Situ Bagendit Dieksploitasi Hingga Memerah, Wargapun Marah-marah

GARUT, (GE).- Kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh PT. Banyuresmi Artha, dinilai akan mengancam kelestarian Situ Bagendit. Eksploitasi situ legendaris ini akhirnya menuai kecamatan sejumlah pihak.

Sebagai bentuk kekecewaannya terhadap ekspolitasi yang dilakukan PT. Banyuresmi Artha, puluhan warga yang tergabung dalam ormas semisal Gerakan Masyarakat Peduli Uang Rakyat (Gempur) serta Paguyuban Masyarakat Situ Bagendit dan Sekitarnya (Pamsibas) mendatangi degung DPRD Graut untuk menyampaikan aspirasinya.

Di dalam gedung dewan, puluhan warga menyampaikan aspirasi mereka kepada perwakilan dinas terkait dan anggota dewan yang hadir dalam acara audensi.

Terdapat beberapa poin yang menjadi tuntutan warga, diantaranya, pertama, warga ingin melihat surat izin eksploitasi Situ Bagendit oleh PT. Banyuresmi Artha. Dua, adanya permohonan agar anggota dewan bisa menghadirkan kepala BPMPT sebagai bentuk tanggung jawab dalam persoalan ini. Selanjutnya, warga ingin adanya bukti tertulis dari pihak pemerintah yang selama ini sudah bekerja sama dengan PT. Banyuresmi Artha dalam proyek normalisasi Situ Bagendit serta menghadirkan ketua DPRD Kabupaten Garut.

Tuntutan yang lainnya ialah harus ada teguran dari pihak DPRD terhadap kepala dinas yang terkait langsung salam pengelolaan situ bagendit. Yang paling dianggap penting, warga menuntut agar kegiatan eksploitasi yang mengancam kelestarian Situ Bagendit segera ditutup dan di hentikan dari segala aktivitasnya. Namun, jika tuntutan warga tidak diindahkan, maka warga mengancam akan menurunkan masa lebih banyak dan akan menutup proyek eksploitasi secara paksa.

Ketua Pamsibas, H. Soleh Prawira, mengatakan, sampai saat ini, PT.Banyuresmi Artha sudah melakukan pengeboran dasar Situ Bagendit sedalam 11 meter. Padahal dalam proyek normalisasi hanya diperbolehkan sedalam 6 meter. Dampak dari pengeboran itu, sudah bisa dilihat dengan kasat mata.

“Air Situ Bagendit kini sudah berwarna merah. Semua itu akibat dari pengeboran yang sudah melewati beberapa lapisan tanah seperti bebatuan, campuran tanah dan pasir, atau biasa disebut “Clay”. Sedangkan sudah memasuki kedalaman diatas angka 9,5 meter, maka sudah masuk dalam lapisan hamparan pasir. Apabila hamparan pasir yang berada di kedalaman Situ Bagendit diangkat, maka air di Situ Bagendit akan kering,” paparnya.

Soleh mangungkapkan, saat ini kegiatan eksploitasi Situ Bagendit oleh PT. Banyuresmi Artha sudah dalam tahap pengerukan pasir, dan itu sudah jelas sangat berbahaya. Bahkan , pasir-pasir tersebut kemungkinan akan dijual demi keuntungan pihak-pihak tertentu.

“Jika hal itu terus dibiarkan maka keberadaan Situ Bagendit akan berakhir. Oleh karena itu, kami atas nama warga Situ Bagendit dan sekitarnya meminta agar kegiatan eksploitasi segera di hentikan,” tandasnya, Jum’at (08/09/17).

Menanggapi tuntutan warga tersebut, ketua komisi B DPRD Kabupaten Garut, Drs. Dudeh Ruhiat M.Pd., menyatakan akan segera merekomendasikan penutupan sementara proyek tersebut kepada Satpol PP Garut. Seperti yang diketahui, hal itupun sudah pernah dilakukan Komisi B beberapa bulan ke belakang.

“Tetapi sampai saat ini ternyata belum dilakukan tindakan penutupan. Secepatnya kami akan merekomendasikan penutupan sementara kegiatan eksploitasi tersebut, kami ingin hari ini juga,” tandasnya. (Useu G Ramdani)***

Editor: Kang Cep

Keaslian Ijazah Balon Kades Depok Disoal, Pendukung Ade “Ontrog” Gedung DPRD

GARUT, (GE).- Tak terima jagoannya digugurkan panitia pilkades tingkat desa, sejumlah warga pendukung salah seorang balon (bakal calon) Kepala Desa (Kades) Depok, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut mendatangi gedung DPRD Garut, Rabu (3/5/17).

