PPP-Golkar “Mesra,” Agus-Ade Siap Diusung di Pilkada 2018

GARUT, (GE).- Melalui Ketuanya, Agus Hamdani DPC PPP Kabupaten Garut mengkalim telah menentukan pasangan untuk maju dalam Pilkada 2018. Bahkan, pilihannya telah mengerucut pada satu nama.

“Pasangannya sudah mengerucut ke satu nama. Memang belum resmi, tapi minta doanya saja biar jadi,” ujar Agus, saat ditemui sejumlah wartawan di kawasan Cipanas, Garut, Kamis (5/10/17).

Agus menyebut jika satu nama yang akan bersanding dengannya yakni Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut, Ade Ginanjar. Terlebih Ade sudah mengantongi rekomendasi dari DPP Golkar.

“Saya sudah komunikasi juga dengan pengurus Golkar Garut. DPP Golkar juga sudah meminta pengurusnya di Garut untuk sosialisasi dengan PPP,” katanya.

Diharapkannya, pasangan Agus-Ade segera dideklarasikan. Usungan pasangan calon itu memang belum resmi. Namun untuk mengarah ke deklarasi hampir bisa dipastikan.

“Mudah-mudahan bisa terlaksana sampai deklarasi. Saya juga berharap secepatnya bisa diadakan deklarasi,” ucapnya.

Ditambahkannya, deklarasi pasangan Agus-Ade  bisa terealisasi antara satu sampai dua minggu ke depan. Pihaknya pun tetap menjalin komunikasi dengan sejumlah partai untuk memperkuat koalisi.

“Saya juga sudah dapat dukungan dari Habib Luthfi bin Yahya untuk maju di Pilkada Garut. Sebagai kader NU tentunya saya harus meminta restu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut, Ade Ginanjar tampaknya masih “malu-malu kucing” saat ditanya terkait calon pasangan yang akan maju bersamanya di Pilkada 2018.

“Belum (tentukan pasangan). Masih komunikasi dengan semua partai juga,” kata Ade saat dihubungi. (Tim GE)***

Ade Ginanjar dan Agus Hamdani Siap Dipasangkan di Pilkada 2018

GARUT, (GE).- Peta politik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut yang akan bertarung di Pilkada 2018 sudah mulai menunjukkan titik terang. Salah satu pasangan yang sudah mulai membangun “chemistry” adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Garut, Agus Hamdani dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Garut, Ade Ginanjar.

Keduanya tampak sudah membangun komunikasi politik untuk bertarung di Pilkada Garut 2018. Bahkan langkah kedua politisi tersebut sudah mendapat restu dari Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi.

Keseriusan mereka tampak saat menghadiri kegiatan Diklat Sar Banser NU di Pondok Pesantren Assaadah Limbagan Garut. Mereka berbincang santai dan saling melempar senda gurau. Bahkan dihadapan wartawan, mereka mengaku sudah nikah siri.

“Lamun perkawinan mah tinggal nanggap elektun. Sabab ari nikah siri na mah enggeus,” ujar Agus Hamdani sambil berkelakar di halaman depan rumah Pimpinan Pondok Pesantren Assaadah, Limbangan, Minggu (17/9/17).

Agus Hamdani, mengaku siap mendampingi Ade Ginanjar, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Garut, dalam Pilkada 2018 mendatang. Kesiapannya mendampingi Ade Ginanjar, ada beberapa hal. Salah satu kelebihan Ade Ginanjar karena memiliki basis massa di wilayah Garut Selatan. Bahkan berdasarkan hasil survai elektabilitas dan popularitasnya terus naik.

Agus juga mengklaim, dirinya memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi di kawasan Garut Utara. Sehingga jika dua kekuatan ini digabungkan ia berkeyakinan akan bisa memenangkan pertarungan di Pilkada 2018 yang akan datang.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Garut, Ade Ginanjar, tidak berbicara banyak pada kesempatan itu. Namun ia mengisyaratkan sudah ada kecocokan dengan Agus Hamdani.

“Saya ga mau berbicara banyak dulu. Bisi piomongeu,” ujarnya sambil masuk ke dalam rumah. (Farhan SN)***

Ade Ginanjar Mundur dari Pencalonan, Dedi Mulyadi Rekomendasi Rudy untuk Maju di Pilkada Garut 2018

GARUT,(GE).- Gonjang ganjing siapa bakal calon Bupati Garut dari partai “beringin” terus mengemuka. Baru-baru ini Bupati Garut, Rudy Gunawan kembali disebut-sebut menjadi bakal calon kuat yang akan diusung partai Golkar. Bahkan Rudy diketahui mendapat rekomendasi langsung dari petinggi Partai Golkar Jawa Barat untuk maju menjadi bakal calon bupati dari  pada Pilkada 2018.

