemkab sudah dilaksanakan. Kami beri waktu setahun lagi karena menyangkut fisik,” ujar Rudy usai menggelar pertemuan dengan bebrapa pengusaha Objek wisata Darajat di Kantornya, Selasa (8/8/17).

Dikatakannya, pascabencana banjir bandang Cimanuk, proses perizinan yang sempat dibuka setelah moratorium tahun 2013 terhenti.

“Mereka kan dituduh melakukan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan. Untuk urusan hukum itu di Polda. Kami akan klarifikasi ke sana (Polda),” tukasnya.

Proses hukum yang ditangani Polda, lanjut dia, akan tetap berjalan. Pemkab pun akan memberi kesempatan kepada pengusaha untuk mengurus perizinan.

Sementara itu, Asep Rohayat, salah satu pemilik objek wisata di kawasan Darajat, mengaku siap menyesuaikan bangunan sesuai aturan.

“Kalau misal kasih (waktu) enam bulan akan kami kejar. Ini persoalan izin saja, Pemkab yang bertanggung jawab,” kata Asep. (Tim GE)***

“BI Corner,” Sebuah Upaya Tingkatkan Minat Baca

GARUT, (GE).- Sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca di tengah masyarakat, baru- baru ini Bank Indonesia Jawa Barat menggulirkan sebuah program yang dinamai BI Corner di beberapa tempat

Program edukatif ini di Garut sendiri secara simbolis telah diresmikan langsung oleh Kepala Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Wiwiek Sisto Widayat. Peresmikan BI Corner atau sudut ruang baca lengkap dengan fasiliats perangkat komputer dan ratusan buku dibuka di Perpustakaan, Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kabupaten Garut.

BI Corner adalah salah satu bentuk kepedulian kami dari Bank Indonesia untuk perpustakaan Kabupaten Garut,” Wiwiek Sisto Widayat saat peresmian BI Corner di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kabupaten Garut, Selasa (8/8/17).

Diungkapkannya, BI Corner merupakan program BI yang menyentuh langsung ke berbagai segmen masyarakat. Mendekatkan sumber informasi kepada masyarakat adalah salah satu tujuannya.

“Program BI Corner di Garut, telah disediakan 250 buku dari berbagai literatur terbitan dalam dan luar negeri. Selain itu, kita juga sediakan  rak buku dan seperangkat komputer untuk mengakses informasi buku yang tersedia,” jelas Wiwiek.

Wiwiek menyebut,  ide mengembangkan BI Corner berawal dari kepedulian BI yang ingin berkontribusi meningkatkan kemampuan baca masyarakat. Program BI Corner itu sendiri telah dilakukan di beberapa daerah, diantaranta di Kampus UPI Bandung, Lapas Sukamiskin, UIN Bandung, Kapusarda Kota Bandung, Pondok Pesantren Al-Falah Bandung dan rencananya akan dibangun di Perpustakaan perguruan tinggi di Bandung.

“BI Jabar akan terus mendorong kegiatan edukasi melalui BI Mengajar dan peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan koleksi buku berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan yang hadir dalam peresmian BI Corner mengatakan, pihaknya telah membangun gedung perpustakaan yang megah, berikut fasilitas nyaman untuk meningkatkan minat baca dan mencerdaskan masyarakat.

BI Corner itu, merupakan program baru yang diterima Pemerintah Kabupaten Garut. Perpustakaan ini ditambah degan berbagai literatur seperti tentang perbankan untuk memberikan minat masyarakat dalam meningkatkan pengetahuannya di bidang ekonomi, dan bidang pengetahuan lainnya,” ungkapnya. (Tim GE)***

Pemborong Pembuat Gerobak PKL Dinilai Asal-asalan, Bupati: “Saya Pusing!”