Puluhan warga tersebut menyesalkan atas keputusan panitia pemilihan tingkat desa yang menganulir Ade Kurniawan sebagai balon kades. Panitia desa menilai, Ade yang merupakan warga Desa Depok tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pilkades.

Panitia Pilkades setempat meragukan keaslian ijazah SD milik Ade, sehingga Ade dinyatakan gugur dalam tahap verifikasi persyaratan pencalonan. Keputusan panitia ini otomatis mengugurkan Ade Kurniawan sebagai bakal calon Kades Depok.

Toni Alamsyah, ketua panitia pilkades Depok yang turut hadir dalam audensi itu, mengaku, timnya telah melakukan verifikasi ke sekolah bersangkutan. Dari hasi verifikasi tersebut ternyata data antara buku induk dengan ijazah milik Ade tidak sama.

“Dalam buku induk, tertera nama Ade dengan nama orang tua bernama Harja. Sedangkan dalam ijazah yang dimiliki Ade Kurniawan, nama orang tuanya bukan Harja, melainkan Endang,” ungkap Toni.

Dijelaskannya, ijazah milik Ade Kurniawan juga tidak ditandatangani oleh pejabat yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut. Toni menyebut, pada tahun 1981 pejabat kepala sekolah di sekolah itu seharusnya bernama Sanusi, namun dalam ijazah Ade Kurniawan, yang menandatanganinya bernama Sumanang.

“Padahal Sumanang bukanlah kepala sekolah di tahun itu. Atas dasar temuan panitia tersebut, akhirnya pihak panitia pilkades Depok memutuskan bahwa Ade Kurniawan gugur dalam pencalonan kepala desa,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negri l Neglasari, Kecamatan Pakenjeng, Bahrul Latif, mengakui pernah didatangi oleh panitia pilkades. Bahrul memastikan jika blanko ijazah milik Ade Kurniawan itu secara kasat mata tampak asli.

“Kalau dilihat secara kasat mata memang tamnpak asli. Namun, saya tidak bisa memastikan jika isi atau konten dari ijazah itu asli atau palsu,” ungkapnya, Rabu (03/05/2017).

Gara-gara persoalan ijazah ini, Sumiarsa, salah seorang pendukung Ade Kurniawan, mengaku merasa jika tidak mendapat keadilan. Bahkan audensi dengan pihak DPRD Garut dirasa tidak ada hasilnya sama sekali.

“Saya bersama tim pendukung Ade Kurniawan merasa mendapat keadilan. Audensi juga sepertinya tidak ada hasilnya,” ungkap Sumiarsa, yang belakanagan diketahui merupakan kakak kandung dari Ade Kurniawan sang balon Kades Depok.

Sumiarsa menegaskan, dirinya bersama pendukung Ade menuntut penangguhan pelaksanaan pilkades Depok sebelum ada keputusan dari PTUN terkait asli atau palsunya ijazah Ade Kurniawan.

“Saya kjuga pernah mendatangi Dinas Pendidikan Garut, untuk mempertanyakan keaslian ijazah tersebut. Namun hingga kini belum ada kejelasan. Jika hal ini terus berlanjut, maka pihak kami akan mengambil langkah hukum ke pengadilan,” tandasnya. (Useu G Ramdani)***

Editor: Kang Cep.

PKL Pengkolan “Keukeuh,” Bupati Akan Kaji Konsep Berdagang Ala MPKLG

PEMKAB, (GE).- Ratusan perwakilan pedagang yang tergabung ke dalam Masyarakat Pedagang Kreatif Lapangan Garut (MPKLG) kembali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Garut. Para PKL “keukeuh” menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut memberikan kejelasan terkait nasib mereka yang menolak direlokasi ke gedung PKL.

Dalam aksinya para pedagang menuntut pemkab kabupaten garut untuk menandatangani nota kesepakatan yang dibuat oleh MPKLG. Sebelumnya para PKL mengancam jika bupati tidak menghadiri audiensi ini mereka akan menduduki gedung pendopo.

Setelah lama menunggu, akhirnya Bupati Garut, Rudy Gunawan bersedia untuk menemui mereka untuk membahas terkait persoalan PKL yang berlarut ini.

Ditemui seusai audiensi di gedung DPRD, Rudy Gunawan mengaku tertarik dengan konsep yang ditawarkan oleh para PKL.

“Saya akan meninjau konsep yang ditawarkan MPKLG, jika memang dirasa tepat, saya akan pertimbangkan tuntutan para PKL ini.” Kata Bupati, saat diwawancarai sejumlah awak media usai audensi di gedung dewan.

