Menunggu Kadisdik Definitif, Bupati Lantik Djatjat Darajat sebagai Plt Kadisdik Garut

GARUT, (GE).-  Posisi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut definitif dipastikan baru akan ada setelah usai pilkada Garut 2018. Untuk mengisi kekosongan kursi Kadisdik, akhirnya Bupati Garut, Rudy Gunawan mengukuhkan dan melantik Djatjat Darajat sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt)  Kadisdik Garut menggantikan Dede Sutisna yang masuk masa pensiun. Prosesi pelantikan Plt Kadisdik Garut berlangsung di Gedung Pendopo, Kabupaten Garut, Rabu (01/11/17).

Dalam sambutannya,Rudy Gunawan mengatakan, pengukuhan Plt. Kadisdik tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya sektor pendidikan.

“Hari ini pejabat yang ditetapkan sesuai dengan berita acara serah terima jabatan (sertijab/red.) yang dibuat oleh pejabat Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kabupaten Garut, pak Dede Sutisna. Berita acara tersebut memuat penyerahan jabatan kepada Pak Djatjat Darajat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dan Yudha Iman Primadi sebagai Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut,” ungkapnya.

Rudy menambahkan, adanya 35 kepala sekolah yang masih kosong akan segera dibereskan pada bulan Desember 2017. Menurutnya, saat ini Pemkab Garut fokus mendata sekolah-sekolah yang rusak di tingkat desa.

“Untuk meningkatakan kualitas pendidikan masyarakat dan perangkat Desa, tahun ini pemerintah akan mendirikan sekolah-sekolah PKM di desa desa,” katanya. (Fauziani)***

Editor: Kang Cep.

 

Lelang Jabatan Akhirnya Batal, Bupati Garut: “Nanti Saja Setelah Pilkada”

GARUT, (GE).- Lelang jabatan yang sudah direncanakan Pemkab Garut, dan sudah menunjuk panitia seleksi, karena adanya beberapa jabatan yang kosong, baik untuk posisi kepala dinas, sekretaris dinas dan yang lainnya. Namun rencana Pemkab Garut itu terganjal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015.

“Begini, lelang jabatan itu tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomrr 10 Tahun 2015, tentang pemilihan umum. Kami sudah komunikasi dengan Kemendagri, kalau ada yang pensiun itu dijabat oleh Plt. Jadi lelang jabatan itu batal, nanti saja setelah Pilkada,” kata Bupati Garut, Rudy Gunawan, Sabtu (14/10/17).

Dikatakannya, khusus untuk dinas pendidikan, yang Plt nya dijabat oleh Dede Sutisna selaku sekretaris Disdik, yang akan memasuki masa pensiun mulai Nopember 2017 ini, Plt Kepala Disdik akan dijabat oleh eselon dua, sedangkan Plt sekretarisnya akan diberikan kepada pejabat eselon tiga yang yang ada di Disdik.

Sementara itu, disinggung soal anggaran Rp 7 miliar untuk revitalisasi sekolah dasar (SD) Regol 5, Regol 6 sampai dengan SD Regol 12 yang tidak direalisasikan. Rudy menegaskan, rehab itu batal, karena defisit anggaran.” Karena kita defisit anggaran, maka yang Rp 7 miliar itu dibatalkan, tidak dialihkan,” tukasnya.

Ditambahkannya, pihaknya mengiginkan pendirian boarding school, seperti Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah yang ada di Jalan Ciledug, yang rencananya akan dikunjungi Presiden Jokowi Selasa, 17 Oktober mendatang.

“Pak Presiden akan ke Garut pada hari Selasa, sudah ada konfirmasi. Beliau tertarik karena di Garut ada pembangunan pasar-pasar modern, dan ada boarding school Darul Arqom. Nah, Pemda juga tertarik untuk mendirikannya. Kalau di Darul Arqom menginap, untuk kita tidak menginap,” katanya. (Jay).***

Editor: Kang Cep.

Tiga Jabatan Segera Dilelang, Bupati: “Jadi Kadisdik Jangan Hanya Duduk Menunggu Laporan”

GARUT,(GE).- Hingga saat ini tiga jabatan setingkat kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut masih kosong. Salah satu jabatan kadis yang dinilai strategis, yakni kepala dinas pendidikan, posisinya sampai saat ini masih dijabat pejabat pelaksana tugas (Plt), Dede Sutisna yang merangkap sebagai sekretaris dinas.

