Antisipasi Ketidakpahaman Regulasi Baru, Desa Sukasenang Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur

GARUT, (GE).- Selama ini kepala desa atau perangkat desa lainnya kerap kali dituding menyalahgunakan anggaran desa. Hal ini terjadi ditenggarai akibat ketidakpahaman unsur desa serta masyarakat terkait regulasi atau aturan desa yang baru.

Demikian diungkapkan Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut, Erwin, saat menghadiri pelatihan “Peningkatan Kapasitas RT, RW, BPD, LPM, dan PKK.” Kegiatan yang diikuti 100 peserta di Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Garut. Selasa (6/12/2016).

“Selain akibat ketidak mengertian masyarakat terkait regulasi desa yang ada, konflik kerap terjadi akibat buruknya sistem administrasi desa, serta ketidakpahaman perangkat desa,” ujar Erwin.

Diharapkannya, pelatihan peningkatan kapasitas unsur-unsur pemerintahan desa ini dapat meningkatkan pemahaman atau menyamakan persepsi antara semua unsur yang ada di desa terkait regulasi-reguasi desa yang baru. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, permendagri, serta peraturan lainnya.

Erwin menyebutkan, saat ini terjadi sedikit pergeseran paradigma dari yang lama ke yang baru. Dalam penggunaan keuangan desa serta program desa lainnya.

“Dalam kegiatan peningkatan kapasitas unsur-unsur desa ini, para peserta diberikan berbagai macam materi. Mulai dari masalah kelembagaan desa hingga masalah perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.” Ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sukasenang, Iwan Ridwan, berharap pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa ini bisa menambah keilmuan apartur desa, sehingga mengerti peran dan tugas masing-msaing serta aturan pengelolaan keuangan di desa.

“Sebenarnya selama ini perangkat serta unsur-unsur desa tersebut sudah mengetahui dan faham akan aturan yang ada. Namun mengingat saat ini sering seklai terjadi perubahan aturan dari pemerintah pusat, maka harus diimbangi dengan seringnya pelatihan seperti ini agar pengetahuan mereka tidak tertinggal,” kata Iwan.

Diakuinya, selama ini di lapangan sering muncul kendala, sering muncul isu terkait penyelewengan dana desa oleh perangkat desa. Hal ini akibat adanya salah paham dari masyarakat dengan regulasi regulasi desa yang baru.

“Kegiatan ini sekaligus sebagai upaya sosialisasi undang-undang serta aturan lainnya terkait penggunaan anggaran desa. Dalam kegiatan ini juga dibahas secara rinci, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan keuangan desa sehingga akan lebih transparan.” Jelasnya.

Iwan Ridwan menegaskan, dalam kesempatan kegiatan ini pihaknya juga membeberkan terkait dana desa yang telah dapatkan tahun ini.

“Ya,dalam kesempatan ini kita terangkan secara rinci penggunaannya kepada masyarakat dan unsur desa lainnya. Sebagai contoh, kita telah membangun TPT serta rabat beton jalan sepanjang 200 meter lebih dengan lebar 3,5 meter yang menghubungkan beberapa kampung,” ungkapnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Syarat Calon Kades Cukup WNI, Kepala BPMPD : Kita Masih Menunggu Aturan Regulasi dari Kemendes

SETELAH pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak sukses digelar, tak akan lama lagi Kabupaten Garut akan kembali menggelar pilkades serentak gelombang kedua. Jelang proses pilkades serentak tahap 2 yang direncanakan digelar tahun 2017 mendatang, muncul rumor terkait syarat calon kades yang sediki membuat “gaduh.”

Belum lama ini beredar rumor, untuk menjadi calon kades persyaratannya cukup tercatat sebagai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Jadi permasalahan lamanya domisili atau asal seorang calon kades tidak terlalu jadi soal. Adanya rumor ini tentunya menjadi perbincangan cukup hangat di sejumlah kawasan yang akan digelar pilkades.

Terkait isue syarat calon kades ini tak lepas dari ditariknya peraturan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persyaratan domisili calon kades yang menetapkan minimal 1 tahun berdomisili di desa bersangkutan. Maka warga tersebut boleh mencalonkan diri menjadi kades di desa ia tinggal.

Menurut kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut, Drs. Teddi Iskandar, memang ada penarikan aturan sebelumnya oleh MK tentang syarat domisili calon kades.

“Tetapi sampai saat ini, pascapenggugatan hal tersebut yang dikabulkan MK, hingga sekarang belum ada ketetapan pasti mengenai pengganti aturan tersebut. Kita masih menunggu regulasi aturan dari Kemendes.” Jelas Teddi, belum lama ini.

Kepala BPMPD Garut menambahkan, bahwa peraturan pemerintah haruts dituruti, karena keputusan yang akan menjadi ketetapan nanti. “ Sekali lagi saya tegaskan jika aturan mengenai syarat domisili calon kades ini belum ada ketetapan pasti. Termasuk yang sekarang ini lagi rame, yaitu jika calon kades tersebut boleh berdomisili dimana saja, yang penting WNI, dan ia bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa di seluruh Indonesia.” Tandasnya.