Dijadwalkan, setelah audiensi ini Bupati dan para PKL kembali akan melakukan pertemuan pada hari Senin (19/09/2016). Dalam pertemuan nanti Bupati akan membahas membahas konsep para PKL serta meninjau langsung ke lapangan. (Hakim AG)***

Kesal Tidak Ditemui Ketua DPRD Garut, PKL Sumpahi Anggota DPRD “Burut”

DEWAN, (GE),- Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Pedagang Kreatif Lapangan Garut (MPKLG) mendatangi gedung DPRD Garut untuk menyampaikan aspirasinya, Jum’at (9/9/2016).

Kedatangan para PKL Pengkolan ini salah satunya meminta ketua DPRD Garut untuk menandatangani sebuah nota kesepakatan (Mo U) yang sudah mereka buat sendiri.

Dalam nota tersebut disebutkan sedikitnya dua kesepakatan yang selanjutnya diuraikan dalam 11 pasal. Secara umum, di dalam nota itu, para pedagang menginginkan adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dengan para pedagang.

Koordinator lapangan MPKLG, Asep Nurjaman, saat audensi berlangsung di dalam gedung Dewan tersebut mengatakan, sementara ini pihak pemkab Garut belum bisa menyelesaikan permasalahan PKL.

“Kami (PKL/red.) menuntut agar dilakukan revitalisasi di tempat. Kami bersedia direvitalisasi, namun lokasi berjualan harus tetap seperti saat ini, yakni di sekitar Pengkolan.” Tandasnya.

Sebelum berlangsungan audensi di gedung DPRD, para PKL berharap bisa bertemu langsung dengan ketua DPRD Garut. Namun keinginan para PKL tersebut tidak terwujud, akibatnya sejumlah PKL merasa kesal. Dan terikan sumpah serapahpun tak terelakan.

Teriakan sumpah serapah itu sempat membuat hadirin ‘tersenyum kecut” bahkan ada yang tertawa ngakak, mungkin merasa lucu. Namun siapa sangka, kelucuan itu, hampir saja berubah menjadi kericuhan saat salah seorang PKL mencaci-maki anggota DPRD.

Dalam aksinya, salah seorang PKL sempat menanyakan alasan Ketua DPRD tidak bisa menemuinya. Bahkan para PKL meminta nomor kontak sang Ketua DPRD tersebut. Beberapa orang anggota DPRD yang ada saat itu mengaku tidak punya nomer kontak Ketua DPRD Garut. Pengakuan anggota dewan ini terang saja membuat para PKL berang.

“Masa nomer telpon ketuanya sendiri tidak punya !” Teriak salah seorang PKL.

Suasana di gedung DPRD Garut sempat tegang, namun kondisi tetap terkendali berkat kesigapan sejumpah aparat kepolisian yang mengawal jalannya audensi. Akhirnya, datanglah seorang anggota DPRD lainnya yang mengaku mempunyai nomer kontak Ketua DPRD Garut. Di hadapan para PKL dia tampak menghubungi Ade Ginanjar yang merupakan Ketua DPRD Garut, namun ternyata tidak aktif.

Sejumlah anggota komisi B dan C DPRD Garut, saat menerima para PKL, mengatakan jika ketua mereka saat itu memang tidak ada di tempat, dan tidak tahu sedang berada dimana. Hal itu tentunya membuat kecewa para PKL, sehingga para PKL meminta untuk menelpon ketua DPRD.

Adanya permintaan dari PKL untuk menelpon ketua DPRD, anggota DPRD yang hadir saat itu, terlihat bingung, dan sempat mengatakan jika tidak mempunyai nomor telpon ketuanya. Mendengar alasan anggota DPRD, salah seorang PKL dengan nada tinggi meminta agar anggota DPRD yang ada untuk bersumpah berani “Burut” (Hernia) semuanya, jika tidak mempunyai nomer telpon ketua DPRD.

“Jika anda berbohong tidak punya nomer ketua, apakah anda berani bersumpah unuk “Burut” !” Teriaknya.

Tak sampai disitu, para PKL meminta untuk menghubungi sekertaris pribadi Ade Ginanjar. namun para anggota DPRD yang hadir kembali mengatakan tidak ada yang mempunyai nomer telpon sekertaris pribadi Ade Ginanjar.

Akhirnya sejumlah anggota DPRD memberikan kesanggupan, jika hari Kamis minggu depan akan memediasi pertemuan antara para PKL dengan Ketua DPRD Garut. Walau sedikit kecewa, akhirnya para PKL menyetujui usulan tersebut, hingga akhirnya mereka membubarkan diri. Sementara itu, ketua Komisi B DPRD Garut, Dudeh Ruhiyat, mengakui jika dirinya tidak takut dengan sumpah serapah para PKL.

“Saya tidak takut dengan sumpah serapah para PKL. Kami tidak bersalah kok dalam hal ini . Ke depannya saya siap mempertemukan PKL dengan Ketua DPRD Garut,” tandasnya. (Useu G Ramdani)***