Menanggapi belum dilantikannya kadisdik yang baru, paska dimutasinya H. Mahmud menjadi staf ahli bidang SDM, Bupati Garut, Rudy Gunawan berharap agar Kadisdik yang baru nantinya ‘orang lapangan.’ Maksud bupati, kadisdik jangan hanya bisa duduk di belakang meja menunggu laopran dari bawah.

“Saya menginginkan kadisdik itu orang lapangan, jangan hanya bisa duduk di belakang meja. Maksudnya yang mau turun ke sekolah sekolah, melihat, mengecek secara langsung kondisi sekolah. Apakah sekolah itu sudah ada WC, apakah kondisi bangunannya. Pokonya kadisdik itu jangan ‘ngamenak,’ katanya, Jumat (15/9/17).

Terkait belum kunjung diisinya beberapa jabatan setingkat kadis, bupati berjanji akan segera melelang sejumlah jabatan tersebut dalam waktu dekat. Seperti diketahui, saat ini selain kepala dinas pendidikan, tiga jabatan setingkat kepala dinas yang masih kosong diantaranya kadis pertanian, sekwan serta kasatpol PP. (Alle)***

Editor: Kang Cep.

 

Rudy Gunawan Resmikan Pompa Air Bertenaga Surya di Desa Sekarwangi

ALKISIH, di Desa Sekarwangi di Tahun 1970 terkenal sebagai daerah rawan bencana air bersih.  Pada tahun dekade 1992 terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) yaitu wabah muntaber. Hampir seluruh warga Desa Sekarwangi yang pada saat itu Puskesmas Malangbong penuh dengan pasien muntaber dari warga Desa Sekarwangi, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Bahkan kantor desapun dijadikan tempat untuk merawat warga yang terserang penyakit tersebut dikarenakan Puskesmas Kecamatan tidak sanggup untuk menampung semua pasien.

Pangkal sebab dari wabah tersebut dikarena sarana air bersih yang tidak memadai, bahkan akibat dari wabah tersebut 3 orang dewasa dinyatakan meninggal dunia.  Dari catattan di Desa Sekarwangi antara lain dari warga Kampung Kubang 1 orang, Kampung Pangkalan 1 orang dan Kampung Sindang Sari 1 orang.

Berdasar dari kejadian tersebutlah Pemerintah Kabupaten Garut selalu mengirim air bersih untuk warga Desa Sekarwangi di setiap musim kemarau tiba.  Bahkan dibuatkan sumur bor tetapi itu belum bisa mengatasi kebutuhan karena volume yang sihasilkan tidak mencukupi kebutuhan warga Desa Sekarwangi.

Maka dibuatkanlah pembangunan sarana air bersih yang nilainya mencapai Rp 1,1 miliar yang di ambil dari anggaran Kabupaten Garut dengan pelaksanaannya pemenang lelangnya CV Adi Rahayu Mandiri dengan penanggung jawab proyek tersebut Agung Harry Aditya.

Produk yang dugunakan untuk pompa air bersihnya dari Grundfos dengan menggunakan tenaga surya yang saat ini memang untuk di garut ini dijadikan pilot project. Air bersih yang dipakai untuk Desa Sekarwangi ini diambil dari mata air Cikepuh blok Cikepuh Desa Sekarwangi.

Hari ini, hari yang berbahagia buat warga Desa Sekarwangi karena kedatangan Bupati Garut H. Rudi Gunawan untuk meresmikan sarana air bersih tenaga surya.  Bupati berharap selalu bijak dalam pemakaian air ini dan berpola hidup sehat.

Hal senada dengan tanggapan dari Camat Malangbong Teten Sundara karena ini baru bisa untuk 2500 Kepala Keluarga dari 6500 Kepala Keluarga yang ada di wilayahnya. ” Di sini artinya kan masih banyak yang belum bisa menikmati sarana air bersih ini jadi dimohon untuk bijak dalam penggunaannya,” katanya.

Tak lupa Teten Sundara juha mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Garut H. Rudi Gunawan beserta jajarannya, Aay, Enan Selaku anggota Dewan, Uu Kadis PUPR.

Deden Munawar Selaku Kasi Pemdes menuturkan dalam pengelolaan sarana air bersih ini nantinya adalah BUMDes, “Dan untuk besaran nominalnya lewat musyawarah dengan pengurus BUMDes itu sendiri,” tandasnya. (TAF. Senopati.)***

Hujan Tak Kunjung Turun, Sejumlah Wilayah Mulai Terdampak Kemarau

GARUT,(GE).- Hingga akkhir bulan Agustus 2017 hujan tak kunjung turun, sehingga berdampak pada mengeringnya beberapa sumber air. Menanggap hal ini, Bupati Garut , Rudy Gunawan, menyebut di sejumlah kecamatan Kabupaten Garut, mulai dilanda kekeringan akibat musim kemarau. Dampaknya, warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

” Ya, saat ini di Garut sudah mengalami kesulitan, sumber air semakin berkurang,” kata Bupati, Senin (28/8/2017).

Diungkapkannya, saat ini musim kemarau sudah melanda Kabupaten Garut, menyebabkan sejumlah daerah kesulitan air untuk kebutuhan pertanian maupun rumah tangga. Menyikapi hal ini, Pemerintah daerah (Pemda) Garut mengumpulkan para camat untuk melakukan langkah antisipatif di kecamatannya masing-masing.

“Kami (Pemda/red.) sudah mengumpulkan para camat untuk meneliti masalah kekeringan,” katanya.

Bupati menyebutkan, kekeringan yang cukup parah terjadi di daerah tadah hujan seperti di wilayah utara Garut. Sementara Sungai Cimanuk yang menjadi salah satu sumber untuk mengaliri areal pertanian, ditenggarai mulai menyusut.

Dijelaskannya, sejumlah daerah yang mulai dilanda kekeringan pada musim kemarau tahun ini (2017) yakni meliputi Kecamatan Cibatu, Leuwigoong, Limbangan, Selaawi, Malangbong, dan Cibiuk.

“Pemerintah daerah melakukan upaya mengatasi kekeringan tersebut dengan mencari sumber mata air baru, pompanisasi dan bak penampung air,” tukasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Banyak Guru PNS Pensiun, Bupati Garut: “Kita Usulkan 1200 Honorer untuk Diangkat PNS”

GARUT, (GE).- Baru-baru ini Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah yang berada di pelosok masih kekurangan guru. Kekurangan tenaga pengajar ini ditenggarai dari honorer maupun pegawai negeri sipil (PNS).

“Ya, terutama di pelosok Garut paling banyak kekurangan guru saat ini ditingkat SD dan SMP,” kata Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Rabu.

Bupati menjelaskan, Kabupaten Garut memiliki daerah yang cukup luas dengan jumlah sekolah tingkat SD, SMP dan SMA yang cukup banyak tersebar di 42 kecamatan. Untuk jumlah rilnya belum dapat diketahui. Namun berdasarkan laporan sementara total kekurangannya sekitar 6 ribuan guru.

“Angka kekurangan itu berdasarkan perhitungan karena banyaknya guru berstatus PNS yang memasuki masa pensiun dan larangan pengangkatan guru honorer,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Garut telah mengusulkan pengangatan guru honorer menjadi PNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan-RB) sebanyak 1.200 orang.

“Sesuai kemampuan, maka kita mengusulkan pengangkatan guru honorer sebanyak 1.200 orang ke Kemenpan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut, Ade Manadin, menyebutkan, berdasarkan perhitungan kebutuhan guru di tingkat SD ada sekitar 1.970 guru PNS dan honorer.

Menuruutnya, kurangnya guru untuk memenuhi kebutuhan sekolah di Garut itu karena terhambat oleh sejumlah aturan. Misalnya, pemerintah melarang mengangkat tenaga guru honorer sesuai dengan PP 46.

“Kalau pemerintah mengangkat guru honorer menjadi CPNS Guru SD maka akan memenuhi standar pelayanan,” tukasnya. (ER)***

Posisi Sekda Masih Aman, 14 Camat Terancam Diturunkan

GARUT, (GE).- Meski sudah menjabat lebih dari lima tahun, namun posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut yang diduduki, Iman Alirahman dipastikan aman hingga tahun 2019. Kepastian itu disampaikan Bupati Garut Rudy Gunawan usai menghadiri acara pembukaan sosialisasi gerakan masyarakat sehat di Pendopo.

