Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis IT, MA Selenggarakan Lokakarya bersama Awak Media

BANDUNG, (GE).- Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia tingkatkan kualitas pelayanan berbasis IT. Beberapa aplikasipun dibuat MA agar masyarakat lebih mudah mengetahui perkembangan perkara di pengadilan. Selain itu, aplikasi-aplikasi tersebut diantaranya bisa dijadikan media pengaduan jika terjadi indikasi pelanggaran hukum di lingkungan MA dan pengadilan.

Hal tersebut dikatakan ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Prof Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM., dalam acara lokakarya bersama awak media yang berlangsung di di hotel E-Royal Bandung selama 3 hari. Lokakarya bersama media antara Mahkamah Agung dengan EU-UNDP Sustain ini membahas beberapa inovasi pelayanan berbasis IT.

Dalam acara ini sejumlah wartawan dari beberapa kota seperti Jakarta dan daerah Jawa Barat tuurut ikut menjadi pesertannya. Disamping para awak media, tim humas, biro hukum MA serta tim humas Pengadilan Negeri (PN) Bandung pun ikut dalam lokakarya tersaebut.

Dalam pemaparan materinya, Takdir Rahmadi , mengungkapkan beberapa peningkatan kualitas pelayanan publik yang dimiliki MA saat ini. Diantaranya Sistem Informasi Pengawasan (Siwas) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dua aplikasi ini merupakan buah dari hasil kerjasama antara MA dengan EU-UNDP Sustain yang sudah terjalin sejak tahun 2015.

“ SIPP adalah aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat, untuk mengetahui informasi perkara yang sedang berlangsung.  Semua hal yang bersangkutan dengan perkara bisa di akses dengan mudah. Informasi mengenai siapa hakim yang sedang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkaranya. Bahkan, SIPP akan memberikan data tentang amar putusan, dan apakah sudah putus atau belumnya perkara tersebut,” paparnya,  Rabu (23/08/2017).

Takdir Rahmadi menambahkan, aplikasi lain yang tidak kalah penting, adalah Siwas. Dalam aplikasi ini, masyarakat diberikan kemudahan untuk melakukan pengaduan mengenai pelayanan di MA dan pengadilan di bawahnya. Misalnya, kinerja hakim, panitera, dan semua aparatur negara yang terkait dengan putusan di MA dan pengadilan.

“Untuk identitas pelapor sendiri, tentunya bisa dirahasiahkan. Karena aplikasi Siwas ini sudah diperbaiki sedemikian rupa, sehingga terciptalah Siwas versi 2.0,. Keunggulan lain yang bisa dimanfaatkan dari aplikasi Siwas ialah adanya kemudahan para pimpinan dalam melakukan promosi mutasi hakim. Hal itu bisa dilakukan karena Siwas sudah terhubung dengan Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep),” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Project Menejer EU-UNDP Sustain, Nisa Istiani menjelaskan, program-program tersebut sangat diperlukan oleh MA sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini, UNDP yang didanai oleh Uni Eropa, membentuk satu tim yang dinamai Sustain. Sedangkan Sustai sendiri terdiri dari 4 sektor, yaitu sektor pengawasan, sektor pelatihan, sektor manajemen SDM, dan sektor manajemen perkara.

“ Dari semua sektor yang dibentuk ini, diharapkan bisa meningkatkan sistem pelayanan di tubuh MA kepada publik.  Tentu saja, semua program itu bisa dijembatani dan dipublikasikan oleh pihak media, agar semua masyarakat bisa mengetahui dan memanfaatkan sistem yang ada,” pungkasnya. ( Useu G Ramdani ) ***

Editor: Kang Cep.

Inspiratif, “Komunitas Ngejah” Raih Penghargaan dari Gubernur

BERTEMPAT di Aula Barat Gedung Sate Rabu (16/8/2017), Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, secara simbolis memberikan apresiasi kepada 70 orang/lembaga teladan dan berprestasi. Penghargaan tersebut diberikan kepada seluruh profesi dan unsur masyarakat yang telah berjasa dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Salah satu yang menerima penghargaan keteladanan tersebut adalah “Komunitas Ngejah” sebuah komunitas pecinta buku yang berasal dari Kabupaten Garut. Komunitas Ngejah dihadiahi penghargaan untuk kategori “Juara 1 Pengelola Taman Bacaan Masyarakat.”

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Roni Nuroni, salah seorang relawan Komunitas Ngejah yang juga seorang guru honorer disalah satu SMK.

