Mulai Tahun ini. Unpad Ambil Alih Pegelolaan Akademik Akper Pemda Garut

GARUT, (GE).- Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dipastikan mengambil alih pengelolaan akademik Akademi Keperawatan (Akper) Pemda Garut, Jawa Barat, mulai tahun 2017 ini. Kepastian tersebut ditandai penandatangan kesepakatan oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan, dengan Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad.

Penandatangan kesepakatan ini dilakukan sebagai tanda dimulainya Penyatuan Program Studi D3 Keperawatan Akper Pemda Garut kepada Unpad. Penandatanganan kesepakatan dilakukan di ruang Pamengkang Pendopo Garut, Jumat (7/4/17).  Tampak hadir pada acara tersebut Asisten Administrasi Umum Pemkab Gaut, Asep Sulaeman Farouq, Kepala Dinas Kesehatan, Tenni S. Rivai, jajaran manajemen Akper Pemkab Garut, serta rektorat Unpad.

Bupati Garut menyatakan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, semua lembaga pendidikan yang ada di Dinas Kesehatan milik Pemda bisa dialihkan ke Kementrian Kesehatan atau ke Perguruan Tinggi Negeri. Karena itu, Rudy merasa bersyukur dan bangga atas penyatuan ini.

“Dengan demikian, tahun ini Akper Pemda resmi menjadi Universitas Padjajaran. Bahkan semua asetnya pun dilimpahkan ke Kementrian Pendidikan Tinggi dan pengelolaan semuanya termasuk penyelenggaraan wisudanya,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, kondisi seperti ini tentu sangat menguntungkan. Mengingat, orang lain yang ingin masuk Unpad harus melalui seleksi yang tidak mudah. Selain itu, ke depan, calon mahasiswa dari daerah lain seperti Sumedang atau Cianjur mungkin akan sekolah di Garut. Unpad dan Pemkab Garut pun tentunya ingin mensupport fasilitasnya agar lebih baik lagi.

Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad, menyebutkan, penyatuan ini sebenarnya sebagai komitmen dari Kementrian Dikti. Ini juga jawaban atas tuntutan untuk meningkatkan pendidikan tinggi dan memperluas akses. Begitupun dengan tugas yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk ikut serta dalam menangani atau mencari kandidat keluar didasarkan pada undang-undang, bahwa pendidikan kesehatan itu tidak bisa lagi berada di wilayah dalam negeri ataupun pemerintah per kabupaten.

“Pendekatannya, karena Garut dengan Sumedang berhimpitan. Kampusnya ada di Sumedang, sehingga langkah yang sudah lama ditempuh bersama-sama sehingga tercapai kesepakatan. Sedangkan aspek aset semuanya diserahkan ke kementrian,” kata Tri.

Lebih jauh, Tri mengungkapkan, yang akan dikelola oleh Unpad hanya BMN (Barang Milik Negara) yang terkait dengan sarana. Sedangkan status tanahnya sendiri merupakan milik kementrian yang tetap tercatat di Upad.

“Yang lebih penting sebenarnya adalah pengelolaan akademiknya. Jadi mulai tahun 2017 ini, pengelolaan akademik sudah ada di Unpad,” katanya.

Tri juga menjelaskan, untuk status mahasiswa  Program Studi  D3 Keperawatan Akper Pemkab Garut akan ditransformasikan menjadi mahasiswa Program Sarjana Keperawatan yang ada di Unpad. Pasalnya, Unpad tidak punya Prodi D3 Keperawatan yang adanya Sarjana Keperawatan sampai Plus. Dengan demikian, kata Tri, nantinya kelulusannya tidak sebagai D3 Keperawatan tapi sebagai sarjana S1 Keperawatan. Namun demikian, pihaknya akan menawarkan kepada para mahasiswa pada masa transisi, berkaitan dengan haknya sebagai mahasiswa terutama yang menginjak di tahun ketiga. Kecuali untuk tahun pertama dan kedua, tidak ada pilihan lain.

“Bagi pegawai yang saat ini menjadi Pegawai Pemkab Garut yang akan menjadi tenaga pendidik di Dikti penugasannya ada di Unpad. Sedangkan bagi dosen, undang-undang menetapkan minimal harus S2. Konsekuensi berikutnya, kalau ingin jadi dosen di Unpad, juga harus sekolah lagi,” ucap Tri.

Lebih jauh Tri menandaskan, masalah biaya kuliah, selama ini Unpad berkomitmen hal itu bukan permasalahan esensial. Karena setiap mahasiswa dijamin bila sudah menjadi mahasiswa Unpad tidak boleh berhenti.

“Keberadaan perguruan tinggi mestinya bisa menjadi daya dorong ekonomi. Diharapkan dengan adanya perguruan tinggi di daerah, akan timbul daya tarik yang lebih tinggi,” pungkas Tri. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS