Inspiratif, “Komunitas Ngejah” Raih Penghargaan dari Gubernur

BERTEMPAT di Aula Barat Gedung Sate Rabu (16/8/2017), Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, secara simbolis memberikan apresiasi kepada 70 orang/lembaga teladan dan berprestasi. Penghargaan tersebut diberikan kepada seluruh profesi dan unsur masyarakat yang telah berjasa dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Salah satu yang menerima penghargaan keteladanan tersebut adalah “Komunitas Ngejah” sebuah komunitas pecinta buku yang berasal dari Kabupaten Garut. Komunitas Ngejah dihadiahi penghargaan untuk kategori “Juara 1 Pengelola Taman Bacaan Masyarakat.”

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Roni Nuroni, salah seorang relawan Komunitas Ngejah yang juga seorang guru honorer disalah satu SMK.

Dalam sambutannya Gubernur Jabar menyampaikan, bahwa masyarakat itu butuh ruang, butuh perpustakaan sebagai wahana menambah wawasan, pengetahuan. “Di zaman sekarang masyarakat harus rajin membaca, dan itu salah satunya bisa dilakukan di Taman Bacaan Masyarakat,” ungkap Gubernur yang kerap disapa Kang Aher ini.

Sementara itu, usai dianugrahi penghargaan oleh Gubernur Jabar, Roni menyampaikanrasa syukurnya atas apresiasi dari pemerintahan Provinis Jawa Barat tersebut. “ Alhamdullilah, Komunitas Ngejah bisa meraih penghargaaan ini. Yang kami lakukan ini sebagai bentuk ikhtiar mengghidupkan denyut jantung kampung halaman dengan gerakan literasi,salah satunya adalah dengan melakukan Gerakan Kampung Membaca dan pembangunan Pojok Baca,” ungkapnya.

Dikatakannya, sampai tahun 2017 Komunitas Ngejah sedikitnya sudah melakukan 68 kali gerakan kampung membaca dan 27 pojok baca yang sudah dibangun.

“Gerakan Kampung Membaca dilakukan dengan cara menjemput bola. Datang ke kampung-kampung dengan para relawan dengan membawa serta buku serta mengajak masyarakat untuk membudayakan membaca, dengan membaca bersama,” tandasnya.

Diharapkannya, apa yang sudah diraih Komunitas Ngejah bisa menjadi inspirasi bagi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang lain dan mendapat perhatian serta dukungan yang lebih optimal dari semua pihak, khususnya Pemkab Garut. (Dedi Sofwan)***

Editor: Kang Cep.

Pemprov Jabar Gelentorkan 6,5 Miliar untuk Pemulihan Pascabencana Banjir di Garut

KOTA,(GE).- Untuk penangguakan bencana di wilayah Jawa Barat, Pemprov Jabar dikabarkan menambah anggaran sebesar Rp 20 miliar. Dengan penambahan ini, total anggaran yang disediakan untuk penanggulangan bencana tahun 2016 ini naik menjadi Rp 95 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp75 miliar.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, dari total dana tersebut, Rp 6,5 miliar di antaranya telah digelontorkan ke Kabupaten Garut. Sebagian dari penggunaannya diperuntukan untuk pemulihan RSUD dr Slamet Garut dan sejumlah infrastruktur lain.

“Peristiwa bencana terjadi di sejumlah wilayah Jabar. Oleh karena itu Pemprov menambah anggaran Rp20 miliar untuk penanggulangan bencana di 2016 ini,” tutur Aher kepada wartawan, saat kunjungan kerjanya di Garut, Selasa (11/10/2016).

Diungkapkannya, terkait penanggulangan bencana banjir bandang di Garut, Pemprov Jabar telah membentuk satuan pelayanan satu atap daerah aliran Sungai Cimanuk-Cisanggiri. Tim yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Perhutani, ini akan bertugas memulihkan kondisi lahan di kawasan hulu Sungai Cimanuk.

Luapan air banjir bandang itu, kata Aher, merupakan dampak dari perambahan lahan di hulu sungai. Salah satunya perambahan lahan perkebunan teh Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP), seluas 2.000 hektare.

“PT Agro akan diselesaikan kepemilikannya karena hari ini dirambah masyarakat. Caranya diambil lagi dari masyarakat. Harusnya (penindakan) pakai polisi dan tentara. Makanya perlu satuan tim bareng-bareng. Peruntukannya tergantung kehendak kita, bisa perkebunan atau dihutankan kembali,” ujarnya.