Dalam sambutannya Gubernur Jabar menyampaikan, bahwa masyarakat itu butuh ruang, butuh perpustakaan sebagai wahana menambah wawasan, pengetahuan. “Di zaman sekarang masyarakat harus rajin membaca, dan itu salah satunya bisa dilakukan di Taman Bacaan Masyarakat,” ungkap Gubernur yang kerap disapa Kang Aher ini.

Sementara itu, usai dianugrahi penghargaan oleh Gubernur Jabar, Roni menyampaikanrasa syukurnya atas apresiasi dari pemerintahan Provinis Jawa Barat tersebut. “ Alhamdullilah, Komunitas Ngejah bisa meraih penghargaaan ini. Yang kami lakukan ini sebagai bentuk ikhtiar mengghidupkan denyut jantung kampung halaman dengan gerakan literasi,salah satunya adalah dengan melakukan Gerakan Kampung Membaca dan pembangunan Pojok Baca,” ungkapnya.

Dikatakannya, sampai tahun 2017 Komunitas Ngejah sedikitnya sudah melakukan 68 kali gerakan kampung membaca dan 27 pojok baca yang sudah dibangun.

“Gerakan Kampung Membaca dilakukan dengan cara menjemput bola. Datang ke kampung-kampung dengan para relawan dengan membawa serta buku serta mengajak masyarakat untuk membudayakan membaca, dengan membaca bersama,” tandasnya.

Diharapkannya, apa yang sudah diraih Komunitas Ngejah bisa menjadi inspirasi bagi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang lain dan mendapat perhatian serta dukungan yang lebih optimal dari semua pihak, khususnya Pemkab Garut. (Dedi Sofwan)***

Editor: Kang Cep.

Pantau Arus Balik, Kapolri Mendarat di Kampus IPDN Sumedang

DALAM rangka memantau arus balik di kawasan Jawa Barat, Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian bersama rombongan secara khusus mengunjungi Kabupaten Bandung. Sekira pukul 09.45 WIB, Jumat (30/6/17) Kapolri didamping Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan RI dengan menggunakan pesawat helikopter mendarat di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Kunjungan khusus Kapolri ini merupakan agenda kerja untuk pemantauan arus balik mudik Lebaran DI Jalan Raya Cileunyi, Kabupaten Bandung. Saat tiba di kampus IPDN Jatinanagor, rombongan Kapolri disambut Forkominda Jabar.

Dalam agenda kunjungan ini, sejumlah pejabat tampak hadir. Selain Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan didampingi Mentri Perhubungan, Ir. Budi Karya sumadi dan menteri kesehatan, dalam kesempatan itu hadir pula Kapolda Jabar. Irjen. Pol. Anton Charliyan,Pangdam III/Siliwangi, Irwasum Mabes Polri, Kakorlantas Mabes Polri,Gubernur Jabar, Kadishub Jabar, Danrem 062/TN, Dandim 0610/ Sumedang, Kapolres Sumedang, Kapolres Bandung, para Pejabat Kementrian Perhubungan, para Pejabat Mabes Polri, serta para Pejabat Polda Jabar.

Dalam kunjungannya kali ini, Kapolri bersama rombongan meninjau Pos Pam Cileunyi, Kabupaten Bandung, kemudian kunjungan dilanjutkan menuju KM 62 Cipularang Purwakarta. (ER/Adv.)***

 

Mesin Cutting Sepatu Jatuh, Jalan Raya Garut-Bandung Macet sejak Subuh

GARUT, (GE).- Arus lalu lintas (lalin) di kawasan Jalan Raya Garut-Bandung, kembali mengalami kemacetan sejak Sabtu (22/4/17) sekira pukul 03.00 WIB. Numun, kemacetan kali ini bukan dampak membludaknya kendaraan wisatawan yang berlibur ke kota Garut, Jawa Barat. Kemacetan arus lalu lintas terjadi akibat tiga buah mesin cutting sepatu terjatuh dari truk tronton yang mengangkutnya.

Menurut Kanit Laka Lantas Polres Garut, AKP Hilman Nugraha, akibat jatuhnya tiga mesin cutting sepatu berbobot enam ton itu mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas berlangsung hingga Sabtu (22/4/17) malam sekira pukul 21.00 WIB.

Kejadian bermula ketika truk tronton nopol B 9151 FPA yang dikemudikan Kuswibdo (42) diduga tidak kuat mengangkut beban muatan. Akibatnya, mesin yang rencananya dikirim ke salah satu pabrik sepatu di Garut tersebut lepas dan terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri.

“Diduga karena tali pengikat muatan terputus sehingga muatannya terlempar ke parit,” kata Hilman di lokasi kejadian.

Sejak Sabtu siang, kendaraan alat berat diterjunkan untuk mengevakuasi ketiga mesin tersebut. Namun, dari pemantauan di lokasi kejadian, hingga pukul 21.00 WIB, kemacetan panjang dari kedua arah masih terjadi. Para pengendara dan penumpang, terutama kendaraan roda empat, memilih untuk meninggalkan kendaraannya dan menunggu di masjid serta rest area terdekat.

Karena itu, Hilman mengimbau agar para pengemudi kendaraan yang menuju arah Garut atau Bandung, memilih jalur alternatif melalui Kamojang atau Limbangan. (Mempis/Anas/GE)***

Editor : SMS

Mulai Tahun ini. Unpad Ambil Alih Pegelolaan Akademik Akper Pemda Garut

GARUT, (GE).- Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dipastikan mengambil alih pengelolaan akademik Akademi Keperawatan (Akper) Pemda Garut, Jawa Barat, mulai tahun 2017 ini. Kepastian tersebut ditandai penandatangan kesepakatan oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan, dengan Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad.

Penandatangan kesepakatan ini dilakukan sebagai tanda dimulainya Penyatuan Program Studi D3 Keperawatan Akper Pemda Garut kepada Unpad. Penandatanganan kesepakatan dilakukan di ruang Pamengkang Pendopo Garut, Jumat (7/4/17).  Tampak hadir pada acara tersebut Asisten Administrasi Umum Pemkab Gaut, Asep Sulaeman Farouq, Kepala Dinas Kesehatan, Tenni S. Rivai, jajaran manajemen Akper Pemkab Garut, serta rektorat Unpad.

Bupati Garut menyatakan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, semua lembaga pendidikan yang ada di Dinas Kesehatan milik Pemda bisa dialihkan ke Kementrian Kesehatan atau ke Perguruan Tinggi Negeri. Karena itu, Rudy merasa bersyukur dan bangga atas penyatuan ini.

“Dengan demikian, tahun ini Akper Pemda resmi menjadi Universitas Padjajaran. Bahkan semua asetnya pun dilimpahkan ke Kementrian Pendidikan Tinggi dan pengelolaan semuanya termasuk penyelenggaraan wisudanya,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, kondisi seperti ini tentu sangat menguntungkan. Mengingat, orang lain yang ingin masuk Unpad harus melalui seleksi yang tidak mudah. Selain itu, ke depan, calon mahasiswa dari daerah lain seperti Sumedang atau Cianjur mungkin akan sekolah di Garut. Unpad dan Pemkab Garut pun tentunya ingin mensupport fasilitasnya agar lebih baik lagi.

Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad, menyebutkan, penyatuan ini sebenarnya sebagai komitmen dari Kementrian Dikti. Ini juga jawaban atas tuntutan untuk meningkatkan pendidikan tinggi dan memperluas akses. Begitupun dengan tugas yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk ikut serta dalam menangani atau mencari kandidat keluar didasarkan pada undang-undang, bahwa pendidikan kesehatan itu tidak bisa lagi berada di wilayah dalam negeri ataupun pemerintah per kabupaten.

“Pendekatannya, karena Garut dengan Sumedang berhimpitan. Kampusnya ada di Sumedang, sehingga langkah yang sudah lama ditempuh bersama-sama sehingga tercapai kesepakatan. Sedangkan aspek aset semuanya diserahkan ke kementrian,” kata Tri.

Lebih jauh, Tri mengungkapkan, yang akan dikelola oleh Unpad hanya BMN (Barang Milik Negara) yang terkait dengan sarana. Sedangkan status tanahnya sendiri merupakan milik kementrian yang tetap tercatat di Upad.

“Yang lebih penting sebenarnya adalah pengelolaan akademiknya. Jadi mulai tahun 2017 ini, pengelolaan akademik sudah ada di Unpad,” katanya.

Tri juga menjelaskan, untuk status mahasiswa  Program Studi  D3 Keperawatan Akper Pemkab Garut akan ditransformasikan menjadi mahasiswa Program Sarjana Keperawatan yang ada di Unpad. Pasalnya, Unpad tidak punya Prodi D3 Keperawatan yang adanya Sarjana Keperawatan sampai Plus. Dengan demikian, kata Tri, nantinya kelulusannya tidak sebagai D3 Keperawatan tapi sebagai sarjana S1 Keperawatan. Namun demikian, pihaknya akan menawarkan kepada para mahasiswa pada masa transisi, berkaitan dengan haknya sebagai mahasiswa terutama yang menginjak di tahun ketiga. Kecuali untuk tahun pertama dan kedua, tidak ada pilihan lain.

