Penolakan Kedatangan Ust. Bachtiar Natsir ke Garut, Penjagaan Keamanan Ditingkatkan

GARUT (GE).- Kisruh penolakan kedatangan Ust. Bachtiar Natsir ke Garut terus bergulir. Saling hujat di media sosial pun sedang menjadi sorotan.

Akibatnya, kondusivitas keamanan di Garut tensinya makin memanas. Guna menghindari bentrokan massa dan kejadian yang tidak diinginkan, sejumlah anggota Polisi di siagakan di sejumlah objek vital kerumunan massa.

Sejak pagi hari, panitia penyelenggara mendatangi kantor Majlis untuk mengklarifikasi penyelenggaraan kegiatan. Namun kata sepakat tak kunjung ditemukan. Langkah yang sama, kemarin PCNU telah bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut.

Sejumlah aparat kepolisian pun terlihat berjaga di Bundaran Simpang Lima, tak jauh dari kantor MUI. Belum ada titik temu terkait penolakan Ustaz Bachtiar Nasir untuk berdakwah di Masjid Agung Garut pada Sabtu (11/11/2017).

Tokoh ulama Garut yang juga pimpinan Pondok Pesantren Al Bayyinah, KH Cecep Abdul Halim sangat menyesalkan dengan munculnya surat penolakan dari PCNU Garut tersebut. Menurutnya, Ustaz Bachtiar Nasir merupakan tokoh ulama garis lurus dan tak seperti tudingan PCNU Garut yang menyebut sebagai tokoh radikalisme.

“Kedatangan (Ustaz Bachtiar Nasir) ke Garut itu bukan untuk pertama kali. Tapi sudah beberapa kali untuk berceramah. Dulu juga pernah bersama saya waktu kuliah subuh. Materinya juga menyejukan,” ucap Cecep saat ditemui di Pesantren Al Bayyinah, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Selasa (7/11/2017).

Cecep juga mengenal sosok Bachtiar Nasir sebagai pengurus MUI pusat dan pengurus Muhammadiyah. Ia membantah jika Bachtiar Nasir menjadi sosok yang mendukung radikalisme.

“Ceramahnya juga tak menyakitkan golongan lain. Saya hanya ingin menyampaikan, masalah (penolakan) ini sangat tidak pantas. Apalagi sesama muslim itu saudara,” katanya.

Berdasarkan pantauan “GE” sejumlah aparat keamanan disiagakan. Bahkan kerumunan sejumlah tokoh agama terus berdatangan ke kantor MUI. Aparat kepolisian dari Polda Jabar pun sudah mulai didatangkan namun dalam skala kecil. (Farhan SN)***

Pengangkatan Plt Disdik tidak Sesuai dengan Ajuan ke DPRD

GARUT (GE).- Penetapan Djajat Darajat sebagai pelaksana tugas (Plt) sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, masih menjadi kontroversi. Pasalnya, saat ini Djajat memegang jabatan yang cukup berat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut. Selain itu, ternyata pengajuan nama Plt Disdik dinilai diputuskan tidak sesuai dengan ajuan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut.

“Waktu itu Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sempat mengutarakan akan mengangkat Plt Kadisdik dari Asda. Sedangkan Sekretarisnya dari orang internal Disdik. Tapi pada kenyataannya Plt malah diberikan kepada Djajat,” ujar Wakil Ketua Komisi A, Yuda Fuja Turnawan, saat ditemui di runga kerjanya, Jumat (3/10/17).

Yuda menilai, tugas Djajat sebagai Kadis DPMD sudah sangat berat. Pasalnya ia harus melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan ke tiap desa.

Sedangkan, kata Yuda, jumlah desa di Garut mencapai 424 desa. Ditambah lagi rentang geografis yang berjauhan akan menambah kesulitan Djajat untuk memangku dua jabatan di dinas yang besar secara bersamaan.

“Saya khawatir penetapan Djajat sebagai Plt Disdik malah menurunkan capaian kinerja di dua dinas tersebut. Pasalnya tidak akan mudah mengendalikan dua dinas bersar dalam waktu bersamaan,” akunya.

Yuda menambahkan, idealnya jabatan Plt Disdik dipegang oleh Asisten Daerah (Asda). Pasalnya Asda memiliki fungsi sebagai koordinasi. Selain itu, Asda juga pekerjaannya tidak terlalu berat. Jadi untuk menghendel urusan kedinasan akan memiliki waktu yang leluasa.