“Pa. Iman akan masih menjadi Sekda sampai 1 Juli 2019. Patokan saya ke situ aja,” ujar Bupati, Selasa (01/8/17).

Jadi sampai saat ini, kata Rudy, jika ada isu telah melakukan penjaringan itu tidak benar. Pasalnya, jabatan Sekda masih panjang.

Menurut hemat Rudy, kinerja Sekda dinilai sangat baik. Apa lagi beberapa prestasi seperti penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mampu diraihnya saat Iman menjabat.

Namun menurutnya, bisa saja jabatan Sekda akan ada pergantian jika yang bersangkutan mengundurkan diri. Namun sampai saat ini dirinya belum menerima surat pengunduran diri dari Iman Alirahman.

“Sampai saat ini belum ada penjaringan. Bahkan calon pengganti dari dalam pun belum ada yang muncul,” katanya.

Rudy menginginkan, siapa pun calon Sekda yang akan menggantikan posisi Iman Alirahman harus orang yang memiliki kompetensi di tingkat provinsi. Tujuannya agar bisa bekerjasama dengan baik dengan pucuk pimpinan di Garut.

Jika posisi Sekda telah dinyatakan aman, lain halnya dengan posisi 14 camat yang dalam waktu dekat akan dievaluasi oleh bupati. Bahkan bupati mengatakan akan memberhentikan camat yang bersangkutan jika tak memenuhi target dan tidak menempuh jenjang pendidikan yang telah ditentukan.

“Salah satu camat yang sedang dievaluasi yaitu Kecamatan Cikajang. Masih banyak lagi camat lainnya. Pokoknya tak kurang dari 14 Camat,” ungkapnya.

Dari 14 Camat yang dievaluasi nantinya akan ada yang diturunkan atau dilakukan pembinaan. Camat yang akan dievaluasi merata di 42 kecamatan termasuk yang ada di wilayah perkotaan.

Selain itu, jabatan Kepala Dinas pun tak luput dari evaluasi besar-besaran yang dilakukan oleh Rudy Gunawan. Setelah Kadisdik yang diberhentikan akan ada Kadis lain yang dievaluasi. Termasuk Kadis yang sudah menjabat lebih dari tiga tahun. (Farhan SN)***

Lagi, Bupati Garut Melantik dan Merotasi Sejumlah Pejabat Eselon IV

GARUT, (GE).- Menjelang masa akhir jabatannnya sebagai Bupati Garut, Rudy Gunawan kembali melakukan pelantikan dan merotasi sejumlah pejabat setingkat eselon IV di lingkungan Pemerintahan Daerah (Pemda) Garut, Kamis (23/20/17).

Dalam prosesi pelantikan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Garut ini, Rudy Gunawan sedikitnya melantik 23 orang pejabat eselon IV. Dari 23 orang pejabat tersebut merupakan pejabat baru dan sebagian lainnya rotasi penugasan di beberapa UPT Pendidikan Kecamatan.

Saat berlangsungnya prosesi pelantikan, tampak hadir sejumlah pejabat terkait, diantaranya Ketua Komisi A DPRD Garut, H. Alit,  H. Burdan Kepala BKD, H. Mahmud Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua PGRI Kabupaten Garut,  H. Mahdar Suhendar.

Bupati menyebutkan, pelantikan para UPT pendidikan ini harus sesegera mungkin dilaksanakan untuk mengisi kekosongan di beberapa kecamatan. Tujuan pelantikan ini sendiri, menurutnya bertujuan untuk memonitor dan mengawasi kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Tingkat SD dan SMP.

” Oleh Karena itu pelantikan segera di laksanakan meskipun tertunda karena ada sesuatu hal menyangkut asministrasi,” kata Bupati dalam pidato sambutannya.

Diharapkannya, dengan dilantiknya para pejabat baru ini dapat meningkatkan kinerjanya. ” Kita berharap para Kepala UPT mau berkeliling melihat ke tiap sekolah jadi bisa mengetahui apabila ada infrastuktur sekolah yang harus diperhatikan,” tandasnya.

Menurutnya, pada saat ini Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) berada dibawah naungan UPT Kecamatan. Dengan demikian para UPT jangan segan-segan untuk memberikan laporan dan membina para Kepala Sekolah di masing masing wilayahnya.

