APBD Perubahan 2017 Kabupaten Garut Mengalir ke Instansi Vertikal

GARUT (GE).- Porsi anggaran perubahan di Pemkab Garut untuk tahun anggaran 2017 mengundang kontroversi. Kenapa tidak, berbagai anggaran untuk kepentingan publik malah malah dipangkas sementara dana bantuan untuk instansi vertikal malah dicantumkan.

“Saya heran dengan arah kebijakan Pemkab Garut. Kenapa anggaran publik yang dipangkas. Sedangkan anggaran yang belum jelas kepentingannya malah dicantumkan,” ujar Sekjen Garut Governance Watch, Yuda Ferdinal, Senin (16/10/17).

Yuda merinci dalam APBD perubahan TA 2017 ada mata anggaran untuk publik yang dipangkas. Ia mencontohkan dana Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Sementara anggaran bantuan vertikal malah dimasukkan. Padahal urgensi anggaran itu tidak terlalu dibutuhkan.

“Saya heran dana vertikal yang diutamakan Pemkab Garut. Saya lihat dalam ba tuan dana vertikal itu ada yang masuk ke Polres Garut sebesar Rp 400 juta. Bahkan ada juga yang masuk ke instansi vertikal lainnya,” ungkap Yuda.

Padahal, lanjut Yuda, kondisi keuangan TA 2017 di Pemkab Garut sedang morat marit. Bahkan menurutnya berbagai vasilitas publik seperti sekolah dan jalan masih banyak yang rusak.

“Harusnya Pemkab Garut membuat skala prioritas. Jangan sampai kebutuhan yang utama malah diabaikan,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Komisi A yang juga Badan Anggaran DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan mengatakan, keberpihakan anggaran perubahan itu tidak mempresentasikan kebutuhan masyarakat. Menurutnya porsi anggaran Pemkab Garut masih berkutat pada kepentingan birokasi dan organisasi vertikal.

Yudha mencontohkan masih banyak saluran irigasi yang perlu diperbaiki serta sekolah rusak yang tidak layak huni yang belum tersentuh oleh APBD. Padahal menurut amanat  Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017 menyatakan capaian manfaatnya harus dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat.

Salah satu contoh, kata Yuda, bangunan SDN Godog 4 yang terletak di kampung campaka desa Godog Kecamatan Karangpawitan yang rusak berat malah belum tersentuh pembangunan.

“Saya miris anggaran perubahan ini kurang berpihak pada masyarakat. Masih seputaran kepentingan birokrasi dan instansi vertikal. Padahal, khusus untuk instansi vertikal sudah memiliki anggaran tersendiri dari negara juga,” pungkasnya. (Farhan SN)***

Indikasi Korupsi? Anggaran Haornas Rp 100 juta, Ngakunya Hanya Rp 70 juta

GARUT (GE).- Kebijakan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kembali menjadi sorotan publik. Setelah gagal membangun sarana olahraga yang memadai, kini Dispora disorot terkait anggaran penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas).

Anggaran penyelenggaraan Haornas tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut sebesar Rp 100 juta. Belum lagi untuk pengadaan piala semua kegiatan di Dispora dalam setahun sudah dicadangkan dalam APBD sebesar Rp 157 juta.

Namun pada praktiknya penyelenggaraan Haornas yang diselenggarakan selama dua hari malah memungut lagi biaya dari peserta. Sehingga penyelenggaran Haornas dibiaya dari dua anggaran “dobel anggaran”.

Menanggapi hal tersebut anggota Masyarakat Peduli Anggaran Garut (Mapag), Haryono, mengatakan Dispora telah melakukan kekeliruan. Jadi menurutnya, Dispora wajib membuka pagu anggaran ke publik agar semuanya bisa jelas.

(Kalau mengarah ke ranah korupsi tentunya harus diinvestigasi lagi. Namun jika dilihat dari caranya ini sudah salah kaprah,” ujar Haryono.

