Panwaslu : Anggaran Rp 13 Miliar Disiapkan untuk Pilkada Garut 2018

GARUT, (GE).- Baru-baru ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut masih menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pencairan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri, mengatakan NPHD untuk Panwaslu sudah diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Pemkab Garut.

“Sudah ada titik terang untuk anggaran. Kami sudah bertemu dengan Bupati. Harus beres RAB dulu, baru NPHD,” ucap Heri di Kantor KPU Garut, Rabu (30/8/17).

Dikatakannya, besaran dana yang sudah disetujui untuk Panwaslu, sebesar Rp 13 miliar. Pencairan anggaran rencananya akan dilakukan Pemkab Garut dalam dua termen.

“Tahun ini akan dicairkan dulu Rp 5 miliar. Sisanya sebesar Rp 8 miliar pada tahun 2018,” katanya.

Menurutnya, kebutuhan anggaran sangat mendesak, karensa diperlukan untuk merekrut panitia pengawas kecamatan hingga panitia pengawas di tingkat TPS. Perekrutan akan dimulai pada pertengahan September 2017.

“Untuk tingkat kecamatan ada tiga orang dan di TPS satu orang. Jadi nanti setiap TPS akan diawasi jika terjadi kecurangan,” katanya. (Tim GE)***

Anggaran Siap Dicairkan, Tahapan Pilkada Dimulai September 2017

GARUT, (GE).- Terkait anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Agus Rustandi menyatakan, sudah selesai (siap dicairkan) selanjutnya tahapan pilkada dimulai September 2017.

“Persoalan anggaran Pilkada di Provinsi Jabar, termasuk di kami juga KPU Jabar sudah selesai, bagi 16 kabupaten/kota juga dari sisi anggaran sudah selesai,” katanya, Senin (7/8/17).

Diungkapkannya, KPU di kota/kabupaten sudah melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran untuk pelaksanaan pilkada dengan pemerintah daerah masing-masing.

“Sekarang anggaran secara nominal lebih tinggi, karena ada anggaran dibebankan ke KPU. Persiapan pelaksanaan Pilkada tingkat provinsi maupun kota/kabupaten akan dimulai September 2017 sesuai Peraturan KPU,” jelasnya.

Dijelaskannya, pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Jabar akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian enam pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cirebon, dan Sukabumi.

Sementara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati akan dilaksanakan sejumlah kabupaten yang meliputi Kabupaten Bogor, Bandung Barat, Subang, Purwakarta, Majalengka, Sumedang, Kuningan, Cirebon, Garut dan Ciamis. (Tim GE)***

Bupati Mengajak Pengurus KONI Garut Berdialog soal Anggaran Porprov Jabar XIII/2018

GARUT, (GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengajak jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Garut, berdialog soal anggaran persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar XIII/2018. Hal ini ditandaskan Bupati untuk menyikapi tudingan pengurus KONI Garut, bahwa Bupati tidak komit terhadap kesepakatan tentang hal itu (keuangan/red).

“Kalau KONI merasa ini, mari dialog dengan kami. Kami kan menyediakan Rp 1,5 miliar dulu, nanti di perubahan kita tambah lagi. Kan Porprovnya tahun 2018,” kata Rudy, Sabtu (18/3/17).

Rudy berdalih, pihak Pemkab Garut tidak menganbulkan pengajuan KONI Garut sebesar Rp 4,5 miliar, karena ketidakmampuan keuangan daerah saat ini.

“Memang kalau urusan olahraga itu menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Kami ingin ada efesiensi dalam rangka penyelenggaraan Porprov itu, karena kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan,” ujarnya.

Rudy juga berharap para pengurus KONI tidak hanya mengandalkan keuangan daerah. Sebab, katanya, KONI di daerah lain juga melakukan fundrising, di samping memperoleh bantuan anggaran dari keuangan daerah.

Sebelumnya, memang KONI Garut mengajukan anggaran Rp 4,5 miliar untuk babak penyisihan Porprov Jabar XIII/2018. Namun, Pemkab Garut hanya mengabulkan Rp 1,5 miliar. Jajaran pengurus KONI Garut menilai anggaran sebesar itu tidak akan mencukupi. Karena itu, Kamis (16/3/17) lalu mereka mendatangi gedung dewan, meminta Komisi A dan Komisi D DPRD Garut, mendesak pemerintah agar mengalokasikan anggaran sebesar yang diajukan KONI Kabupaten Garut. (Jay/GE)***

Editor : SMS

Upaya Perbaikan Infrastruktur Pascabanjir, Bupati Ajukan Anggaran Rp 260 Miliar

GARUT,(GE).- Pemkab Garut terus berupaya melakukan pembenahan di beberapa lokasi pascabanjir Cimanuk, beberapa waktu yang lalu. Proses rekontruksi dan rehabilitasi hingga saar ini terus dilakukan. Pemkab sendiuri mengakui sudah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat untuk membangun sejumlah infrastruktur dan tempat tinggal bagi para pengungsi.