“Bagi pegawai yang saat ini menjadi Pegawai Pemkab Garut yang akan menjadi tenaga pendidik di Dikti penugasannya ada di Unpad. Sedangkan bagi dosen, undang-undang menetapkan minimal harus S2. Konsekuensi berikutnya, kalau ingin jadi dosen di Unpad, juga harus sekolah lagi,” ucap Tri.

Lebih jauh Tri menandaskan, masalah biaya kuliah, selama ini Unpad berkomitmen hal itu bukan permasalahan esensial. Karena setiap mahasiswa dijamin bila sudah menjadi mahasiswa Unpad tidak boleh berhenti.

“Keberadaan perguruan tinggi mestinya bisa menjadi daya dorong ekonomi. Diharapkan dengan adanya perguruan tinggi di daerah, akan timbul daya tarik yang lebih tinggi,” pungkas Tri. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS

Libur Nyepi, Arus Lalin di Leles-Kadungora Macet

GARUT, (GE).- Memasuki libur Hari Raya Nyepi, Selasa (28/3/17), jalur lalu lintas di bilangan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kembali mengalami kemacetan. Kemacetan berlangsung sejak pagi hari. Kendaraan dari dua arah, Garut menuju Bandung maupun sebaliknya, hanya bisa bergerak dengan kecepatan sekira 3 km/jam.

“Garut itu banyak objek wisatanya. Hanya sayang, jalannya selalu macet. Lagipula banyak jalan yang berlobang. Jadi mengganggu kenyamana pengguna jalan,” kata Agus (46), warga Kabupaten Bandung.

Kemacetan dipicu banyaknya jumlah penggunaan kendaraan yang masuk ke Garut untuk berlibur. Kondisi itu diperburuk banyaknya simpangan jalan. Hal ini membuat kendaraan yang bergerak di jalur utama, Jalan Raya Bandung-Garut, kerap terpotong oleh kendaraan yang menyebrang dari persimpangan. Selain itu, kemacetan disebabkan adanya perlintasan kereta api.

Akibat macet total pada malam Minggu (25/3/17) lalu, antrian kendaraan dari Arah Bandung mencapai kiloan meter. Dari pintu perlintasan kereta api Kadungora, hingga perbatasan Bandung-Garut di daerah Lebak Jero.

Salah seorang warga Kadungora, Anas, mengatakan kemacetan seperti itu pasti terjadi setiap hari libur. Karena itu, ia berharap, Pemkab Garut segera mencari solusi untuk mengatasi masalah kemacetan ini.

“Saya juga kesal. Setiap hari libur pasti macet. Kalau kita ada keperluan segera, terhalang kemcetan,” ungkap Iwan (26) kepada “GE”, Selasa (28/3/17).

Iwan mengaku senang mendengar rencana Pemkab Garut membuka jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan.

“Karena itu, kami harap pemerintah segera mewujudkan jalan alternatif tersebut,” pungkasnya. (Anas/GE)***

Editor : SMS

Setelah Direhabilitasi PKEK, Elang Jawa Ini Dilepasliarkan di Hutan Situ Patenggang

BANDUNG, (GE).- Sebagai upaya melestarikan populasi hewan di habitatnya, Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) kembali melepasliarkan Elang Jawa (Nisaetus bartelsi). Pelepasan burung dilindungi ini dilakukan di kawasan hutan wisata Situ Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, (24/2/2017).

Manager Operasional PKEK, Zaini Rakhman mengatakan, elang jenis ini sebelumnya dipelihara oleh warga, kemudian direhabilitasi oleh PKEK sebelum dikembalikan ke habitatnya.

“Ya, kita melepasliarkan Elang Jawa ini untuk memenuhi populasi elang di wilayah hutan Situ Patenggang,” kata Zaini.

Dijelaskannya, kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapkannya elang dapat hidup dan menambah populasinya.

“Hari ini kita lepasliarkan elang yang usianya 2,5 tahun. Setelah itu kita monitor pergerakannya dimana saja,” tandasnya.

Diungkapkannya, upaya PKEK selanjutnya akan melepasliarkan kembali seekor elang betina agar terjadi peningkatan populasi elang.