Dedi Mulyadi yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat saat ini mengatakan, jajarannya sudah mencapai komitmen dengan Rudy untuk bersama-sama bertarung dalam Pilkada. Pihaknya pun memerintahkan agar Golkar Garut menindaklanjuti komitmen tersebut.

Namun belakangan sejumlah kader Partai Golkar menyatakan enggan jika Rudy maju dari partai Golkar. Bahkan para kader Golkar mengancam tak akan mendukung Dedi Mulyadi dalam Pilgub Jabar jika tetap mengusung Rudy.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua DPD Golkar Garut. Mereka mengetahui dan menyetujui soal Rudy, tinggal Ketua DPD harus jelaskan ke pengurusnya,” ujar Dedi saat dihubungi, Jumat (25/8/2017).

Dedi menyebut, rekomendasi yang diberikan kepada Rudy karena Ade Ginanjar selaku Ketua DPD Golkar Garut mundur dari pencalonan. Namun Ade tidak menjelaskan pada internalnya tentang permasalahan tersebut.

“Lagian di Golkar selain pak Ade yang surveinya bagus pak Rudy. Tapi karena pak Ade mundur, jadi weh pak Rudy (rekomendasi calon bupati),” kata bakal calon Gubernur Jabar itu.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Garut, Ade Ginanjar mengakui bahwa pencalonan Rudy sebagai calon Bupati Garut dari Partai Golkar atas sepengetahuan dirinya. Bahkan Pria yang menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Garut ini menambahkan, sejak Rapimda lalu dirinya sudah dipasangkan dengan calon petahana tersebut.

“Dinamika saja kan tidak apa-apa. Mungkin belum tersosialisasikan di internal saja dan pencalonan pak Rudy itu pun hasil koordinasi saya,” ujar Ade ketika dihubungi melalui sambungan telepon.

Terkait kabar bahwa dirinya mundur dari pencalonan, Ade menuturkan bahwa hal tersebut tidak benar. Bahkan sebagai ketua partai yang diamanatkan, dirinya tetap mematuhi hasil Rapimda Golkar yang digelar di Karawang.

“Ya saya patuh pada hasil Rapimda serta tugas dan amanat yang diembankan pada saya,” katanya.

Terlebih Partai Golkar Garut sendiri menurutnya harus mencalonkan dari internal. Selain itu pencalonan Rudy pun diketahui olehnya.

“Kami kan kaji secara internal dan eksternal dan dicalonkan pak Rudy. Itu kan hasil sepengatahuan saya. Mungkin memang belum tersampaikan pada pengurus,” ujarnya. (Tim GE)***

Tunjangan Reses Anggota DPRD Naik jadi Rp 32 Juta, Ketua DPRD Garut : Itu Wajar

GARUT, (GE).- Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut mungkin kini tengah sumringah. Pasalnya, per bulan September 2017 tunjangan anggota DPRD dipastikan naik beberapa kali lipat.

Naiknya tunjangan para wakil rakyat ini diketahui pasca digelarnya rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Garut, Selasa (15/8/17) lalu. Sementara itu, jenis tunjangan yang dinaikan diantaranya tunjangan komunikasi intensif, naik sebesar Rp 5 juta serta tunjangan reses Rp 12 juta.

Menurut Ketua DPRD Garut, Ade Ginanjar, kenaikan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Apabila kemampuan keuangan daerah tergolong tinggi, maka semakin besar tunjangan komunikasi dan reses yang didapat anggota DPRD, nilainya mencapai tujuh kali uang representasi. Sebaliknya, apabila kemampuan keuangan daerah tergolong rendah, maka tunjangan komunikasi dan reses hanya tiga kali uang representasi,” ujar Ade.

Terkait kenaikan tunjangan itu, Ade Ginanjar menganggap hal yang wajar, karena katanya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Garut termasuk tinggi.

Dijelaskannya tunjangan komunikasi bagi ketua DPRD Kabupaten Garut naik Rp 5 juta menjadi Rp 12 juta. Sebelumnya, nilai tunjangan komunikasi Rp 7 juta. Tunjangan tersebut diberikan setiap bulan.

“Tunjangan reses semula Rp 20 juta, nanti naik Rp 12 juta, jadi Rp 32 juta,” tukasnya, Selasa (15/8/17).

Tunjangan reses diberikan setiap reses. Dalam setahun, anggota DPRD melakukan reses sebanyak empat sampai lima kali.

Kenaikan tunjangan anggota dan ketua DPRD ini akan berlaku setelah Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Perubahan 2017 disahkan. Dalam APBD Perubahan 2017, dana yang disediakan pemerintah untuk menanggung kenaikan tunjangan anggota DPRD tersebut mencapai Rp 3,8 miliar. (Tim GE) ***

Koalisi Golkar-PDIP Sudah Clear, Ade Ginanjar: ” Pak Rudy Partainya Mana ? “

GARUT, (GE).- Hingga saat ini belum ada satu partaipun yang resmi mengumumkan siapa orangnya yang akan dicalonkan sebagai bupati dan calon wakil bupati untuk maju pada Pilkada Garut 2018 mendatang. Termasuk dua kader partai besar dari Golkar Ade Ginanjar (AGR) dan Dedi Hasan Bahtiar (DHB) yang selama ini ramai diberitakan media, keduanya masih belum ada kepastian.

“Kalau koalisi partai antara Golkar Jawa Barat dengan PDIP Jawa Barat, itu sudah clear. Bisa saja calon dari Golkar bukan saya, kalau selama ini saya dipasangkan dengan Dedi Hasan, atau dengan siapapun itu cuma isue,” tegas Ketua DPD Partai Golkar, Ade Ginanjar (AGR), di Kantor DPRD Garut, Rabu (16/08/17).

Dikatakannya, penetapan calon yang akan diusung Golkar, akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), melalui mekanisme hasil survei.” Kemungkinan DPP akan menetapkan calon itu September, paling lambat Oktober, menunggu hasil survei,” tukasnua.

Ditanya soal keinginan Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menyandingkan AGR dengan Bupati Garut, Rudy Gunawan. AGR malah balik nanya kepada wartawan.” Kalau Pak Dedi menginginkan saya berpasangan dengan Pak Rudy, pak Rudy partainya yang mana? Golkar kan tidak bisa mencalonkan sendiri, karena kurang dua kursi,” kata Ketua DPRD Garut itu.

Ditambahkannya, selain dirinya, ada beberapa tokoh Garut yang dimasukan dalam survei partainya, termasuk Rudy Gunawan. Sehingga belum bisa dipastikan nama calon yang akan diusung Golkar di Pilkada nanti. ” Bisa saja Golkar tidak mencalonkan saya. Pak Rudy juga termsuk yang disurvei,” tandasnya.(Jay)***

Editor: Kang Cep.

Data AMPG Lemah, DPRD Garut Batal Ajukan Hak Angket

KEJAKSAAN, (GE).– DPRD Garut telah mengeluarkan hasil pengusulan hak interpelasi terkait kebohongan publik yang diajukan Aliansi Masyarakat Peduli Garut. Dalam putusannya, ajuan hak interpelasi tidak bisa dikabulkan karena tidak memiliki data konkrit untuk DPRD mengajukan haknya.

Ditemui di Kejaksaan Negeri Garut usai menghadiri rapat persiapan perayaan 17 Agustustus, Ketua DPRD Garut, Ade Ginanjar, mengaku telah menerima adua dari AMPG terkait desakan agar DPRD Garut segera mengeluarkan hak angket atas kebohobgan publik yang dilakukan Bupati Garut Rudy Gunawan. Waktu itu, DPRD menerima usulan dari AMPG agar semua Fraksi di DPRD melakukan kajian dan mengusulkan pada hari berikutnya.

Hari ini, kata Ade, kajian dari tiap fraksi sudah final. Hasilnya memutuskan DPRD tidak bisa menunaikan hak-nya untuk mengeluarkan hak angket.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 16 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD dijelaskan hak angket DPRD bisa dikeluarkan jika bupati telah melanggar Perda atau Undang-undang. Atau bisa juga, bupati telah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya umum, strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa. Sementara ini, alasan yang diajukan AMPG tidak memiliki data konkrit. Sehingga tahapan untuk mengeluarkan hak angket pun tidak terpenuhi.

“Mereka kan mengajukan permasalahan ini karena bupati telah melakukan kebohongan publik. Saat ditanya kebohongan publik yang hanya mengutarakan korban menibggal di Pasar Wanaraja. Jadi belum bisa memenuhi syarat untuk kami mengeluarkan hak angket,” kata Ade, Rabu (3/8/2016).

Masih menurut Ade, untuk mengajukan hak angket sebenarnya ada tahapan yang harus dilalui. Pertama ada substansi permasalahan yang memenuhi unsur Hak angket DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, setiap fraksi memberi pandangan.

“Sementara ini aduan yang disampaikan AMPG tidak ada satu pun yang memenuhi untuk dijadikan alasab DPRD untuk menyampaikan hak interpelasi atau pun hak angket,” ujar Ade kepada wartawan.

Ade mengaku, sampai hari akhir tidak ada satu orang pun anggota DPRD yang mengajukan hak interpelasinya. Oleh sebab itu DPRD Garut tidak bisa melanjutkan permasalahan kebohongan publik bupati untuk mengeluarkan hak angket.

“Kobteks dan substansi yang mereka ajukan masih belum jelas. Saya melihat bupati masih menjalankan tugasnya sesuai dengan perundangan,” pungkas Ade. Farhan SN***

Terpilih Jadi Ketua DPD Golkar Garut, Ade Ginanjar tak Miliki Nyali di Pilkada 2018

KOTA, (GE). –   Hampir dapat dipastikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Garut selama lima tahun ke depan (2016 – 2021)  akan kembali dipimpin oleh Ade Ginanjar. Namun demikian dengan tegas dia  menyatakan belum siap untuk bertarung sebagai kandidat pada Pilkada 2018.

Kepastian ini, menyusul pernyataan Ade,  pihaknya telah didukung penuh oleh seluruh elemen partai.  “Seratus persen semua telah mendukung saya. Tetapi untuk Pilkada sebagai kandidat calon Bupati,  secara tegas, saya belum siap,”ujar Ade, di sela acara Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Garut, di Gedung Lasminingrat, Jl. A Yani, Kecamatan Garut Kota, Selasa (21/6/16).

Menurut Ade, hingga Musda dimulai,  dia merupakan calon tunggal. Dari 47 jumlah hak pilih terdiri dari 42 Pimpinan Kecamatan (PK)  dan Ormas Sayap dan Pendiri pada Musda tersebut secara resmi telah memberikan dukungannya kepada Ade Ginanjar untuk dikukuhkan kembali menjadi Ketua DPD Partai Golkar periode lima tahun mendatang.

Ade membantah, tidak adanya calon lain dalam Musda kali sebagai cermin kurangnya kader yang mampu menjadi memimpin. Namun, kata Ade, karena memang masih mempercayai dirinya untuk kembali memimpin Partai Golkar Garut dan melanjutkan program programnya.

“Saya yakin,  bukan tidak ada kader, tapi karena memang masih mempercayai saya untuk memimpin. Dan ini bukan tanpa alasan. Saya menjadi ketua kemarin merupakan hasil Musda Luar Biasa (Musdalub), tapi dengan kepemimpinan saya itu,  pada Pemilu kemarin Golkar mampu menambah kursi di DPRD dari tujuh menjadi delapan kursi, ini mungkin salah satu alasana juga,” tandas Ade.

Disinggung target ke depan,  Ade mengaku optimis pada pemilu 2019 mendatang akan kembali meningkatkan jumlah kursi di DPRD. “Kita akan berjuang semaksimal mungkin dan tetap optimis pada Pemilu mendatang khususnya di Garut,  Golkar akan kembali menjadi pemenang,” papar Agin.

Sementara itu untuk Pilkada 2018, katanya, Golkar juga akan memperjuangkan kadernya untuk bisa duduk di eksekutif. Hanya saja, Agin sendiri menyatakan belum siap jika harus bicara dirinya akan mencalonkan atau tidak pada pilkada mendatang.

” Belum lah, saya kan pernah jadi calon juga, tapi kalah. Masih terlalu dini kalau harus bicara dari sekarang. Lagi pula, kita punya mekanisme organisasi dalam hal menentukan calon yang akan diusung dalam Pilkada, diantaranya melalui survei, maka kita masih sambil melibat bagaimana perkembangan ke depan. Tapi untuk pemenangan, kita akan perjuangkan semaksimal mungkin,” pungkasnya.  (Slamet Timur)***