Dikatakannya, jika memang aturan baru tersebut benar-benar terjadi, sudah barang tentu ada nilai plus minusnya. Positifnya, bisa memberikan hak dan kesempatan kepada seluruh warga indonesia untuk bisa menjadi kades dimana saja. Sementara itu minusnya, seorang yang akan menjadi kepala desa itu harus menguasai beberapa hal penting, seperti karakter masyarakatnya, budaya, letak geografis dan bebertapa hal lainnya.

“ Jika tidak menguasai hal-hal di atas, sudah barang tentu dalam kepemimpinan sebagai kepala desa nanti akan menghadapi kendala,” tukasnya. (Useu G Ramdani).***

Editor: Kang Cep.

Berkinerja Lamban, BPMPD Dikritik Habis Komisi A DPRD Garut

DEWAN, (GE).- Ketua Komisi A DPRD Garut, H. Alit Suherman mengkritik habis kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Garut terkait lambannya penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus PNS ke SKPD di lingkungan Pemkab Garut.

“Pihaknya telah berulangkali mempertanyakan persoalan tersebut ke BPMPD Garut, namun hingga kini tak kunjung mendapat jawaban yang jelas. Padahal didalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan jabatan sekdes tidak harus dipegang oleh PNS. Dan pemilihannya dapat dikembalikan kepada kepala desa,” tandas H. Alit, Kamis, saat dihubungi Kamis, (10/2).

Menurutnya, penarikan sekdes yang berstatus PNS sudah diberlakukan di daerah lain seperti Kabupaten Subang, Banjar, Ciamis, Tasik dan lainnya. Namun desa bisa meminta jabatan sekdes diisi PNS apabila yang bersangkutan masih dibutuhkan dan mendapat izin dari pimpinan PNS tersebut.

“Saya benar-benar heran, sampai saat ini Pemkab Garut tak kunjung memberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kinerja Pemkab Garut sangat lamban. Apalagi banyak kades baru yang ragu-ragu untuk melakukan perombakan termasuk jabatan sekdes, ya itu tadi karena regulasinya belum jelas,” tambah H. Alit penuh kecewa.

Politisi PKB Garut ini mengaku, Komisi A DPRD Garut akan segera memanggil BPMPD Garut dan BKD Garut. “Mereka harus memberikan klarifikasi, kenapa mandeg dan urgensinya sampai dimana hingga penangguhan berlarut-larut,” tukasnya.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala BPMPD Garut, Teddy Iskandar menyebutkan, jumlah sekdes PNS di Garut tercatat ada 256 orang. Perombakan perangkat desa tak bisa dilakukan karena masih harus menunggu terbitnya peraturan daerah soal itu.

“PNS kan bukan apartur desa. Karena itu, pengangkatannya oleh Bupati melalui BKD. Namun demikian, Bupati Garut sendiri telah menyebarkan surat edaran tentang pengisian calon sekdes,” tambahnya.

Ditempat terpisah, Kepala BKD Garut, A. Sulaeman Farouq mengatakan, pihaknya segera melakukan penarikan sekdes PNS ke kecamatan-kecamatan. Penarikannya akan dilakukan secara bertahap tergantung kebutuhan dan kondisi kecamatan yang bersangkutan,” imbuhnya. (Syamsul)***

Kepala BPMPD : Hati-hati, Kades Bandel Bisa Diberhentikan !

KOTA, (GE).- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut, Tedi Iskandar, mengingatkan kepada seluruh kepala desa beserta jajaranya untuk tidak main- main terkait tata kelola roda pemerintahan desa.

Ditegaskanya, Peraturan Pemerintah (PP) saat ini tidaklah sulit memberhentikan kades maupun jajaranya apabila terbukti melanggar administratif. Menurutnya, seorang Kades harus secara teratur, baik dan benar melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik terkait pengelolaan keuangan. Kesimpulanya, seorang kades harus menguasai apa yang menjadi kewajibannya, haknya, larangannya dan yang menjadi kewenangan.

” Ya, bisa sampai diberhentikan, jika dulu betapa sulitnya memberhentikan seorang Kepala Desa. Sekarang bisa , maka jangan main-main !” Tegasnya, belum lama ini.

Dikatakannya, salah satu kewajiban Kepala Desa diantaranya harus melaksanakan informasi keterbukaan publik dan pertangungjawaban, baik kepada masyarakat, BPD ataupun LPJ tahunan kepada bupati.

“Nah kalau itu dilanggar, Pemda akan mengeluarkan sangsi tegas berupa teguran. Kemudian apabila masih tetap membandel, maka sanksi tertulis menyusul akan kita keluarkan. Kemudian bila masih tetap membandel juga , Kades bisa diberhentikan sementara. Terakhir, bila Kades masih tetap tak mempedulikan peringatan, maka seketika itu dapat diberhentikan. Aturan ini berlaku juga untuk staf dan perangkatnya. Jangan main main ini diatur PP 43 pasal 87 !” Ingatnya. (Doni)***