Menurutnya, kalau semua dinas berbuat seperti ini tentu bahaya bagi keuangan Pemkab Garut. Pasalnya, semua kegiatan tentunya sudah direncanakan dengan matang. Sehingga diakomodir dalam APBD. Jika tiba-tiba mengeluh kurang anggaran lalau menghalalkan segala cara tentunya tidak baik. Malah cenderung mengarah ke ranah korupsi atau pungutan liar (Pungli).

Ia memaparkan dalam APBD, anggaran langsung di Dispora tercatat sebesar Rp 20,7 miliar. Rinciannya Rp 1,1 Miliar untuk pengembangan dan kebijakan olahraga, Rp 937 juta untuk pengembangan pemasyarakatan olahraga dan Rp 14,5 miliar untuk pembenahan sarana olahraga. Sementara itu, sisanya digunakan untuk administrasi dan pembinaan kewirausahaan dan kepemudaan.

Anggaran untuk penyelenggaraan Haornas, kata Haryono, masuk ke pagu pengembangan pemasyarakatan olahraga Rp 100 juta. Belum lagi anggarannya ditunjang dari penyediaan piagam dan piala yang anggarannya mencapai Rp 157 juta.

Diberitakan sebelumnya Kadispora Garut, Kuswendi, membenarkan adanya penarikan biaya pendaftaran tersebut. Menurutnya pemungutan itu akan digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada dalam APBD.

“Memang kita memungut biaya Rp 250 ribu untuk peserta futsal dan Rp 50 ribu untuk peserta catur. Sementara Cabor lainnya saya kurang tahu,” ujar Kuswendi kepada “GE” saat ditemui di lingkungan Gor Pesona, Jalan Proklamasi, Kamis (5/10/17).

Menurutnya anggarannya di APBD murni Rp 50 juta dan perubahan Rp 20 juta. Total anggaran Haornas Rp 70 juta.

Kuswendi menandaskan praktik serupa telah dilakukan pada kegiatan “napak tilas” hari jadi Garut. Ia berjanji akan membuka pagu anggaran secara terbuka. (Farhan SN)****

APBD Garut Bocor Rp 2,9 Miliar, Akibat Lemah Pengawasan

TARKID, (GE).- Menanggapi soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya kebocoran sebesar Rp. 2,9 milyar dalam proyek pengerjaan infrastruktur pada pengelolaan keuangan negara APBD Tahun 2015, Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut, H. Abdusy Syakur Amin menilai perlu adanya peningkatan dari segi pengawasan. Menurutnya pengawasan penggunaan APBD di Garut masih lemah.  Sehingga wajar saja jika ada kebocoran anggaran seperti ditemukan BPK RI.

“Saya dengar kebocoran itu dilakukan oleh pihak ketiga, yang bukan orang Garut. Makanya jangan selalu menyalahkan pemborong Garut, kata siapa pemborong dari luar Garut lebih bonafide? Saya kira pengawasan harus lebih ditingkatkan, baik oleh inspektorat, maupun unsur terkait lainnya,” tegasnya.

Syakur juga menyarankan agar pemborong asli Garut diberikan kesempatan lebih banyak dalam proses pembangunan infrastruktur di daerahnya.” Saya harap orang Garut diberikan kesempatan yang lebih banyak lagi, saya pikir orang garut akan lebih memperhatikan daerahnya, dibanding dengan pemborong dari luar Garut,” tandasnya.

Sedangkan menanggapi optimisme Bupati Garut, Rudy Gunawan untuk bisa mencapai target kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1,5 persen dan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari lima persen. Rektor Uniga itu , mengatakan Pemerintah Kabupaten Garut harus memiliki program yang nyata.

“Saya dengar tadi Pak Bupati akan meningkatkan IPM menjadi 1,5 pertahun, itu sama dengan pencapaian Jawa Barat, atau nasional, itu tidak mudah. Sayah-syah saja Pak Bupati menargetkan itu, tapi harus didukung dengan program kerja yang kongkrit,” katanya.

