Bareskrim Polri: Salah Satu Kanibal Ekonomi Indonesia Itu Bernama Kejahatan Korporasi

PENYIMPANGAN kekuasaan tentunya tak boleh terjadi maka ini berarti mesti terhenti di seluruh lini. Salah satu bentuknya adalah kejahatan korporasi yang berangkat dari korupsi dan inilah penyelewangan atas kekuasaan yang dimiliki. Dari titik ini, Bareskrim Mabes Polri meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan investigatif atas dua kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua. Hasilnya, negara jelas merugi atas aksi kejahatan korporasi ini.

Demikian disampaikan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri melalui press release nya yang dikirim ke email redaksi garut-express.com, Kamis (15/6/17).

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto menyatakan hal itu, usai menerima Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi di Gedung sementara Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta, Kamis (15/06/2017).

Eddy mengungkapkan, kehadirannya hari ini ke Bareskrim Polri untuk memenuhi permintaan Bareskrim memerangi korupsi hingga kejahatan korporasi.

“Berdasarkan permintaan dari Bareskrim Polri, BPK melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara (PKN) atas dua kasus tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit pada BPD Papua,” ungkap Eddy.

“Ada dua kasus yang kami serahkan kepada Kabareskrim. Kasus pertama, penyimpangan dengan kerugian negara sebesar Rp. 270 Miliar, satunya lagi Rp. 89 Miliar. Total kurang lebih atas kasus ini negara merugi sebesar Rp. 351 Miliar. Data penghitungan kerugian negara ini yang akan digunakan juga oleh Bareskrim untuk pengungkapan kasus,” tambah Eddy.

Sementara itu, Ari Dono memaparkan, kasus ini terjadi pada periode 2013-2014 silam.

“Terindikasi terjadi penyimpangan dalam proses pemberian kredit kepada dua debitur yaitu PT. SBI dan PT. VS dari BPD Papua,” papar Ari.

Berdasarkan data yang dimilikinya, rincian penyimpangan lalu terjadi korupsi hingga menjadikan kasus ini sebagai kejahatan korporasi itu mulia dari penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit, penyimpangan pada tahap pencairan kredit, dana pencairan kredit yang digunakan untuk kepentingan pribadi, pemberian restrukturisasi yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan dan peruntukan hingga berujung pada macetnya pembayaran kredit saat jatuh tempo.

Besarnya kerugian negara yaitu mencapai Rp. 351 Miliar, mau tidak mau mesti diambil langkah cepat menambalnya.

“Sudah ada beberapa langkah, beberapa aset juga sudah kita lelang. Misalnya saja 4 kapal yang di Surabaya, kita lelang. Kalau hanya sekedar disita, dibiarkan begitu saja di pelabuhan, justru memakan biaya besar karena menggunakan uang negara. Salah satu cost-nya pasti masuk dalam biaya pengeluaran pengamanan barang bukti. Jadi negara sudah rugi, malah negara kembali mengeluarkan uang, bukan sebaliknya,” kata Ari.

Meski demikian, Bareskrim sendiri masih terus mendeteksi arah aliran penyimpangan itu.

“Kita masih trace lagi penyimpangan dana itu ke mana saja. Jadi saat ini kita masih dalam pengejaran aset dimulai dari 1 tersangka yang sudah diamankan yaitu mantan Dirut BPD Papua. Selain itu, juga dari pihak swastanya, debitur atau corporatenya bakal segera kita jerat,” ujar Ari.

Kejahatan korporasi yang melibatkan dua perusahaan swasta sebagai debitur dan BPD Papua itu rencananya akan dikenakan pasal berlapis. Mulai dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga Peraturan MA (Perma) No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

“Menggerogoti uang negara yang berasal dari pajak masyarakat demi kepentingan pribadi atau golongan, sebenarnya sama saja telah memakan daging saudaranya hidup-hidup,” tegas Ari. (Bareskrim/ER)***

Bareskrim Polri: Tahun 2017 Terjadi 30 Juta Kasus Perdagangan Manusia di Dunia

PERDAGANGAN  manusia merupakan salah satu kejahatan HAM paling berat di dunia. Terlebih lagi telah ditemukan fakta, komplotan human trafficking ternyata lebih banyak melakukan bisnis haram mereka kepada anak-anak dan perempuan.