“Awalnya kita mau lepas dengan betinanya tapi elang betinannya belum siap umur,” tukasnya.

Zaini menilai elang tersebut sudah siap hidup di alam bebas, karena kondisi alamnya cocok dan terdapat sumber makanan yang banyak.

“Hasil survei masyarakat juga bagus, sudah peduli lingkungan. Sehingga tidak akan ada perburuan elang,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono, menyebut pelepasliaran elang jawa jantan itu bertujuan untuk keanekaragaman hayati di Situ Patenggang. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Pangdam III Siliwangi Bersilaturahmi ke Pon Pes Al-Falah Cicalengka

BANDUNG, (GE).- Guna menanamkan rasa kebersamaan antara “umaro dan Ulama” (pemimpin dan ulama) Panglima Kodam (Pangdam) III Siliwangi, Mayjen TNI. Muhamad Herindra, MA, M.Sc menjalin silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Falah Cicalengka Bandung. Dalam kunjungannya kali ini, Pangdam didampingi Danrem 062 Tarumanagara, Kolonel Inf. Joko Susilo, para asisten jajaran Kodam, Wakil Bupati Bandung, Dandim 0609 Kabupaten Bandung dan para Kiyai di Kabupaten Bandung.

Sekira pukul 13.30 WIB rombongan Pangdam tiba di Pondok Pesantren Al-Falah Cicalengka. Kedatangan Pangdam langsung disambut Pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah 1 Cicalengka, Drs. K. H. Q. Ahmad Syahid.

Dalam kesempatan silaturahmi tersebut, Pangdam menyampaikan, maksud kedatangannya ke Pondok Pesantren Al-Falah tiada lain untuk bersilaturahmi. Tujuannya tiada lain agar antara umaro dan ulama ada kebersamaan.

Selain itu, kata Pangdam, dirinya juga ingin bertukar pikiran dengan para ulama guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia berpandangan menjaga keutuhan NKRI bukan hanya sekadar tanggung jawan TNI tapi ulama pun memiliki tanggung jawab yang sama.

“Saya rasa cita-cita menuju masyarakat yang madani menjadi harapan seluruh warga bangsa ini. Oleh sebab itu, bukan hanya umaro yang memiliki tugas ini namun semua kalangan berkewajiban berkontribusi,” harap Pangdam, di hadapan para tamu yang hadir, Rabu (11/1/2017).

Sementara itu, Pimpinan Pon Pes Al-Falah, Drs. K.H.Q. Ahmad Syahid menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pangdam beserta jajaran yang sudah berkenan hadir ke Pon Pes Al-Falah. Ia mengapresiasi langkah yang dilakukan Pangdam terkait mendekatkan TNI dengan ulama.

“Sebelum acara ini, saya pernah bertemu dengan Panglima TNI di Cirebon. Waktu itu ia membisikkan agar TNI bisa lebih dekat dengan ulama. Kali ini dibuktikan oleh Pangdam III Siliwangi,” ujar Ahmad Syahid.

Ahmad Syahid berharap, peran ulama bisa lebih dirasakan untuk mengharumkan bangsa dan negara. Sehingga keberadaan ulama bisa harus seperti bunga dan bisa memberi penerangan kepada umatnya.

Pada kesempatan itu, Pangdam III Siliwangi menyerahkan bantuan untuk pembangunan Mesji Pondok Pesantren Al-Falah. Selain itu juga, Pangdam, memberikan sebuah cendra mata. Selama kegiatan berlangsung situasi nampak hidmat tampa ada gangguan apa pun. (Farhan SN)***

Kongres PSSI 2017 di Bandung Berakhir, Berikut Poin Pentingnya

PERSATUAN Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sukses laksanakan agenda tahunannya yaitu Kongres PSSI 2017, yang dilaksanakan di Bandung, Ahad (8/01/2017).

Kongres tersebut menghasilkan lima poin keputusan penting diantaranya, pengesahan 55 calon anggota dari tujuh provinsi, persetujuan terhadap permohonan klub, pengampunan terhadap sanksi perorangan, penyelesaian asosiasi pemain sepak bola dan pengesahan personalia organ yudisial.

Terkait nasib tujuh klub yang sebelumnya dihukum oleh PSSI yaitu, Persebaya Surabaya, Arema Indonesia, Persema Malang, Lampung FC, Persewangi Banyuwangi, Persibo Bojonegoro, dan Persipasi Bekasi. Ketujuh klub tersebut diampuni dan kembali menjadi anggota PSSI.