” Kepada para kepala UPT yang baru dilantik ini harus terus memberikan laporan. Dan jangan segan untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Sekolah SMP di masing masing Wilayah, ” katanya. (Tim GE)***

Seratus Lebih Bidan di Garut Segera jadi PNS, Bupati : Tetap Layani Masyarakat dengan Baik!

GARUT, (GE).- Sedikitnya ada 150 bidan PTT Kementerian Kesehatan Menerima Penyerahan Petikan Surat Keputusan (SK) Bupati. SK Bupati ini terkait pengangkatan CPNS di Lingkungan Pemda Garut .

Dengan diturunkannya SK untuk para bidan ini, Bupati berharap setelah menjadi PNS para bidan tetap menjadi pelayan masyarakat yang baik.

“Setelah menjadi PNS saya harap para bidan tetap melayani masyarakat dengan baik,” katanya dalam kata sambutan di Pendopo Garut,Jumat, (16/06/17).

Dalam pidato sambutannya, Bupati juga menghimbau seluruhnya bidan agar masuk kerja sesuai ketentuan. Apabila kedapatan ada pegawai yang tidak masuk kerja selama 45 hari berturut-turut maka akan diberikan sanksi hingga pemecatan.

“Semoga dengan pengangkatan ini lebih menambah lagi semangat untuk mengabdi kepada masyarakat di bidang kesehatan,” pungkasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Insentif Guru Honorer Segera Dinaikan, Bupati: Dari Anggaran Murni 2018

BERBAGAI upaya kini tengah gencar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Drs, H. Mahmud, M.Pd., mengatakan ada perbaikan delapan standar pendidikan, diantaranya standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar lulusan, standar pengelolaan, standar penilaian, standar pembiayaan, standar sarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.

“Termasuk evaluasi struktural dan fungsional. Para pendidik saat ini dituntut profesional dengan kompetensi berdasarkan tugasnya. Guru pun harus linier, dengan kompetensi di bidangnya itu,” kata H. Mahmud.

Sementara di tempat terpisah, Ketua DPP Forum Aliansi Guru dan Karyawan Garut (FAGAR), Cecep Kurniadi, mengatakan di tengah tuntutan profesionalisme guru baik PNS maupun nonPNS untuk guru honorer masih ada ketimpangan. Pasalnya nasib guru honorer saat ini belum jelas.

“Kondisi di lapangan, tugas dan tanggungjawab mereka tidak berbeda dengan PNS. Guru Honorer pun dituntut profesional bahkan mungkin guru honorer dapat mewarnai kegiatan dilapangan. Ya, memang ini masih menjadi PR bagi pemerintah baik daerah maupun pusat,” kata Cecep.

Baru baru ini ada sedikit kabar gembira datang dari Bupati Garut, Rudy Gunawan, saat ditemui di kompleks Gedung Pendopo. Rudy berjanji akan menaikkan insentif untuk guru honorer. Semula para guru honorer hanya dibayar Rp 100 ribu perbulan, dan akan dinaikan menjadi Rp. 250 ribu per bulan. Kenaikan ini dijanjikan akan dicairkan melalui anggaran murni tahun 2018 nanti.

“Kemarin kita berkomunikasi dengan pak Bupati. Alhamdulillah merespon katanya akan dinaikkan menjadi Rp 250 ribu pada anggaran murni untuk tahun depan. Semoga itu terlaksana,” katanya, Rabu (7/6/17).

Sementara itu, terkait dengan perjuangan Fagar untuk mendapatkan Surat Keputusan Bupati (SK) bagi guru honorer, menurut Cecep, Bupati Garut sebenarnya sangat peduli pada Honorer. Untuk SK Bupati masih perlu mengkaji landasan hukumnya.

“Untuk menghasilkan output pendidikan yang berkualitas guru honorer itu perlu mendapatkan kepastian hukum yang jelas,” tukasnya.

Dijelaskannya, Pemerintah Kabupaten Garut tengah mengupayakan yang terbaik untuk honorer. Termasuk ia akan mengangkat Honorer menjadi PNS untuk yang berusia 35 tahun kebawah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2011. Sedangkan untuk honorer yang berusia diatas 35 Tahun keatas tengah menunggu peraturannya untuk dijadikan PPPK. (TAF Senopati)***