Data AMPG Lemah, DPRD Garut Batal Ajukan Hak Angket

KEJAKSAAN, (GE).– DPRD Garut telah mengeluarkan hasil pengusulan hak interpelasi terkait kebohongan publik yang diajukan Aliansi Masyarakat Peduli Garut. Dalam putusannya, ajuan hak interpelasi tidak bisa dikabulkan karena tidak memiliki data konkrit untuk DPRD mengajukan haknya.

Ditemui di Kejaksaan Negeri Garut usai menghadiri rapat persiapan perayaan 17 Agustustus, Ketua DPRD Garut, Ade Ginanjar, mengaku telah menerima adua dari AMPG terkait desakan agar DPRD Garut segera mengeluarkan hak angket atas kebohobgan publik yang dilakukan Bupati Garut Rudy Gunawan. Waktu itu, DPRD menerima usulan dari AMPG agar semua Fraksi di DPRD melakukan kajian dan mengusulkan pada hari berikutnya.

Hari ini, kata Ade, kajian dari tiap fraksi sudah final. Hasilnya memutuskan DPRD tidak bisa menunaikan hak-nya untuk mengeluarkan hak angket.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 16 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD dijelaskan hak angket DPRD bisa dikeluarkan jika bupati telah melanggar Perda atau Undang-undang. Atau bisa juga, bupati telah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya umum, strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa. Sementara ini, alasan yang diajukan AMPG tidak memiliki data konkrit. Sehingga tahapan untuk mengeluarkan hak angket pun tidak terpenuhi.

“Mereka kan mengajukan permasalahan ini karena bupati telah melakukan kebohongan publik. Saat ditanya kebohongan publik yang hanya mengutarakan korban menibggal di Pasar Wanaraja. Jadi belum bisa memenuhi syarat untuk kami mengeluarkan hak angket,” kata Ade, Rabu (3/8/2016).

Masih menurut Ade, untuk mengajukan hak angket sebenarnya ada tahapan yang harus dilalui. Pertama ada substansi permasalahan yang memenuhi unsur Hak angket DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, setiap fraksi memberi pandangan.

“Sementara ini aduan yang disampaikan AMPG tidak ada satu pun yang memenuhi untuk dijadikan alasab DPRD untuk menyampaikan hak interpelasi atau pun hak angket,” ujar Ade kepada wartawan.

Ade mengaku, sampai hari akhir tidak ada satu orang pun anggota DPRD yang mengajukan hak interpelasinya. Oleh sebab itu DPRD Garut tidak bisa melanjutkan permasalahan kebohongan publik bupati untuk mengeluarkan hak angket.

“Kobteks dan substansi yang mereka ajukan masih belum jelas. Saya melihat bupati masih menjalankan tugasnya sesuai dengan perundangan,” pungkas Ade. Farhan SN***

Emang Enak, Aksi Demo AMPG Dijawab Tantangan Bupati Via Facebook

KOTA, (GE).- Aksi ratusan massa yang tergabung ke dalam Aliansi Masyarakat Garut (AMPG), melakukan aksi unjukrasa di halaman DPRD Garut. Mereka menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Saat aksi berlangsung, Bupati Garut, Rudy Gunawan sedang berada di Inggris guna menghadiri wisuda anaknya. Namun meski bupati sedang tidak ada di tempat ia memberikan pernyataan melalui akun facebook milik anaknya dengan akun “Dharma Gunawan”.

Berikut pernyataan Bupati Garut, Rudy Gunawan yang dirilis di akun facebook Dharma Gunawan :

TANGGAPAN BUPATI GARUT TERKAIT MOSI TIDAK PERCAYA

Sedangkan mengenai mosi tidak percaya yang disampaikan pendemo, itu silahkan saja, karena jabatan saya adalah jabatan politik, tentu ada lawan politik. Dan mosi tidak percaya ini dapat dibuktikan dalam pilkada kelak, mana yang lebih banyak yang percaya atau yang tidak percaya.

Tentu alangkah baiknya dilakukan dialog untuk menuntaskan apa yang dimasalahkan. Tentu yang dimasalahkan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat Garut bukan untuk kepentingan Pribadi.

Tentang tuntutan mundur, harus sesuai undang-undang karena saya dipilih oleh 50% lebih masyarakat Garut bukan oleh seratusan orang yang hari ini berdemo.

Saya dan dr. Helmi beserta seluruh SKPD dengan dukungan dan pengawasan DPRD akan terus konsisten melaksanakan RPJMD 2014 -2019 diantaranya Kemantapan Jalan Kabupaten 95 %, Pembangunan Jalan bypass Baru 60 KM, Pembuatan Pasar Gratis untuk pedagang di Pasar Rakyat, Pembangunan GOR, Penataan dan Pengendalian Banjir Perkotaan, Kebersihan kota, Infrastruktur Dasar, Dakwah bersama ormas-ormas Islam, Membuka Lapangan Pekerjaan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas. Tentu banyak lagi janji-janji politik kepada rakyat yang belum bisa di implementasikan.

Selanjutnya kam meminta semua masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan melaporkannya kepada penegak hukum setiap ada dugaan pelanggaran, tentu dengan melampirkan bukti-bukti yang valid dan benar.

Demikian penjelasan kami, terima kasih (Rudy Gunawan – Bupati Garut). (Farhan SN)***

Dinilai Kerap Melakukan “Kebohongan Publik” AMPG Nyatakan Mosi Tidak Percaya Terhadap Bupati Garut

TARKID, (GE).- Ratusan warga Garut yang tergabung ke dalam Aliansi Masyarakat Garut (AMPG), melakukan aksi unjukrasa di halaman DPRD Garut. Mereka menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Koordinator aksi AMPG, Iwan Katox, mengatakan telah banyak kebohongan yang dilakukan Rudy terutama pemenuhan janji kampanye saat dirinya mencalonkan diri. Saat itu Rudy tebar pesona dengan menjanjikan berbagai program yang sampai saat ini belum terealisasi.

Baru-baru ini, kata Iwan, kebohongan Rudy terbukti setelah melakukan bantahan terkait korban jiwa di Pasar Wanaraja. Hal tersebut menjadi bukti sahih kalau Bupati kerap melakukan kebohongan publik.

Oleh sebab itu, AMPG menyatakan sikap tidak percaya terhadap Rudy Gunawan. Selain itu, AMPG mendesak agar DPRD Garut segera membentuk Pansus “kebohongan publik” yang telah dilakukan Rudy Gunawan.

Iwan mengatakan, Rudy telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pasal 55, setiap orang yang sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5 juta. (Farhan SN)***