Diharapkannya, pemulihan Cimanuk yang dilakukan pemerintah dapat diikuti oleh masyarakat. Tujuannya agar program penghijauan yang dilakukan berjalan dengan baik.

“Minimalnya pohon yang telah ditanam tidak dicabut atau dirusak kembali oleh masyarakat,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Jabar Sri Mujitono, menyatakan lahan PDAP yang berubah fungsi ini berada di Kecamatan Cikajang dan Banjarwangi.

“Lahan yang berubah fungsi tersebut merupakan tanah yang hak guna usahanya (HGU) habis di tahun 2012. Luas lahannya hampir mencapai 2.000 hektare (ha),” kata Sri.

Sejak HGU perusahaan perkebunan itu habis, tambah Sri, lahan dikuasai oleh masyarakat dengan ditanami sayuran.

“Bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Garut beberapa waktu lalu salah satunya disebabkan oleh perubahan alih fungsi lahan. Wilayah lindung hubungannya dengan hutan. Mestinya ditanami tanaman keras, ini malah tanaman semusim,” ujarnya.

Meski HGU perusahaan perkebunan Provinsi Jabar ini habis, ia menegaskan hak prioritas atas tanah masih berada di tangan perkebunan PDAP. Pasalnya lahan milik negara tersebut merupakan aset Pemprov Jabar. (Tim GE)***

Merasa “Disapirakeun,” Sejumlah Guru Honorer Bersiap Sampaikan Aspirasinya ke Gedung Sate

SEJUMLAH guru honorer, khususnya tingkat TK, PAUD, SD dan SMP kembali mempertanyakan nasibnya. Keluhan para guru honorer ini disampaikan saat kunjung Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Aliansi Guru dan Karyawan ( FAGAR), Kabupaten Garut Cecep Kurniadi, S.Pd.I, di beberapa daerah.

Menanggap keluhan para guru honorer ini, Cecep Kurniadi, akan menyiapkan agendanya untuk menyampaikan aspirasi anggotanya ke pihak Pemerintahan Provinsi Jabar. Bahkan, Cecep menegaskan, akan mengirim massa para guru honorer untuk “ mengepung” Gedung Sate Bandung.

“Ya, saya akan siapkan massa untuk menyampaikan aspirasi terkait nasip para guru honorer ini ke gedung Sate,” tandasnya.

Sementara itu, Sayid salah seorang guru honorer di Sekolah Dasar, di kawasan Malangbong mengecam kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berencana memberikan tunjangan penghasilan di bawah sebesar Upah Minimum Kabupaten ( UMK) kepada para guru SMA/SMK saja. Hal inilah yang menimbulkan kecemburuan para guru tingkat TK, PAUD, SD dan SMP.

“Ini tidak adil, yang mengabdi pada negara itu bukan hanya PNS, bukan hanya guru SMA dan SMK melainkan Guru TK, Guru SD, Guru SMP juga sama melakukan pengabdian. Kami yang bukan guru honor SMA dan SMK, tolong jangang “disapirakeun,” “ tutur Sayid.

Dikatakannya, selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkesan pilih kasih. Padahal saat kampanye, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan telah berjanji akan memberikan Insentif pada semua Guru Honor, tanpa kecuali.

“Kami hanya satu kali saja menerima insentif itu. Setelah menjabat kembali, Ia (Gubernur Ahmad Heryawan/ red.) hanya akan memberikan Tunjangan buat Guru SMA/SMK. Lalu kami para Guru TK, SD.SMP dianggap apa?” Tukasnya, Minggu, (09/09/2016).

Sementara itu, Ketua DPP FAGAR Garut, Cecep Kurniadi , saat menerima kunjungan Ketua Forum Honorer se Jawa Barat di Sekretariat Fagar, menegaskan, pihaknya telah melayangkan surat ke Gubernur Jawa Barat.

“Kita siap menyampaikan aspirasi ribuan guru Honorer Kabupaten Garut minggu ini juga. Kita akan mengerahkan masa ke Gedung Sate Bandung,” tegasnya.

Cecep menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan belasan ribu guru honorer untuk “ mengepung” Gedung Sate. Bahkan, diakuinya, seluruh guru honorer yang berada di bawah Dikmen kabupaten/ kota se Jawa Barat bersiap mengirimkan masanya.

Saat kunjungannya ke Garut, Ketua Forum Honorer Jawa Barat, Iman Supriatna juga mengaku siap mengerahkan massanya untuk menyampaikan aspirasi para guru honorer ini.

“Tentu, juga akan menyiapkan massa guru honorer se Jawa Barat untuk menyampaikan asprasi ke gubernur,” tandasnya. (TAF Senopati)***