Khawatir Dampak Buruk Industri, Warga Cijolang Tolak Rencana Pembangunan Pabrik Sepatu

GARUT,(GE).- Khawatir akan dampak buruk pembangunan kawasan industri, warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Desa (GM PEDE) melakukan aksi penolakan rencana pembangunan industri sepatu di wilayah Cijolang, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Senin (30/10/17).

“Keberadaan pabrik akan merusak geografis wilayah desa kami yang merupakan pegunungan dan perbukitan serta pesawahan,” kata Koordinator GM PEDE, Syaid Mubarok.

Ditegaskannya, keberadaan pabrik akan merusak lingkungan, seperti mencemari kualitas air bahkan memperburuk kualitas air sungai, khususnya aliran Sungai Cisaat yang menjadi irigasi terbesar untuk mengairi areal pertanian di kawasan Limbangan.

“Selain merusak lingkungan,  keberadaan industri juga akan berdampak buruk pada sektor lainnya yaitu sosial, dan budaya yang selama ini sudah terjaga baik di Desa Cijolang,” katanya. (Tim GE)***

Ratusan Santri Gelar Aksi Unjukrasa ke Mapolsek Balubur Limbangan, Ada Apa?

GARUT, (GE).-  Dipicu kekecewaan terhadap peredaran berbagai obat obatan terlarang, ratusan santri dari beberapa pondok pesantren di Kecamatan Balubur Limbangan, menggelar aksi unjuk rasa ke Mapolsek Limbangan, Kabupaten Garut. Para santri menilai aparat kepolisian seolah membiarkan peredaran obat-obatan terlarang di kawasan tersebut.

Menurut para santri, akibat perdaran obat obatan terlarang yang marak ini berakibat pada tewasnya sejumlah warga. Disamping itu menurut santri, obat-obat jenis jenis dextro dan tramadol jika dikonsumsi berlebihan akan membuat penggunanya mabuk hingga tak sadarkan diri.

Menurut keterangan sejumlah ulama di Limbangan, peredaran kedua obat tersebut masih bebas dan bisa dibeli dengan mudah.

“Kemarin kita sampai merazia sejumlah apotek di Limbangan. Ada 1.400 butir pil dextro kami temukan,” ucap Ketua RMI PCNU Garut, Iip Ahmad Syafei, Jumat (21/7).

Diungkapkannya, ribuan butir obat-obatan itu diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Limbangan. Kemudian dari MUI pil tersebut akan diserahkan ke Polsek Limbangan.
“Katanya ini bukan jenis narkoba. Tapi kan obat ini membahayakan dan sudah ada korban yang meninggal,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Limbangan, Denden Amirullah, menilai pihak kepolisian seolah membiarkan penjual obat-obatan tersebut. Padahal sejumlah warga kehilangan nyawa akibat mengonsumsi dextro dan tramadol.

“Aksi yang kami lakukan jum’at kemarin karena sudah kesal. Polisi sepertinya lamban dan lalai dalam memberantas peredaran obat yang membahayakan ini,” tandasnya.

Denden menyebutkan, akibat obat obatan berbahaya ini sejumlah remaja yang mengkonsumsinya juga mengalami stres berat. Pihaknya sudah menemukan sejumlah penjual yang terang-terangan menjual obat-obatan itu dan sudah dilaporkan.

“Kami sudah laporkan penjualnya ke polisi. Tapi mereka malah tidak diproses hukum dan malah berjualan kembali,” katanya.

Ditegaskannya, jika aspirasinya tidak ditanggapi, para santri menuntut agar Kapolsek Limbangan dicopot dari jabatannya. Para santri khawatir, akibat obat oabtan ini akan kembali menelan korban.

Menanggapi aksi para santri tersebut, Kapolsek Limbangan, Kompol Asep Suherli, menegaskan jika pihaknya sudah berupaya mencegah peredaran obat yang membahayakan itu. Namun pihaknya sulit melakukan tindakan hukum karena obat jenis dextro dan tramadol tak masuk dalam bagian narkoba.

“Kami sudah berupaya, bahkan telah mengamankan dua orang yang diduga sebagai penjual dan dijerat dengan Undang-undang kesehatan,” tukasnya. (Tim GE)***

Gara-gara Mangkir Selama 6 Bulan? Kades Cigagade Resmi Dipecat dari Jabatannya

GARUT, (GE).- Sebelumnya merebak isue Kepala Desa Cigagade Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut “YY” berurusan dengan hukum akibat korupsi. Bahkan, saat ini Kades tersebut diberhentikan dari jabatannya. Untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintahan Desa Cigagade, Pemkab Garut melantik Ahmad Syafii sebagai Pjs Kades Cigagade.

Camat Balubur Limbangan, Arif Rumdana, menyebutkan, untuk mengisi keksosongan jabatan Kades Cigagade, telah dilaksanakannya pelantikan Pjs Kades Cigagade, Jumat (28/4/2017).

“Pelantikan ini dilakukan setelah kades depinitif, “YY,” diproses hukum akibat dugaan korupsi yang dilakukannya saat menjabat sebagai kades selama satu tahun lebih,” katanya.

Namun menurut Arif, pemberhentian YY dari jabatannya sebagai kades bukan karena dugaan korupsi yang telah dilakukannya. Pemberhentian dilakukan lebih karena mangkir yang dilakukan YY selama lebih dari enam bulan.

“Ya, memang Dia (YY/red.) telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kades Cigagade. Namun itu bukan karena dugaan kasus korupsi yang dilakukannya, tetapi karena dia dianggap mangkir selama lebih dari enam bulan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, sebelumnya Ahmad Syafii pernah menjadi PNS yang diangkat menjadi sekdes Cigagade. Namun kemudian Ahmad dipindahtugaskan ke kantor Kecamatan Limbangan.

“Sebelum dilantik menjadi Pjs, Ahmad juga sempat ditunjuk menjadi Plt Kades Cigagade. Namun karena kewenangan seorang Plt yang terbatas terutama berkaitan dengan program pemerintah yang ada kaitannya dengan bantuan yang diturunkan oleh pemerintah pusat ke desa, akhirnya Ahmad pun dilantik menjadi Pjs,” ungkapnya.

Diungkapkannya, pelantikan Ahmad menjadi Pjs bertujuan untuk mencegah terjadinya kepakuman pemerintahan Desa Cigagade dalam menjalankan tugas dan pembangunan desa.

“Pelantikannya dilakukan Bupati Garut yang diwakili Camat Balubur Limbangan karena Bupati sedang ada kegiatan lain,” katanya.

Prosesi pelantikan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan Ahmad Syafii menjadi Pjs Kades Cigagade dilakukan secara sederhana di aula Kantor Desa Cigagade, Kamis (28/4/2017).

Sementara itu, terkait tudingan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang dilakukan YY, menurut Arif hal itu bukan merupakan ranah Pemkab Garut apalagi kecamatan.

“Kasus tersebut sudah menjadi ranah kepolisian. Apalagi saat ini kasusnya sudah ditangani jajaran Tipikor Polres Garut,” tukasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.