Yuda membeberkan, formasi yang diusulkan ke DPRD waktu itu adalah, jabatan Plt Kadisdik oleh Asda III, Asep Sulaeman Faruk, sementara untuk Sekretarisnya Yuda Imam Pribadi dan Solih. Ajuan nama-nama tersebut tentunya sudah sesuai kapasitasnya. Namun pada kenyataannya malah Djajat yang dikukuhkan.

“Waktu itu dalam rapat BKD mengusulkan Asda III, Asep Sulaeman Faruq yang akan menjabat Plt Disdik. Tapi kemarin pas penetapan malah orang lain,” kata Yuda.

Yuda menandaskan, jabatan Kadisdik tidak bisa dispekulasikan pasalnya menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Kalau pucuk pimpinannya salah arah, kualitas pendidikan di Garut yang menjadi taruhannya.

Yuda mencontohkan, jangankan diurus oleh orang yang belum pernah berkecimpung dalam pendidikan dulu saja waktu dikendalikan oleh Mahmud banyak program pendidikan yang tidak mengakomodir kepentingan publik. Apalagi, lanjut Yuda, kalau orang yang mengendalikannya sama sekali tak mengerti pendidikan mau dijadikan apa pendidikan di Garut?

“Saya berpikir Jobdes Djajat terlalu berat. Saya khawatir kinerja di dua dinas yang dikendalikannya malah menurun,” pungkasnya.

Keputusan Sengketa Mata Air di Garut Harus Menunggu Satu Minggu

GARUT (GE).- Sengketa mata air di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat masih belum ditemukan solusinya. Warga tetap mendesak agar operasional perusahaan PT. Tirta Leles ditutup. Pasalnya, jika musim kemarau datang, warga di dua kecamatan kerap dilanda kekeringan.

Untuk mengetahui perkara yang sebenarnya, Bupati Garut, Rudy Gunawan, meninjau lokasi mata air secara langsung. Didampingi pasukan keamanan super ketat, bupati beserta rombongan bertolak ke lokasi mata air yang terletak di Desa Lembang, Kecamatan Leles, Garut.

Dalam penilaiannnya, Rudy Gunawan mengatakan tidak ada warga yang kekurangan air. Ia mengatakan air masih mengalir ke irigasi dan dimanfaatkan oleh warga sekitar.

“Kalau saya lihat tadi ga ada yang kesulitan air. Malah airnya mengalir deras,” ujar Rudy kepada “Wartawan”, Kamis (19/10/17).

Rudy pun menyangkal jika ada sumber mata air milik Kepala Dinas PUPR, Uu Saepudin yang dijual ke PT. Changsin Reksa Jaya. Namun meski begitu, ia akan terus mengkaji persoalan ini. Ia berjanji dalam waktu satu minggu keputusannya sudah keluar.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Leles-Kadungora, Lukman, mengaku tersinggung dengan pernyataan Rudy Gunawan. Pasalnya, peninjauan yang dilakukan Rudy sesaat setelah hujan lebat turun. Padahal dua hari ke belakang irigasi yang mengalir ke lahan pertanian dan kolam milik warga kondisinya kering.

“Coba bupati datangnya sebelum hujan deras, kondisi irigasi pasti kering. Jelas ini akal-akalan biar kelihatan airnya normal. Jadi Kunjungannya dilakukan setelah hujan deras,” tuding Lukman.

Menurutnya, warga sudah sepakat agar perusahaan pengolahan air itu harus ditutup. Pihaknya pun akan memberikan berkas dokumen yang lengkap untuk dikaji Bupati.

“Pokoknya warga sudah sepakat agar perusahaan air itu ditutup. Nanti kita akan serahkan bukti komplitnya. Kalau Pemkab Garut masih keras pada pendiriannya berarti telah ada main mata dengan pengusaha,” pungkasnya. (Farhan SN)***

Mata Air dan Akses Jalan Dikuasai Perusahaan Asing, Warga Dua Kecamatan di Garut Geruduk DPRD

GARUT (GE).- Ratusan massa dari dua kecamatan di Garut menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut guna mempertanyakan penutupan sumber mata air dan jalan desa di wilayah mereka. Jalan dan mata air tersebut kini digunakan oleh salah satu perusahaan asing yang ada di Kecanatan Leles. Mereka menduga ada keterlibatan pihak Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam penutupan mata air dan jalan desa tersebut.