Persepsi penanggulangan yang seiring dan sejalan dari seluruh pemerintah  negara di dunia ini, tentunya menjadi keharusan. Salah satunya adalah dengan sama-sama meratifikasi regulasi anti perdagangan manusia, khususnya di kawasan ASEAN.

Demikian disampaikan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Ari Dono Sukmanto, S.H., M.H dalam Konvensi ASEAN yang membahas perdagangan terhadap perempuan dan anak-anak dalam Asean Regional Forum (ARF) Workshop on Trafficking In Person (TIP) di Semarang, Selasa (04/4/2017).

Dalam press release-nya yang dikirim melalui e-mail ke redaksi www.garut-express.com, Ari mengatakan, sejumlah kasus perdagangan manusia ini telah terungkap di beberapa negara.

“Sudah ada Cambodia, Singapore, Thailand, Viet Nam Myanmar dan Phillipine yang merupakan negara dengan respon cepat, langsung meratifikasi regulasi ini di negara mereka. Sisanya memang masih dalam proses pembahasan akhir. Di Indonesia tentunya menjadi penting menyampaikan bagaimana penyelesaian akar permasalahan dari kasus-kasus yang terjadi juga di sini, sekaligus pada saat yang sama, memperhatikan penghormatan kepada hak asasi manusia,” kata Ari.

Berdasarkan data yang dimiliki pada 2017 ini sudah terjadi 30 juta kasus perdagangan manusia di dunia. Artinya, dari setiap 280 manusia di dunia ini, 1 orangnya telah menjadi korban perdagangan manusia.

Dari jumlah 30 juta kasus itu, jika diklasterkan lagi, ada 600.000 sampai 800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia yang setiap hari melintas di seluruh perbatasan negara di dunia setiap tahunnya. Dari jumlah itu, 80% korbannya berjenis kelamin perempuan yang kemudian terjebak dalam industri eksplotasi seksual. Ironisnya, dari angka 80% itu, sebanyak 50% korbannya merupakan anak perempuan.

“Ada banyak faktor penyebab sehingga perdagangan manusia di Asia Tenggara menjadi marak. Mulai dari kemiskinan yang terstruktur, mandeknya pertumbuhan ekonomi sosial di negara Asia Tenggara itu, serta mudahnya masyarakat terayu oleh iming-iming mendapatkan gaji tinggi di luar negeri. Ini yang menjadi perhatian Indonesia untuk pembenahan,” jelasnya.

Dalam Forum ARF kali ini dihadiri juga oleh Direktur Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, M. Chandra W. Yudha; Koordinator Anti Trafficking Uni Eropa, Dr. Myria Vassiliadou; Perwakilan UNODC, Collie Brown; Perwakilan Kepolisian Eropa untuk IGCI, Benoit Godart; Direktur HAM dan Hubungan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Dicky Komar dan para perwakilan serta seluruh peserta dari negara ASEAN. Forum ARF ini terselenggara atas co-host dari Kementerian Luar Negeri RI dan Uni Eropa. (Bareskrim Polri)***

Editor: Kang Cep.

Bareskrim : Polri Jamin Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual

MABES POLRI, (GE).- Sebagai bentuk perlindungan terhadap pemilik hak cipta dan kekayaan intelektual hingga konsumen, Indonesia meningkatkan pelaksanaan penanganan kejahatan pemalsuan dengan Jepang. Langkah ini menjadi penting karena tindak pidana yang terkait dengan hak cipta dan kekayaan intelektual memiliki preseden buruk bagi Indonesia secara keseluruhan.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menyampaikan hal itu dalam pertemuan Intellectual Property Rights dengan The Japan External Trade Organization, di Jepang, Rabu (14 Desember 2016).

Demikian disampaikan Bareskrim Polri melalui press release nya yang dikirim melalui surat elektronik (e-mail) ke redaksi www.garut-express.com, Kamis (15/12/2016)

Menurut Ari, kerjasama penanganan kejahatan jenis ini dengan Jepang memiliki arti khusus bagi Indonesia.

“Tujuan kerjasama ini tentunya agar terciptanya inovasi agar satu sama lainnya memperoleh manfaat bersama antara penghasil dan pengguna. Sehingga berujung pada konkritnya kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu juga untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pelaku industri kreatif dengan terlindungi dan terjamin hak dan kekayaan intelektual mereka di Indonesia,” kata Ari.

Ari menambahkan, bentuk kerjasama Indonesia dengan Jepang itu melibatkan beberapa aspek.

“Kejahatan pemalsuan barang yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian serius bagi negara lain di dunia, termasuk Jepang. Terutama aspek yang terkait dengan hak paten, merk, hak cipta dan lainnya. Ini tentu saja merugikan juga masyarakat sebagai konsumen,” tambah Ari.

Berdasarkan catatan, dampak pelanggaran hak cipta terhadap perekonomian di Indonesia pada 2014 hingga paruh pertama 2016 mencapai Rp. 65,1 triliun. Nilai kerugian tersebut merujuk pada tujuh sektor industri yang meliputi: Obat-obatan (3.8 %); Makanan & Minuman (8.5%); Kosmetik (12.6 %); Software (33.5 %); Barang dari Kulit (37.2 %); Pakaian (38.9 %); dan Tinta Printer (49.4 %).

Besarnya angka kerugian itu, menurut Ari, sebenarnya justru merugikan bangsa Indonesia secara khusus.

“Kerugian pertama, citra Indonesia. Kedua, iklim investasi yang saat ini sedang kuat dan sedang lebih dikuatkan lagi. Ketiga, konsumen yang terpapar barang palsu. Terakhir, distribusi legal yang telah menguatkan penerimaan pajak dan industri-industri legal lainnya”, kata Ari.

Untuk itu, masih kata Ari, penegakan hukum terkait dengan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual di Indonesia akan terus dikuatkan dengan mengembalikannya pada rasa keadilan.

“Penegakan hukum bukan hanya pada tahap penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual saja, melainkan juga kelancaran pelaksanaannya dengan memangkas birokrasi agar budaya dan kesadaran hukum masyarakat lebih menghargai jerih payah inovasi dan kreatifitas”, kata Ari.

Pertemuan ini juga dihadiri asosiasi pemegang Hak dan Kekayaan Intelektual Jepang, METI, NPA (National Police Agency) dan MOJ. Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai jaminan produk hukum yang jelas dan tegas yang dimiliki oleh Indonesia tekait dengan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual. Hingga saat ini, jumlah investasi Jepang di Indonesia telah mencapai US$ 2,89 Miliar. (*)

Editor: Kang Cep.

Bareskrim POLRI : Fasilitasi Arus Komoditi Jelang Tahun Baru

JAKARTA, (GE).- Untuk kebih menstabilkan lagi situasi dan kondisi di tanah air, terutama di bidang ekonomi, menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Terlebih lagi, menghadapi perayaan hari besar umat Kristiani dan tahun baru yang tinggal menghitung hari.

Momen seperti itu tentu saja bakal meningkatkan kebutuhan rumah tangga sehingga mesti menghadirkan harmonisasi. Untuk itu Polri berpartisipasi dengan menyiapkan langkah antisipasi atas keluhan masyarakat seputar hal ini agar segera diatasi, termasuk juga di bidang ekonomi.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto, dalam press release nya yang dikirim melalui e-mail ke redaksi www.garut-express.com, Sabtu (10/12/2016).

Kabareskrim Polri menyampaikan hal ini, usai melakukan pertemuan konsolidasi kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang natal dan tahun baru 2017, di Gedung sementara Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (8 Desember 2016).

Menurut Ari, musyawarah ini hadir sebagai bentuk melokalisir dan menuntaskan persoalan ekonomi harian di kemudian hari.

“Secara keseluruhan sebenarnya pemerintah telah siap dengan menghadirkan berbagai kebijakan dan langkah taktis serta sistematis menjelang natal dan tahun baru 2017 nanti. Kami juga selalu membuka diri untuk menjadi fasilitator arus komoditas para instansi terkait ekonomi. Semua karena kami melihat bahwa sudah saatnya para petani, koperasi hingga pelaku ekonomi lainnya merasakan keuntungan. Keadilan ekonomi bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu juga, Ari mendorong jajarannya agar melakukan dukungan penuh dalam melindungi dan melayani masyarakat.

“Selain itu juga terus mendorong agar para penegak hukum untuk memiliki persepsi yang sama dengan instansi terkait lain dalam mengatasi keluhan masyarakat di bidang ekonomi. Tidak lupa juga untuk melakukan bentuk-bentuk manajemen yang tepat guna sebagai langkah preventive, bentuknya bisa saja sejenis posko. Ini demi kemaslahatan bersama,” tambah Ari.

Berdasarkan catatan, harga rata-rata nasional dari barang kebutuhan pokok per Rabu, 7 Desember 2016, dibanding seminggu lalu yaitu Rabu, 30 November 2016, umumnya kondisinya relatif stabil.

Rinciannya, barang kebutuhan yang berada di titik stabil adalah beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, jagung, daging sapi, telur ayam ras, dan bawang putih. Barang yang mengalami kenaikan adalah daging ayam ras dan cabe rawit merah. Lalu barang kebutuhan yang mengalami penurunan adalah cabe merah keriting, cabe merah besar, dan bawang merah.

Sementara kecukupan stok secara nasional rinciannya adalah barang kebutuhan pokok hasil pertanian (beras dan kedelai) tersedia 3,1 sampai dengan 7,2 bulan ke depan. Barang kebutuhan pokok hasil peternakan (daging sapi) tersedia hingga 1,5 bulan ke depan. Barang kebutuhan pokok hasil industri (gula, minyak goreng dan terigu) tersedia hingga 1,3 sampai dengan 3,9 bulan ke depan.

Meski demikian, Ari juga tidak menutup mata, akan ada pihak-pihak yang justru merasa terganggu atas positifnya angka harga rata-rata nasional dari barang kebutuhan pokok itu.
“Para pelaku tindak pidana ekonomi, pasti ingin mengganggu positifnya angka-angka itu. Paling sederhana bentuk gangguan terkait ekonomi, perdagangan dan harga barang pokok ini dengan menebarnya lewat dunia maya. Untuk itu, musyawarah ini sekaligus juga menghasilkan kebijakan lain yaitu penegakan hukum sebagai bentuk mengendalikan, dan bukan sekedar memenjarakan saja,” jelasnya.

Hadir juga dalam pertemuan itu instansi terkait mulai dari Kemendag RI, Kementan RI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ditjen Bea dan Cukai, Bulog hingga para pelaku usaha yaitu para produsen hingga asosiasi pedagang. (BARESKRIM POLRI)***

Editor: Kang Cep.

Bareskrim Polri : Menjaga Diri dan Akar Indonesia

JAKARTA, (GE).- Maraknya tindakan pelanggaran hukum di Indonesia, mendapat perhatian khusus dari Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto. Terlebih lagi, berbagai jenis pelanggaran itu justru kontra-produktif dengan banyaknya rencana positif pemerintah untuk seluruh warga negara Indonesia.

“Indonesia saat ini sebenarnya tengah berada dalam posisi hendak berdiri di kakinya sendiri. Tapi berbagai macam aksi kriminalitas yang menimpa masyarakat, justru menghalangi kebangkitan ini. Untuk itu, seluruh jajaran reserse dan kriminal dan Polri secara keseluruhan mesti meningkatkan lagi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain melakukan antisipasi, seluruh jajaran mesti langsung menangani dengan segera jika masyarakat memberikan informasi terjadinya tindakan pelanggaran hukum di sekitar mereka, meski itu hanya sekedar indikasi dan dalam kondisi apapun juga,” ungkap Ari di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (25/ 11/ 2016).

Menurut Ari, mengintensifkan penggunaan saluran komunikasi dengan masyarakat bisa menjadi langkah awal antisipasi.

“Tekhnologi canggih saat ini sebenarnya sudah dalam genggaman tangan kita. Intensifitas komunikasi dengan masyarakat mesti mengalami peningkatan. Dengan itu pastinya akan sangat menguntungkan masyarakat. Akar budaya bangsa ini sebenarnya saling berkomunikasi,” ujar Ari.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto., melalui press release-nya yang dikirim ke email redaksi garut-express.com, Jumat (25/11/2016).

Selain itu, masih menurut Ari, tekhnologi canggih juga memiliki sisi negatif yang mesti menjadi perhatian bagi seluruh jajaran Polri.

“Misalnya saja, saat ini begitu banyak kabar yang berseliweran di jejaring media sosial hingga aplikasi pengirim pesan terkait situasi dan kondisi keamanan di Indonesia. Ini sisi negatifnya. Tapi seluruh jajaran Polri bersama masyarakat justru bisa mengubahnya menjadi positif dan produktif, sebut saja dengan langsung melakukan klarifikasi,” kata Ari.