Seperti diketahui, sampai sekarang ada sejumlah pengungsi selama sudah bertahan di pengungsian selama tiga bulan. Sementara sebagian pengungsi sudah ditempatkan di Rusunawa Cilawu. Sementara sisanya ditempatkan di gedung-gedung milik pemerintah.

Untuk perbaikan sejumlah infrastruktur, Bupati Garut, Rudy Gunawan, menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan anggaran dengan sebesar Rp 260. Sementara untuk rekontruksi dan rehabilitasi, Pemkab mengajukan anggaran sebesar Rp 42 miliar.

“Saat ini masih masa rekontruksi dan rehabilitasi. Kita sudah bertemu dengan BNPB untuk membicarakan anggaran 2017-2018. Saya berharap ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” jelasnya, Senin (29/1/2017).

Menurutnya, dana sebesar Rp 42 miliar yang berasal dari APBN tersebut akan disalurkan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cisanggarung-Cimanuk. Dana tersebut akan digunakan untuk penahan bantaran sungai sepanjang 30 km.

“Pemasangan penahan bantaran sungai itu sebagai antisipasi jika kembali terjadi banjir bandang. Apalagi saat banjir bandang kemarin terdapat sejumlah penahan yang rusak,” katanya.

Selain rehabilitasi sejumlah infrastruktur, Bupati juga memerintahkan jajarannya untuk merekontruksi lingkungan.

“Alih fungsi di lahan milik perhutani juga harus mendapat perhatian. Jangan digunakan sebagai lahan sayuran oleh masyarakat,” tandasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

DPRD Provinsi Kecewa, Pemkab Garut Lamban Serap Anggaran

TARKI, (GE),- Penyerapan anggaran yang berasal dari bantuan Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten Garut dinilai lamban. Hal ini disesalkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Lucky Lukmansyah Trenggana.

“Ya jelas, kami kecewa dengan lambat dan buruknya penyerapan anggaran dari Provinsi untuk Kabupaten Garut. Dan ini mengancam pada proyek-proyek pembangunan tak akan selesai pada waktunya, seperti Pembangunan RSUD dr. Slamet dan GOR Merdeka,” kata Lucky, Minggu (16/10/ 2016) lalu.

Dikatakannya, keterlambatan penyerapan anggaran tersebut akan berdampak negatif pada alokasi anggaran selanjutnya.

“Indikasinya sangat jelas betapa sulit ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan lagi anggaran. Belum tentu untuk tahun berikutnya Pemprov mengalokasikan lagi anggaran untuk kepentingan-kepentingan pembangunan infrastruktur untuk Garut.” jelasnya.

Salah satu contoh dari lambatnya penyerapan anggaran oleh Pemkab Garut, yakni pembangunan RSUD dr. Slamet Garut. Anggaran sebesar Rp 50 Miliar sampai Oktober ini baru terserap Rp 16 miliar. Sementara, pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Merdeka dari anggaran yang diberikan pada tahun 2016 sebesar Rp 18 Miliar baru terserap Rp 1,8 miliar.

Dengan kasus seperti ini, tentunya harus ada evaluasi kembali terkait penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Garut. Ia pun mengaku heran dengan keterlambatan penyerapan anggaran tersebut.

“Saya tidak tahu apakah pengelolaan keuangannya yang tidak baik atau ada faktor lain. Soalnya saya belum melakukan klarifikasi secara langsung,” ungkapnya.

Lucky pun tak habis pikir dengan kinerja DPRD Kabupaten Garut dalam menyikapi persoalan keterlambatan penyerapan anggaran tersebut.

“Seharusnya kawan-kawan DPRD Garut mengkritisi kinerja Pemkab Garut sejak awal penyerapan anggaran. Di sisi lain Garut ini butuh anggaran besar, tapi anggaran sudah ada, malah tidak dipergunakan,” sesalnya.

Lucky menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Garut, pada anggaran tahun 2016 ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 396 Miliar. Namun, dalam penyerapannya saja yang tidak maksimal dan mengalami keterlambatan. Padahal waktu untuk mengimplementasikan tinggal dua tiga bulan lagi.