Berdasarkan pantauan “GE” di lapangan rombongan massa datang sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan 10 truk ke Gedung DPRD. Kemudian mereka melakukan orasi dan mengecam atas keberpihakan Pemkab Garut kepada perusahaan asing.

Koordinator Forum Masyarakat Leles – Kadungora, Lukman, menuding ada keterlibatan Pemkab Garut dalam penutupan mata air dan jalan desa di Leles. Padahal sumber mata air itu digunakan oleh dua kecamatan.

“Ini bahaya, Pemkab Garut lebih mengutamakan perusahaan asing ketimbang warganya. Saya curiga Pemkab Garut dalam hal ini Kadis PUPR bermain mata dengan PT. Changsin Reksa Jaya,” ujar Lukman, Senin (16/10/17).

Menurut Lukman, mata air tersebut merupakan sumber kehidupan bagi warga dua kecamatan. Jika mata air ditutup, maka warga akan kesulitan mencari air.

“Mata air yang ditutup itu jadi sumber air bersih utama warga. Ditambah air itu untuk irigasi petani,” ujar Lukman saat menyampaikan orasinya di depan Gedung DPRD Garut.

Para petani, lanjutnya, tak bisa bercocok tanam karena air dikuasai salah satu pihak. Peternak ikan pun juga mengalami kekeringan dan tak bisa mencari penghasilan. Selain soal mata air, warga pun mengeluhkan penutupan jalan desa yang menjadi akses utama warga.

Massa aksi pun duduk di depan gedung dewan. Mereka ingin Bupati Garut, Rudy Gunawan untuk langsung mendengar aspirasi warga. Kedatangan warga ke gedung dewan menggunakan 10 truk yang dikawal Polres Garut. (Farhan SN/Useu)***

Indikasi Gerindra Usung Rudy Gunawan Menguat

GARUT (GE).- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Mendatangi kantor KPUD Garut Guna mendaftarkan diri sebagai Partai Peserta Pemilu 2019. Dipimpin langsung Ketua DPC Gerindra Kabupaten Garut Enan dan jajaran pengurus serta anggota Dewan Fraksi Gerindra. Namun anehnya, pada proses pendaftaran partai ini, Bupati Garut, Rudi Gunawan turut hadir mendampingi kader lainnya.

Usai menyerahkan berkas ke KPUD, Ketua DPC Gerindra Garut, Enan mengatakan DPC Gerindra Garut sengaja datang ke KPUD untuk menyerahkan berkas kepartaian yang merupakan syarat untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019. Menurutnya, semua berkas kepartaian telah selesai dan diberikan kepada KPU Garut.

“Kami bersyukur hasil kerja dua minggu, akhirnya berkas ini sudah bisa di serahkan ke KPUD” ujar Enan, Sabtu (14/10/17).

Saat disinggung kehadiran Rudy Gunawan dalam penyerahan berkas kepartaian tersebut, Enan menjawab, kehadirannya hanya sebatas kader partai. Pasalnya, kata Enan, saat ini Rudy Gunawan tercatat sebagai Dewan Pembina Pusat (DPP) Gerindra.

“Sampai saat ini belum ada rekom dari Partai Gerindra terkait pencalonan Bupati pada Pilkada 2018. Kehadiran Bupati karena ia merupakan kader partai. Makanya ia ikut daftar ke KPU,” ungkapnya.

Sementara itu, Rudy Gunawan mengaku kehadirannya dalam penyerahan berkas kepartaian untuk mengapresiasi soliditas Partai Gerindra di Garut. Menurutnya, Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Enan berjalan dengan baik.

“Saya ke KPU bersama pengurus Partai Gerindra hanya sebatas dukungan saja. Belum tentu saya yang diusung Gerindra. Saya kan pengurus Partai Gerindra juga,” katanya.

Penyerahan berkas dari Partai Gerindra diterima langsung Ketua KPU Garut, Hilwan Fanaqi. Sampai berita ini diturunkan, data yang diterima dari KPU Garut telah tujuh partai yang telah menyerahkan berkas kepartaian. (Fauziani)***

Buntut Penembakan PL oleh Anggota Polisi, Ormas Muslim di Garut Sepakat untuk Menutup Tempat Karaoke

GARUT (GE).- Insiden peluru nyasar yang dilakukan Anggota Polsek Pakenjeng di salah satu tempat hiburan malam di Jl. Perintis Kemerdekaan Garut, Jawa Barat, membuat Organisasi Masyarat (Ormas) Muslim di Garut tergerak. Jumat 13 Oktober 2017 bertempat di Gedung Islamic Center perkumpulan Ormas Islam Garut menggelar dialog dan mendesak Pemkab Garut untuk segera menutup tempat karaoke yang membandel.