GARUT, (GE).- Baru-bari ini Bupati Garut, Rudy Gunawan menggulirkan program bantuan gerobak untuk para pedagang kaki lima (PKL) kreatif di kawasan perkotaan Kabupaten Garut. Namun, setelah ratusan gerobak itu jadi hasilnya mengecewakan. Bupati menilai pembuat gerobak tersebut asal-asalan.

“Ya, proyek pemda asal-asalan! Biasalah pemborong dan pengawas proyek kita asal-asalan,” ujar Rudy Gunawan, saat menyampaikan kata sambutannya dalam peresmian BI Corner dan penyerahan bantuan gerobak dari Bank Indonesia di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kabupaten Garut, Selasa (8/8/17).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga membanding-bandingkan kualitas gerobak bantuan dari BI Jabar untuk pedagang yang menjadi korban banjir bandang Garut dengan gerobak yang telah dibuatnya untuk para PKL.

“Bantuan gerobak BI Jabar tampak ini lebih bagus,” tukasnya.

Ditegaskannya, terkait bantuan gerobak bagi PKL di Garut, dirinya sangat kesal kecewa dengan hasil pembutan gerobak PKL ini. Bahkan, kekecewaan Bupatiu begitu terlihat saat sejumlah awak media mencecar pertanyaan terkait program bantuan gerobak PKL.

“Sudah jangan ditanya soal itu lagi, saya pusing!” tandasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Bupati telah membagikan sebanyak 200 unit gerobak untuk para PKL yang tergabung dalam wadah Masyarakat Pedagang Kreatif Lapangan Garut (MPKLG). Bantuan gerobak dengan total anggaran Rp 800 juta merupakan upaya Pemda Garut untuk mendorong pertumbuhan pedagang kreatif di Garut.

Dengan gerobak yang seragam tersebut para PKL kreatif, diperbolehkan berjualan di beberapa titik sesuai Peraturan Bupati. Usai menerima bantuan gerobak, tampak sejumlah pedagang di kawasan Jalan Dewi Sartika dan Siliwangi berjualan berbagai macam produk, mulai dari kuliner hingga pakaian. (Tim GE)***

Bupati Akui Pembangunan Dua Gedung PKL Gagal

GARUT, (GE).- Pembangunan dua gedung PKL senilai Rp 3 miliar diakui Bupati Garut, Rudy Gunawan sebagai upaya yang yang gagal untuk mengatasi PKL. Padahal gedung yang didirikan di Jalan Guntur, Kecamatan Garut Kota dinilai strategis untuk berjulan.

“Saya akui bahwa program Gedung PKL gagal, padahal itu tempatnya strategis,” katanya, Senin (7/8/17).

Diakuinya, dua gedung yang dibangun di Jalan Guntur tersebut tidak mampu menarik PKL di Jalan Ahmad Yani atau Pengkolan kawasan perkotaan Garut. Sebelumnya, gedung PKL yang dibangun dari dana APBD Garut sebesar Rp 3 miliar itu dibangun untuk mengatasi persoalan para pedagang yang melanggar peraturan daerah.

“Meskipun gagal (Gedung PKL) diramaikan, pemberdayaan pedagang di Jalan Ahmad Yani (Pengkolan) tetap diproses dalam penegakan hukumnya,” tukasnya.

Menurutnya, kegagalan pembangunan Gedung PKL tersebut akibat berbagai faktor. Salah satunya persoalan masyarakat yang daya belinya masih rendah. Sementara itu, penggunaan Gedung PKL tetap akan digunakan untuk pedagang.

Selain itu, pemerintah daerah sesuai ketentuan program pemberdayaan ekonomi telah memberikan 200 gerobak untuk pedagang kreatif jalanan. “Ya, ada 200 gerobak kita berikan untuk pemberdayaan pedagang,” katanya. (Tim GE)***

Pemda Segera Bangun Zona Khusus Pejalan Kaki, PKL Tetap akan Ditertibkan

GARUT,(GE).-  Sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan dan keindahan di kawasan perkotaan Garut, baru-baru ini Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, berencana akan  membangun zona khusus pejalan kaki.