Menurutnya, kalau bicara masalah angka, itu hal mudah. Akan tetapi lanjut pria yang lebih dikenal dengan nama Syakur itu, target angka itu harus diperhitungkan dengan kalkulasi yang jelas, dengan program yang terarah.” Kalau soal angka-angka mah mudah, tapi kalau kerjanya tidak ada peningkatan, saya rasa akan seperti sekarang ini lah,” ujarnya.

Selanjutnya kata Syakur, dalam mewujudkan target kenaikan IPM, maupun pertumbuhan ekonomi, harus melibatkan lebih banyak lagi stakeholder. (Dief)***

Program Amazing Garut Gunakan 40 Persen APBD

BUPATI Garut H. Rudy Gunawan tampaknya tak main-main mencanangkan program Garut Amazing. Pasalnya, dari total APBD Garut sebesar Rp 3,2 Triliun, 40 persennya digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Melalui program amazingnya, Bupati berambisi mengangkat Garut dari ketertinggalan.

Bupati mengklaim, saat ini Garut tengah berusaha bangkit dari ketertinggalan. Bahkan dirinya mengaku telah menyelesaikan 80 persen pemantapan jalan di Garut.

“Sekarang tak ada lagi jalan rusak di Garut Selatan. Semuanya sudah dimantapkan,” ujar Bupati.

Bupati mengaku saat ini 80 persen jalan di Garut sudah bagus. Sisanya sudah masuk dalam anggaran Tahun 2016. Jadi Tahun 2017 semua jalan sudah bagus.

Program Amazing Garut yang menyerap anggaran hingga 40 persen dibenarkan Kepala BAPPEDA Garut Widiana, CES. Menurutnya perencanaan APBD lebih difokuskan terhadap program tiga pilar kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan dan Wakilnya dr. Helmy Budiman.

Tiga pilar tersebut meliputi meningkatkan indeks kepuasan masyarakat meliputi pembangunan jalan-jalan baru, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Widi menjelaskan, Tahun 2016 ini, APBD Garut telah menganggarkan 80 miliar untuk pembebasan lahan. Nantinya lahan tersebut akan digunakan untuk pembuatan jalan-jalan baru dan sisanya untuk pembangunan GOR yang berlokasi di Ciateul Tarogong.

Lebih rinci, Widi mengatakan, tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkab Garut berlokasi di kawasan Cipanas untuk jalan baru yang panjangnya mencapai 3,7 Kilo Meter (KM), di Cangkuang Leles 13 KM, dan Kadungora 1 KM. Selain itu, Pemkab pun akan membebaskan beberapa sodetan tanah untuk memperlebar ruas jalan.

“Pemkab hanya mengeluarkan anggaran untuk pembebasan tanahnya saja. Tapi untuk pembangunannya akan dialokasikan melalui APBD Provinsi,” ungkap Widi, saat dimintai keterangan di Aula BAPPEDA Garut, (14/4/2016).

Widi berkeyakinan, jika program tiga pilar tersebut dapat terlaksana maka Garut akan terbebas dari kategori daerah tertinggal. Saat ini, Garut kembali menduduki posisi ke dua dari bawah untuk kategori daerah tertinggal. Namun percepatannya menduduku peringkat ke dua teratas.

“Untuk percepatannya Garut masuk ke dua di Provinsi Jawa Barat setelah Indramayu. Nimalainya 0,98 persen per tahun,” paparnya.

Selain fokus terhadap pembangunan infrastruktur, saat ini penuntasan kemiskinan sedang intensif dilakukan. Berdasarkan data yang dimiliki BAPPEDA, kemiskinan di Garut mencapai 11,2 persen dari total penduduk Garut 3,5 juta.

Penuntasan kemiskinan ini, ditargetkan akan berkurang sampai 9 persen di tahun 2019. Keyakinan itu muncul, melihat bantuan yang begitu besar dari pemerintah pusat. Di sisi lain, sarana infrastruktur di tiap daerah telah mengalami perbaikan. Apa lagi, di tahun 2017 seluruh jalan di Garut telah dilakukan pemantapan.

“Kalau jalannya bagus tentunya semua biaya akan murah dan semuanya akan menjadi mudah,” pungkasnya. (Farhan SN)***