Ditemui usai kegiatan, Ketua Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Kabupaten Garut, Dedu Kurniawan, mengatakan umat muslim di Garut mesti menguatkan ikat pinggang untuk memerangi berbagai bentuk kemaksiatan. Oleh sebab itu pembentukan forum yang terdiri dari berbagai Ormas perlu dilakukan.

Apalagi, lanjut Dedi, belum lama ini terjadi insiden penembakan di salah satu tempat hiburan di Garut. Peristiwa tersebut tentunya menjadi tamparan bagi umat islam dan pemerintah di Garut.

Oleh sebab itu, melalui forum ini merekomendasikan kepada pemerintah Garut agar segera menutup tempat hiburan yang meresahkan. Langkah ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda dari berbagai tindak kemaksiatan.

“Menghindari Garut dari Kota maksiat maka kami berkumpul untuk merumuskan ukhuah islamiah dibidang dakwah. Hasil pertemuan ini nantinya akan jadi landasan pemerintah untuk menutup tempat hiburan yang kerap meresahkan warga,” ujar Dedi.

Sementara itu, Ketua FPI Kabupaten Garut, Sulaiman menjelaskan, pihaknya merasa malu dengan adanya insiden penembakan tersebut. Bahkan jika di tinjau dari Perda K3 tentang karaoke family yang di batasi operasinya hingga pukul 23.00 Wib kebanyakan tempat karaoke di Garut telah melanggar Perda. Sebab banyak tempat karaoke yang nekat buka hingga larut malah bahkan ada yang sampai dini hari.

“Kalo dilihat dari perda K3 jelas itu melanggar aturan, karena batas oprasi sampai jam 23 saja dan tidak boleh jual miras, terkait insiden penembakan itu sangat keterlaluan ngapain Polisi bawa-bawa senjata ke tempat hiburan. Petani saja tidak bawa cangkul ke bioskop,” pungkasnya. (Fauziani)***

Bencana Mengintai Keselamatan Warga Garut

GARUT,(GE).- Musim hujan yang kini mulai mengguyur wilayah Kabupaten Garut patut disambut suka cita karena bisa mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat kemarau. Namun di sisi lain, musim hujan juga patut diwaspadai mengingat tingginya potensi bencana alam.

Apalagi di wilayah Kabupaten Garut sendiri tak sedikit daerah yang masuk kategori rawan bencana alam seperti banjir, longsor, pergerakan tanah, serta bencana lain yang bisa dipicu guyuran hujan. Hal ini menjadi perhatian Pemkab Garut sehigga semua kalangan diimbau untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan.

“Tibanya musim hujan memang menjadi ancaman tersendiri bagi Kabupaten Garut. Terlebih Kabupaten Garut sendiri selama ini termasuk dalam wilayah dengan kategori ancaman bencana terbanyak kedua secara nasional,” ujar Bupati Garut Rudy Gunawan, Senin (9/10/2017).

Dikatakan Rudy, di Kabupaten Garut terdapat 18 kecamatan yang masuk kategori siaga satu bencana. Hal ini harus disikapi secara serius oleh berbagai pihak agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tak diharapkan.

Rudy mengungkapkan, 18 kecamatan yang masuk kategori siaga satu bencana itu tersebar mulai dari wilayah utara, tengah, dan selatan. Namun paling banyak terdapat di wilayah selatan Garut, di antaranya Cihurip, Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy, Pameungpeuk, Cikelet, Cisompet, Pakenjeng, Bungbulang, Talegong, dan Cisewu.

Untuk mengantisifasi hal tersebut, tutur Rudy, Pemkab Garut telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menerapkan mitigasi bencana di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Garut.

Namun Rudy mengakui penerapan mitigasi bencana ini tentunya tidak akan berhasil jika tak mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Dengan adanya mitigasi bencana serta kesigapan dari semua pihak, termasuk masyarakat di sekitar zona bencana, hal itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan.

“Secara teknisnya kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengan semua unsur. Salah satu hal yang akan kita bahas adalah terkait untuk mengimplentasikan zona mana saja yang akan menjadi prioritas,” katanya.

Untuk menanggulangi bencana alam, tuturnya, terutama saat memasuki musim penghujan seperti sekarang ini, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar RP 5 miliar dari pos biaya tak terduga (BTT). Sebenarnya anggaran yang disipakan totalnya mencapai Rp 8 miliar akan tetapi saat ini yang Rp 3 miliar sudah digunakan.

Menurut Rudy, selain menyiapkan anggaran, pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah alat berat di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi longsor, terutama di wilayah selatan. Ini juga salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi ancaman bencana longsor yang setiap saat bisa terjadi dan berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur.

“Sampai saat ini ada tiga unit alat berat yang sudah disebar dan siap digunakan setiap saat apabila terjadi longsor. Alat berat tersebut kami tempatkan di kawasan Singajaya/Cihurip, di Pameungpeuk, dan di Cisompet,” ucap Rudy.

Namun demikian Rudy tetap mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan karena setiap saat bencana bisa saja terjadi. Apalagi saat ini intensitas hujan mulai tinggi melanda kawasan Garut.

Rudy pun mengingatkan warga untuk secepatnya berkoordinasi dengan aparat pemerintahan setempat apabila terjadi sesuatu atau mengetahui adanya potensi bencana. Hal ini bertujuan untuk langkah penanganan yang lebih cepat untuk menghindari jatuhnya korban jiwa atau materi jika bencana benar-benar terjadi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Dadi Djakaria, menuturkan pihaknya terus bersiaga memasuki datangnya musim hujan seperti sekarang ini. Apalagi saat ini cuaca cukup ekstrim akibat curah hujan yang tinggi sehingga menimbulkan potensi bencana yang kian tinggi.

“Kami terus bersiaga, termasuk menerima informasi adanya bencana dari masyarakat agar segera bisa ditindaklanjuti,” tutur Dadi.

Di sisi lain, Dadi mengakui pihaknya selama ini cukup kesulitan untuk mewujudkan respon cepat tanggap seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia di lapangan.

Dadi menyampaikan, saat ini jumlah PNS atau ASN di lingkup BPBD Garut hanya 28 orang dan sisanya dibantu non PNS. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri karena tidak semuanya bisa disiagakan di seluruh titik bencana. Apalagi jumlah titik bencana di garut yang begitu banyak.

Lebih jauh diungkapkannya, hingga tahun lalu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dari total 494 kabupaten dan kota se-Indonesia, tiga wilayah di Jawa Barat memiliki ancaman bencana paling tinggi. Sedangkan Kabupaten Garut berada di posisi pertama, disusul Sukabumi dan Tasikmalaya.(Farhan SN)***

Indikasi Korupsi Penyelenggaraan Haornas, Wabup Dukung Langkah Hukum Kejari Garut

GARUT, (GE).- Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman menanggapi serius permasalahan kegiatan Hari Olah Raga Nasional (Haornas) yang terindikasi korupsi agar segera ditindak secara hukum. Namun sebelum itu, dirinya memastikan akan memanggil Kadispora, Kuswendi untuk dimintai keterangan.

“Tentunya jika memang terbukti ada kesalahan apalagi tindak pidana korupsi kita dukung untuk diproses. Namun saya ingin tahu dulu sejauh mana pelanggaran yang dilakukan panitia penyelenggara,” ujar Wabup, Kamis (12/10/17) di Pendopo Garut.

Ia melanjutkan, transfaransi dalam hal anggaran tentunya sangatlah penting. Semua anggara yang digunakan tentunya harus diketahui publik. Apalagi memungut anggaran dari publik untuk uang pendaftarannya.

“Memang Haornas itu sudah ada anggarannya dalam APBD. Namun jika memang kurang penyelenggara boleh memungut uang pendaftara,” ungkap Helmi.

Helmi menandaskan yang penting pihak penyelenggara jangan mencoba bermain-main dengan anggaran. Dirinya berjanji akan meminta pertanggungjawaban terkait penggunaan anggara Haornas.

Helmi mengaku sempat menerima laporan kalau penyelenggaraan Haornas memungut kepada peserta. Namun untuk kegiatan seperti ini tentunya tak melanggar. Asalkan dimusyawarahkan. Namun dirinya pun sedikit heran masalahnya alokasi dalam APBD untuk penyelenggaraan Haornas itu sudah besar. Belum lagi ada dukungan dari beberapa pperusahaan yang memberikan Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya kira anggaran Rp 100 juta sudah besar untuk kegiatan internal ASN Pemkab Garut yang hanya diselenggarakan selama dua hari. Belum lagi ada bantuan CSR dari perusahaan,” katanya.

Terkait persoalan ini yang dalam waktu dekat akan segera ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, ia mendukung langkah itu. Menurutnya, jika memang ada tindakan pidana korupsi ia mendukung langkah Kejari. Tujuannya tak lain agar terwujud pemerintahan yang terbebas dari tindak korupsi. (Useu G Ramdani)***

Tes Tertulis Panwascam di Garut Dilaksanakan Besok, Berikut Tatib dan Persyaratan yang Harus Dibawa Peserta

GARUT (GE).- Seleksi tertulis calon anggota pengawas pemilu kecamatan (Panwascam), akan dilaksanakan Rabu (11/10/17). Tes tertulis ini merupakan rangkaian dari seleksi untuk lulus menjadi anggota Panwascam.

Kegiatan tes tertulis ini akan dilaksanakan di Kampus STIE Yasa Anggana 2 Jalan Pembangunan. Kegiatan akan dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan selesai. Untuk mengikuti tes tertulis ini, peserta wajib mengikuti tata tertib (Tatib) yang telah ditentukan panitia.

Berikut Tatib yang diterima Redaksi Garut Express dari kesekretariatan Panwaskab Garut :

Tatib tes tertulis Panwascam

Rekrutmen Panwascam Sarat Titipan, ini Pengakuan Komisioner Panwaskab Garut

GARUT (GE).- Isu rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang sarat titipan Organisasi Masyarakat (Ormas) tertentu membuat sejumlah peserta yang ikut seleksi gerah. Mereka beranggapan, usahanya mendaftar menjadi Panwascam hanya sia-sia pasalnya peserta yang nantinya lulus hanya yang mendapat rekomendasi daru Ormas tertentu.

“Rekomendasi dari Ormas tertu menjadi bahan pertimbangan untuk lulus Panwascam. Ini tidak adil karena yang direkomendasi belum tentu memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan Pemilu,” ujar salah seorang pendaftar Panwascam yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di halaman Polres Garut.

Ia heran dengan sistem rekrutmen Panwascam sekarang. Dirinya mencurigai kinerja para komisioner yang mencoba bermain mata dengan para pendaftar.

“Saya tau para komisioner itu para aktivis Ormas. Tapi tolong jangan di bawa ke ranah profesionalisme kerja sebagai Panwaskab. Apa lagi kinerja mereka sangat menentukan nasib rakyat lima tahun ke depan,” ujarnya.

Menanggapi tudingan itu, Ketua Panwaskab Garut, Heri Hasan Basri, mengaku rekrutmen Panwascam telah dilakukan secara prosedur. Bahkan dirinya mengaku akan melaksanakan tahapan rekrutmen dengan terbuka.

“Nanti semua peserta yang daftar bisa tau hasilnya seperti apa. Jadi jangan berprasangka dulu,” ujar Heri.

Ia memastikan tidak berlaku titipan siapa pun terkait rekrutmen Panwascam. Namun dirinya tak menyangkal, jika rekomendasi dari Ormas atau organisasi apa saja tentunya akan menjadi pertimbangan Panwaskab.

Komisioner Panwaskab lainnya, Asep Burhan, turut membantah jika rekomendasi dari Ormas bisa meloloskan peserta seleksi. Semua peserta tetap akan mengikuti tes tulis dan wawancara untuk bisa menjadi Panwascam.

“Kalau ada rekomendasi dari ormas itu kami memasukkannya ke tanggapan dari warga saja. Kami memang meminta tanggapan soal peserta ke warga. Tapi tidak jadi syarat untuk lolos juga,” ujar Asep.

Adanya tanggapan dari masyarakat itu, tambahnya, untuk mengetahui latar belakang peserta. Jangan sampai ada peserta yang lolos tapi menjadi kader partai atau tim sukses calon.

“Kami tak segan mendiskualifikasi jika ada kejanggalan di peserta. Semuanya harus memiliki kualitas yang baik untuk menjadi Panwascam,” ucapnya.

Rekrutmen Panwascam di Garut, lanjutnya, menjadi yang terbanyak di Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 709 orang. Dari jumlah tersebut ada beberapa kecamatan yang tak memenuhi target peserta.

Jika setelah perpanjangan pendaftaran tak ada lagi yang mendaftar, maka ta menjadi persoalan. Tes tulis peserta seleksi akan dilakukan sekitar tanggal 9 sampai 18 Oktober. Namun waktu pastinya masih menunggu surat dari Bawaslu. (Farhan SN)***