“Ya, dalam waktu dekat kita (Pemda Garut/red.) akan segera memperbaiki fasilitas trotoar di enam zona jalur strategis di wilayah perkotaan Garut,” kata Bupati Garut, Rudy Gunawan, Jumat (4/8/17).

Dijelaskannya, ke enam zona trotoar yang akan direhabilitasi tersebut diantaranya mulai dari kawasan Leuwidaun-Jayaraga, Simpang Lima-RSU dr.Slamet, Jalan Merdekan, Jalan Sumbersari, Bunderan Jalan Sudirman-Suci hingga ke arah Jalan Karangpawitan.

” Trotoar juga akan diperlebar, tujuannya selain bisa digunakan untuk pejalan kaki juga diberi kesempatan untuk pedagang,” katanya.

Dirharapkannya, pelebaran trotoar itu dapat memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, dan juga pedagang tetap berjualan dengan nyaman tanpa ada pihak yang dirugikan.

Sementara itu, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Jalan Ahmad Yani atau Pengkolan, Rudy menegaskan, tetap akan ditertibkan untuk keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

“Pemkab Garut akan berupaya untuk mensterilkan kawasan tertib lalu lintas di Jalan Ahmad Yani,” tukasnya. (Tim GE)***

Jelang Akhir Jabatan Bupati Garut, Beberapa Jabatan Setingkat Kadis Alami Kekosongan

GARUT, (GE).- Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Garut sejumlah posisi jabatan setingkat kepala dinas di lingkungan Pemkab Garut mengalami kekosongan. Padahal, Pengisian jabatan tersebut harus segera diisi pada bulan ini jika Bupati dan Wakil Bupati akan mencalonkan kembali pada Pilkada 2018.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pasal 71 disebutkan jika kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatan. Penggantian bisa dilakukan jika mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahapan penetapan calon akan dilakukan pada 12 Februari. Dengan demikian tenggat waktu untuk melakukan pergantian pejabat maksimal dilakukan pada 11 Agustus, jika Bupati dan Wakil Bupati kembali mencalonkan diri.

Seperti diketahui baru-baru ini jumlah posisi jabatan mengalami kekosongan. Diantara jabatan strategis yang kosong tersebut diantaranya, posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian.

Selain itu, Direktur RSUD dr Slamet pun disebut-sebut akan diganti karena sudah lima tahun menjabat. Jika terjadi pergantian pejabat enam bulan sebelum penetapan calon, maka KPU berhak untuk membatalkan pencalonan.

Sementara itu, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang saar ini dipegang Iman Alirahman pun akan segera memasuki masa pensiun. Namun Bupati Garut, Rudy Gunawan menyebut jika jabatan Sekda akan diperpanjang hingga 2019.

“Belum ke arah sana (pergantian Sekda). Pak Iman masih akan jadi Sekda sampai 1 Juli 2019,” ujar Rudy, Selasa (1/8/17).

Rudy sendiri menegaskan, pihaknya belum mempersiapkan pengganti Sekda dari internal Pemkab. Namun jika Sekda mengajukan pensiun sebelum 1 Juli 2019, Rudy baru akan mempersiakan penggantinya.

Diungkapkannya, selain posisi kepala dinas, evaluasi juga akan dilakukan kepada 14 camat. Para camat itu disebut Rudy tak mengikuti pendidikan yang sesuai aturan dan tak mencapai target yang ditetapkan.

“Nanti setelah evaluasi akan dipindah atau diturunkan. Kepala dinas yang lebih dari dua tahun menjabat juga akan dievaluasi,” ujarnya.

Posisi Kepala Dinas Pendidikan sendiri sejak 31 Juli mengalami kekosongan. Menurutnya, pada bulan ini pihaknya akan melakukan proses lelang untuk jabatan Kepala Dinas Pendidikan.