Dalam putusan itu Persebaya diputuskan kembali bermain di Devisi Utama, sementara enam klub lainnya harus memulai dari kasta terendah sepak bola Indonesia yaitu Liga Indonesia dan Liga Nusantara. Termasuk Arema Indonesia yang harus bermain di Liga Nusantara.

Diampuninya perorangan yang terhukum, yaitu Djohar Arifin Husin, Sihar Sitorus, Bob Hippy, Widodo Santoso, Farid Rahman, dan Tuty.

Ditetapkannya penyelenggaraan ISL yang akan dilaksanakan tanggal 26 Maret mendatang, sementara untuk Devisi Utama akan dilaksakan satu minggu setelah ISL digelar.

Penyelesaian asosiasi pemain sepak bola dan pengesahan personalia organ yudisial antara lain, Ketua APSI Irawadi Hanafi mundur. APSI dan APPI jadi mitra PSSI dan keluar dari keanggotan.

Penetapan personel Komite Etika: Dodik Wijanarko (Ketua), Zarof Ricar (Wakil), David Sulaksmono, Anton Sanjoyo, Hadianto Ismangoen, Wetmen Sinaga, Suryantono.

Penetapan personel Komite Disiplin: Asep Edwin (Ketua), Husin Umar (Wakil), Yusuf Bachtiar, Dwi Irianto, Eko Hendro Prasetyo.

Penetapan personel Komite Banding: Todung Mulya Lubis (Ketua), Ade Prima Syarif (Wakil), Aji Ridwan Mas, M. Koswara, Yakub Kristanto.

Usulan perubahan struktur Exco PSSI untuk dibahas di kongres berikutnya dan Pengumuman susunan pengurus PSSI. (Sidqi Al Ghifari)***

Editor: Kang Cep.

FOPPSI Garut Jadi Jawara Turnamen Futsal Gubernur Cup

BANDUNG, (GE).- Mengawali liburan semester dan akhir tahun, Forum Operator Pendataan Pendidikann Seluruh Indonesia (FOPPSI) Jawa Barat menggelar turnamen Futsal dan Voly ball merebutkan trophy Gubernur Cup antar sekolah se Jawa Barat. Turnamenn perdana para operator sekolah ini diikuti 27 Kabupaten/Kota se Jabar, digelar di Citro Futsal Stadium, Kota Bandung. Sabtu, (24/12/2016).

Ketua panitia sekaligus Ketua FOPPSI Jawa Barat, Retno Edi Kurniadi, mengatakan komptensi antar oprator ini merupakan ajang silaturahmi juga mengawali liburan semester, sekaligus untuk menggali dan menyalurkan hoby olahraga khususnya di kalangan para oprator sekolah.

“Kedepannya kita akan meningkatkan gebyar turnamen Futsal dan Bola Volly ini lebih meriah lagi. Terlebih kegiatan ini didukung penuh oleh Gubernur Jawa Barat dan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.” kata Retno.

Dalam Turnamnen Futsal Gubernur Cup 1 ini,FOPPSI Kabupaten Garut menjadi jawaranya. Di final FOPPSI Kabupaten Garut menundukkan Kabupaten Cianjur, dengan keunggulan tipis 7:6. Tim Garut sendiri dilatih oleh Yudi Wahyudi yang merupakan pengurus FOPPSI Banyuresmi.

Sejak awal memang tim FOPPSI Garut sifavoritan menjadi juara. Sementara itu, tim Bola Voly Putra asal Garut bernasib beda, mereka harus bertekuk lutut pada Tim Bola Voly FOPPSI Kabupaten Karawang. Walau demikian, justru Tim Bola Voly Putri Garut lah yang berhasil menjadi Juara dengan menghempaskan pasukan FOPPSI Cianjur.

Sukses FOPPSI Kabupaten Garut ini, tak lepas dari arahan dan bimbingan Ketua FOPPSI Kabupaten Garut, Yusep Patahuddin serta dukungan dari Bupati Garut, H.Rudi Gunawan, serta legislator Senayan, Hj.Siti Mufattahah.

Meski berhalangan hadir, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Jabar XI ini sanagat antusias mendukung FOPPSI Kab Garut. Melalui selulernya, Ia berpesan agar keunggulan FOPPSI Garut ini senantiasa dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

“Semoga pemerintah bisa melihat hasil dari perjuangan anak-anak oprator sekolah ini.” Ungkap Siti. (TAF Senopati)***

Editor: Kang Cep.