Masyarakat, tambah Ari, juga diharapkan kembali ke akar Indonesianya untuk mengatasi berbagai aksi yang pastinya menggangu kenyaman dan keamanan bersama.

“Menggiatkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling oleh masyarakat mulai saat ini, pastinya mampu menjadi pagar bagi kita semua, terlebih lagi dalam menghadapi penyusup yang berkeliaran dan hendak memancing di air keruh di lingkungannya. Polri, khususnya jajaran reserse dan kriminal, mulai saat ini juga mesti lebih intensif lagi dan berjejaring dengan kegiatan ini. Untuk itu, masyarakat dipersilahkan untuk melaporkan dengan segera jika kemudian ditemukan adanya aksi yang justru menggangu keamanan dan kenyamanan di lingkungan mereka,” tutup Ari. (*)

Editor: Kang Cep.

Perang Terhadap Narkoba Bukan Sekedar Menyelamatkan Manusia

BARESKRIM POLRI , (GE).- Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto memberikan catatan khusus kepada seluruh jajaran Direktorat Narkoba Polri, khususnya penyelamatan para penyalahguna narkoba. Langkah ini diambil agar generasi bangsa yang merupakan penyalahguna mendapatkan keadilan. Selain itu juga, penegakan hukum yang nyata dan tegas serta mengacu pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi keharusan.

Perang melawan narkoba bukan sekedar slogan, harus dibuktikan dengan upaya hukum yang nyata dan tegas serta berkeadilan,” ungkap Ari usai membuka Rapat Kerja Teknis Fungsi Reserse Narkoba Bareskrim Polri tahun 2016 di Hotel Singgasana, Jawa Timur, Kamis, (27/10/2016).

Masih menurut Ari, pola pemberantasan narkoba saat ini mesti menyelam lebih ke dalam lagi hingga ke dasar masalah.

“Dasar masalah pemberantasan narkoba saat ini sebenarnya kuantitas para konsumen yaitu para penyalahgunanya. Mereka yang jumlahnya lebih banyak dari para pengedar itu, justru ikut dijebloskan ke dalam penjara. Padahal, regulasi sudah jelas dan tegas bahwa yang masuk penjara itu hanya para pengedar dan bandarnya, bukan penyalahguna. Pengedar dan bandar juga harus dimiskinkan. Penyalahgunanya direhabilitasi. Dengan mematuhi hal ini, bukan hanya sekedar menyelamatkan manusia tapi sekaligus juga menyelamatkan uang negara. Jadi, perang terhadap narkoba bukan sekedar untuk membunuh saja tapi justru bertujuan menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia,” ujar Ari

Berdasarkan catatan, penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih dalam kondisi darurat dan selalu mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2015 diketahui sebesar 2,20% atau lebih dari 5 juta penduduk Indonesia telah menggunakan narkoba. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2014, yakni 2,18% dari jumlah penduduk. Peredarannya sendiri sudah merambah ke tiap pelosok Indonesia.

Demikian dijelaskan Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto., dalam press releasae nya yang disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) ke redaksi garut-express.com, hari ini, Kamis (27/10/2016).

Selain itu, tidak hanya orang dewasa, tetapi juga menyentuh remaja hingga anak-anak. Bahkan tidak hanya orang biasa tapi hingga aparat, pejabat yang seharusnya menjadi panutan, justru terkena narkoba. Diperkirakan setiap harinya lebih dari 40-50 orang tewas akibat penyalahgunaan narkoba.

Berangkat dari data dan fakta itu, Ari mengamanatkan agar seluruh anggota Polri mewujudkan lebih keras lagi tuntutan dari masyarakat atas kerja dan kinerja dalam pemberantasan narkotika.

“Regulasi telah menetapkan bahwa ganjaran bagi penyalahguna narkoba adalah dimasukkan ke panti rehabilitasi. Penyidik yang profesional dan memiliki kompetensi, baik dari aspek knowledge, skill dan integrity pasti memahami hal ini. Sedangkan bagi para pengedar dan bandar, hukum telah menyatakan penindakan yang maksimal yaitu pasal berlapis salah satunya tindak pidana pencucian uang. Nah, ini jangan sampai tertukar karena masyarakat selalu mengawasi dan masyarakat juga yang menjadi dasar tolak ukur keberhasilan Polri,” kata Ari.

