Gaji Pelaku Korupsi DAK Disdik Garut Resmi Dihentikan

GARUT, (GE).- Sempat ramai jadi perbincangan banyak kalangan akhirnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tiga orang pejabat di Dinas Pendidikan Garut akhirnya resmi dihentikan. Ketiga PNS itu yakni H. Somantri, H. Mumu, dan Deni kini masih ditahan di rumah tahanan kelas II B Garut, Jalan Dewi Sartika sejak empat bulan lalu. Penghentian gaji ketiga PNS tersebut diungkapkan Kepala Disdik Garut, H. Mahmud, M.Pd.

Menurut Mahmud, penghentian gaji bagi ketiga mantan anak buahnya tersebut dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Tidak hanya gaji pokoknya saja, berbagai tunjangan yang melekat pada jabatannya dulu sudah dihentikan.

“Penghentian gaji ini sudah sesuai dengan aturan. Penghentiannya pun langsung oleh pemerintah pusat,” kata Mahmud, Kamis (15/6/17).

Menurut Mahmud, penghentian gaji dan tujangan para tersangka korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) alat peraga ini karena mereka sudah tak bekerja lagi. Berdasarkan aturan, jika pegawai yang bersangkutan meninggalkan pekerjaannya secara otomatis haknya menerima gaji dan tunjangan harus dihentikan.

Namun menurut Mahmud, catatan ketiganya sebagai PNS masih ada. Pasalnya belum ada ketentuan hukum kepada ketiganya.

“Kalau masalah status PNS nya kita tunggu saja hasil ahir dari proses persidangan,” ucapnya.

Mahmud menyebut, sampai sekarang jabatan yang mereka pegang masih kosong dan belum ada penggantinya. Karena penggantian jabatan itu harus sesuai aturan di antaranya harus ada analisa kompetensi teknis dan analisa kompetensi manajerial.

“Pengisian jabatan tidak bisa dilakukan serta merta. Pasalnya ada prosedur yang harus ditempuh. Sekarang saja ada 5 jabatan kepala UPT dan 25 jabatan kepala sekolah yang masih kosong. Untuk mengisinya tentu ada prosedur yang harus ditempuh,” pungkasnya. (Farhan SN)***

BREAKING NEWS : Mantan Pejabat Disdik Garut Diperiksa Kejari, Diduga Melakukan Korupsi Rp 400 Juta

GARUT, (GE).- Kejaksaan Negeri Garut memeriksa empat orang dugaan kasus korupsi alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Kerugian negara akibat kasus ini senilai Rp 400 juta. Tiga orang mantan pejabat Dinas Pendidikan Garut dan satu orang lainnya merupakan rekanan dalam kasus itu, saat ini masih menjalani pemeriksaan.

“Hari ini kami memeriksa empat orang yang diduga melakukan tindakan korupsi di Dinas Pendidikan Garut. Pemeriksaan yang kami lakukan ada kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan alat peraga untuk sejumlah SMK di Garut,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Mamik Suligiono, Selasa (7/3/2017).

Dikatakan Mamik, dari empat orang yang diperiksa, tiga di antaranya merupakan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut. Sedangkan yang satu orang lagi adalah pihak rekanan.

Mamik menerangkan, keempat orang tersebut dimintai keterangannya dengan status masih sebagai saksi. Mereka diduga ada kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan alat peraga untuk sejumlah SMK yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2015 lalu.

Namun saat ditanya inisial dari keempat orang yang diperiksa tersebut, Kajari mengaku belum bisa menyebutkannya saat ini. Begitu juga dengan modus yang dilakukan dalam kasus dugaan korupsi ini masih dalam tahap pendalaman.

“Maaf, untuk inisial dan jabatannya di Disdik, kami belum bisa menyebutkannya. Sampai saat ini status mereka masih sebagai saksi,” katanya.

Menurut Mamik, sebenarnya kasus yang saat ini ditanganinya ini merupakan kasus lama. Pihaknya juga belum bisa memastikan apakah akan dilakukan penahanan terhadap mereka atau tidak karena hal itu akan disesuaikan sesuai keperluan penyidik. Berdasarkan penghitungan, tambahnya, dugaan korupsi pengadaan alat peraga ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 400 juta. Kegiatannya sendiri terdiri dari beberapa bagian.

Sementara itu, Kadisdik Kabupaten Garut, Mahmud, mengaku belum mendapat laporan terkait pemeriksaan tiga pejabat di instansinya oleh pihak Kejari Garut. Mahmud menjelaskan, dirinya tak mengetahui agenda pemeriksaan terhadap tiga bawahannya tersebut.

“Saya tidak menerima laporan. Saya tidak tahu kalau ada pegawai Disdik Garut yang dimintai keterangannya oleh Kejari Garut hari ini,” ucap Mahmud.

Tidak hanyan terkait pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejari, Mahmud bahkan mengatakan tidak mengetahui secara detail kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani phak Kejari tersebut. Namun demikian, dengan tegas Mahmud menyatakan menghormati proses hukum yang berlaku.

Dia juga menyerahkan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepda penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan. (Farhan SN)***