“Kalau melihat dari ruang waktu penganggaran itu hanya tinggal 2 bulan lagi. Yang mana penyerapan anggaran sesuai dengan peraturan APBD harus sudah selesai pada minggu pertama pada bulan Desember. Itu anggaran murni 2016,” tandasnya. (Dief)***

Anggaran Dipangkas Hingga Rp 320 Miliar, Gaji PNS Terancam “Tekor”

PEMKAB, (GE). – Sejumlah proyek dan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut tahun 2016 terancam “tekor” atau tidak terbayarkan. Kemungkinan ini menyusul kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenkeu) Nomor 125/PMK.07/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 tentang penundaan sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016.

Dalam Permenkeu tersebut, sebanyak 169 daerah ditunda pembayarannya senilai Rp 19,14 triliun. Terdapat 12 daerah di Jawa Barat termasuk Garut yang terpangkas pembayaran DAU setiap bulannya senilai Rp 81,8 miliar terhitung mulai bulan September hingga Desember 2016.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengungkapkan, penundaan pembayaran DAU dari pemerintah pusat tersebut, tentunya membuat pemerintah daerah kesulitan. Karena, setiap bulannya pemerintah daerah harus membayar gaji PNS setiap bulannya sebesar Rp 91 miliar. “Ya hari ini kita baru terima Permenkeu terbaru soal penundaan DAU,” katanya.

Selain gaji pegawai, menurut Rudy, penundaan pembayaran DAU juga akan berdampak pada pembangunan di daerah dan proyek-proyek yang telah dilaksanakan pun terancam tidak bisa terbayar. “Gaji untuk bulan ini masih ada, untuk bulan depan kita akan bicarakan lagi, kita akan segera merubah APBD,” katanya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman mengakui, tertundanya pembayaran DAU ini akan mengganggu keuangan daerah, termasuk gaji pegawai. “Ya pasti terganggu, kalau bulan ini masih bisa gajian, tapi untuk bulan-bulan berikutnya Wallahualam,” katanya.

Selain masalah gaji pegawai, menurut Iman masalah lainnya adalah pemerintah daerah punya kewajiban bayar pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilelangkan diluar Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika pembayaran DAU ditunda maka pemerintah bisa saja dituntut oleh para pemborong pekerjaan. “Bayangkan saja mereka sudah melaksanakan pekerjaan, uangnya dapat minjam misalnya, sekarang mau nagih uangnya kita tidak punya,”jelasnya.

Menyikapi Permenkeu ini pemerintah daerah dalam waktu dekat akan melakukan klarifikasi kepada Kementerian Keuangan. Karena, ini tidak berlaku pada semua daerah, tapi di Jawa Barat saja hanya ada 12 daerah yang dana DAU-nya ditunda. “Makanya ini yang kita ingin tahu kenapa,” tegasnya. (Slamet Timur). ***

Pembangunan Puskesmas Tarogong Menelan Anggaran Rp 2 Miliar

TARKAL, (GE).- Guna meningkatkan jasa layanan kesehatan masyarakat, Puskesmas Tarogong merehabilitasi sejumlah bangunannya. Pembangunan Puskesmas tersebut menelan anggaran Rp 2 Miliar yang dialokasikan dari APBD 2016.

Kepala BLUD Puskesmas DTP Tarogong, dr H. Eddy Kusmayadi mengatakan, BLUD Puskesmas DTP Tarogong selama ini, juga memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan. Sehingga bisa menunjang peningkatan kualitas jasa layanan kepada masyarakat.

Dengan berbasiskan fleksibilitas pengelolaan keuangan tersebut, dapat secara langsung menanggulangi ragam pemenuhan kebutuhan mendesak. Karena pendapatan jasa Puskesmas bisa langsung dikelola sendiri sehingga tak lagi menempuh proses panjang pengusulan kebutuhan alokasi anggaran.

Pada tahun anggaran 2015 lalu, dari target Rp 1,6 miliar pendapatan BLUD Puskesmas DTP Tarogong, berhasil terealisasi Rp 1,8 miliar. Di antaranya diperuntukan apabila terdesak perlu segera memenuhi kebutuhan ragam jenis obat-obatan, termasuk kebutuhan kemasannya masing-masing, juga pemenuhan kebutuhan “alat kesehatan” (Alkes).

Sedangkan pada tahun anggaran 2016 ini, pendapatannya ditargetkan Rp 1,8 miliar. Namun hingga akhir Mei 2016 bisa terealisasi Rp 1,2 miliar. Sehingga Puskesmas Tarogong dinilai perlu untuk segera meningkatkan pelayanan dengan bentuk sarana. Maka di tahun ini, ini dibangunlah perbaikan saran yang menelan anggaran hingga Rp 2 Miliar. (Farhan SN)***