Selain mendorong seluruh penyidik direktorat narkotika Polri untuk menyelamatkan penyalahguna narkoba, mantan Wakabareskrim era Anang Iskandar ini juga mengingatkan peningkatan pengawasan secara internal dan berjenjang secara rutin dan intensif.

Ari juga mengamanatkan untuk melakukan optimalisasi penguasaan materi peraturan perundang-undangan maupun taktik dan teknis penyidikan, termasuk didalamnya penguasaan dan memanfaatkan peralatan yang berbasis kemajuan teknologi informatika agar hasil penyidikan benar-benar menjadikan terang suatu perkara dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (scientific investigation). (*)

Editor: Kang Cep.

Polri Waspadai Jebakan Politik Uang Pilkada

JAKARTA, (GE).- Praktik politik uang dalam setiap prosesi pemilihan umum termasuk juga pemilihan kepala daerah masih menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Padahal, salah satu pertimbangan dilakukannya pemilihan langsung adalah agar praktik politik uang itu bisa dieliminir. Meski berbagai peraturan perundang-undangan telah melarang praktik haram tersebut, pelanggaran masih juga terjadi. Dengan bekal Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya pasal 187A, penyelesaian masalah terkait dengan politik uang menemukan jalannya.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto, menyatakan hal itu usai Pelatihan Penyidikan dan Sistem Laporan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2017, di Bareskrim Polri – Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Ari mengingatkan, regulasi itu menutup ruang bagi pasangan calon hingga para pemilih untuk terlibat dalam haramnya praktik politik uang.

“Sudah saatnya meninggalkan pola lama yang justru anti-demokrasi melalui politik uang. Bertarunglah dalam pilkada dengan menampilkan visi dan misi, cara yang bersih. Jika tidak, dengan undang-undang yang sudah ada, dapat dipastikan bahwa setiap pelanggaran akan mendapat ganjaran yaitu penindakan hukum,” ujar Ari dalam press release yang dikirimkan ke meja redaksi “Garut Express, Kamis (13/10/2016).

Berdasarkan data, pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan pada ayat satu bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Lalu pada ayat dua menyatakan bahwa pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari titik itu, Ari menyandingkan rumusan dari regulasi itu dengan pengertian tindak pidana materil dan formil.

“Satu sisi, tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang tersebut benar-benar terjadi. Sementara tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya dititik-beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana tersebut,” ungkap Ari.

Dengan hal itu, masih menurut Ari, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang berpotensi muncul dan mesti diantisipasi oleh semua pihak termasuk juga anggota Kepolisian Republik Indonesia.

“Diantaranya adalah bagaimana pembuktian surat suara yang telah dicoblos dan disimpan dalam kotak suara yang disegel?. Lalu, bagaimana dengan asas pemilu yang “rahasia”, akankah penyidik Polri menanyakan kepada penerima yaitu pemilih mencoblos paslon nomor berapa dengan pemberian tersebut. Bukankah ini pelanggaran asas rahasia?” papar Ari.

Meski demikian, tambah Ari, setiap penyidik Polri justru berfokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

“Penyidik fokus saja untuk mewaspadai perkara politik uang. Lakukan penyidikan secara profesional, karena tidak menutup kemungkinan akan dijadikan sebagai kendaraan untuk mengalahkan lawan politik dari masing-masing pasangan calon dengan membuat seolah-olah terjadi politik uang. Penyidik Polri juga jangan sampai ikut masuk dalam area yang diciptakan oleh pasangan calon tertentu, tetap pegang teguh pada kebenaran materiil. Dan ingat, Polri tidak berpolitik,” kata Ari.

Selain itu, penekanan khusus lainnya juga disampaikan Ari kepada penyidik Polri agar situasi dan kondisi politik dalam pemilihan kepala daerah yang berlangsung bisa kondusif.

“Penyidik Polri mesti memodomani aturan hukum penyidikan tindak pidana pemilihan. Lalu adakan pertemuan secara rutin antara pengawas pemilihan, penyidik dan jaksa. Ini untuk terus meningkatkan sinergitas dalam forum Sentra Gakkumdu. Selain itu, selalu ikuti dan cermati setiap perkembangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Laporkan juga setiap perkembangan dan kejadian-kejadian yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan tahun 2017 dengan memanfaatkan sistem online yang telah tersedia. Terakhir, fokus pada perlindungan dan pelayanan untuk masyarakat,” tutup Ari.