“Prosesnya tiga bulan. Jadi nanti 1 November ada Kadisdik baru. Posisi Sekdisdik juga akan diisi yang baru karena juga akan pensiun,” tukasnya.

Sementara itu, sekda Garut, Iman Alirahman, mengakui jika jabatannya memang akan diperpanjang hingga 2019. Berdasar hasil evaluasi kepada dirinya dan Undang-undang Aparatur Sipil Negara, perpanjangan bisa dilakukan hingga memasuki umur 60 tahun.

“60 tahun itu jatuh pada 1 Juli 2019. Beliau (Bupati) sudah lihat hasil evaluasinya. Jika memang ditugaskan saya siap saja,” tandasnya.

Terkait kekosongan jabatan tersebut, Garut Governance Watch (GGW) angkat bicara. GGW menilai rotasi dan mutasi tersebut harus segera dilakukan agar tak ada kesan politis.

Sekjen GGW, Yuda Ferdinal, mengatakan menjelang Pilkada 2018 sejumlah jabatan sarat dengan kepentingan politik penguasa. “Apalagi sekarang ada beberapa kepala dinas yang kosong. Seharusnya bupati segera mengisi kekosongan jabatan tersebut,” kata Yuda, Rabu (2/8/17).

Yuda mengatakan, jika bupati dan wakil bupati akan kembali maju, kemungkinan besar pergantian jabatan akan terpengaruh kepentingan pribadi. “Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 sudah jelas aturannya. Bahkan kepala daerah tak boleh mengumbar program jika akan mencalonkan kembali,” tukasnya.

Kekhawatiran adanya kepentingan politik, lanjut dia, cukup beralasan setelah bupati mendaftarkan diri menjadi bakal calon dari Partai Gerindra dan wakil bupati kemungkinan besar diusung PKS. Jika pergantian dilakukan melewati pertengahan bulan ini, sudah jelas bupati tak bisa mencalonkan diri.

“Pencalonannya bisa langsung dibatalkan oleh KPU. Untuk mengisi jabatan yang kosong harus segera dilakukan agar tak ada tanggapan kepentingan politik,” ujarnya. (Tim GE)***

Revitalisasi Lima Pasar di Garut, Bupati: Nilainya Rp 28 – Rp 36 Miliar

GARUT, (GE).- Sebagai bentuk upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Garut, Pemda Garut mulai membenahi sejumlah pasar tradisional di beberapa kawasan Garut. Dengan pembenahan ini diharapkan mampu menarik pengunjung dan berdaya saing dengan pasar modern.

“Ya, ekonomi kerakyatan terus kita dorong. Salah satunya kita menjalankan program revitalisasi pasar-pasar tradisional di Garut,” ujar Bupati Garut, Rudy Gunawan, Rabu (2/8/17).

Diakuinya, Kabupaten Garut memiliki potensi pertumbuhan perekonomian yang baik. Sementara, pemerintah daerah sendiri siap mendorong ekonomi kerakyatan dengan membangun pasar-pasar tradisional untuk menyediakan tempat perdagangan yang nyaman.

“ini kita lakukan sebagai upaya untuk mendongkrak potensi ekonomi,” katanya.

Rudy menyebut, Pemerintah Kabupaten Garut telah mencanangkan program revitalisasi lima pasar tradisional yang ditargetkan selesai 2019. Besaran anggaran ada yang mencapai Rp3 6 miliar.

“Beberapa pasar yang kita bangun nilainya muali dari Rp 28 hingga Rp36 miliar,” tukasnya.

Dijelaskannya, Pemerintah Kabupaten Garut saat ini tengah memperbaiki pasar tradisional Samarang di Kecamatan Samarang yang ditargetkan selesai akhir 2017, selanjutnya akan membangun Pasar Tradisional Leles pada tahun anggaran 2018. (Tim GE)***