Oknum Pendamping di Garut, Sunat Dana PKH Warga Miskin

GARUT, (GE).- Niat baik pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan baru baru ini terkendala. Sejumlah warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut mengeluhkan adanya pemotongan dana PKH yang dilakukan oknum pendamping.

Disamping itu, warga juga mengeluhkan dengan adanya akasi oknum pendamping yang memperjual belikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai syarat pencairan program PKH.

Jidin, warga Kampung Sukarame, Kelurahan Lengkongjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut mengakui, seharusnya tiap tri wulan dirinya mendapatkan bantuan PKH sebesar Rp 500 ribu, sesuai ketentuan. Namun, saat diterima ternyata dana tersebut tidak utuh.


” Berpariasi, pemotongannya paling kecil Rp 50 ribu. Mereka (pendamping) sama sekali tidak memberikan alasan yang jelas, ” ujar Jidin.

Diejlaskannya, pemotongan dilakukan tiap kali pencairan. Selama ini warga tak ada yang berani protes karena takut dengan ancaman yang dilontarkan oknum pendamping yang akan mencoret nama warga penerima bantuan jika tak mau uangnya dipotong.

Menurutnya, modus yang dilakukan oknum pendamping tersebut agar bisa memotong uang bantuan PKH adalah dengan cara mengumpulkan ATM milik warga penerima bantuan PKH untuk dicairkan. Pencairan dan pemotongan dilakukan oleh orang-orang yang sengaja ditunjuk “J” sebagai kader yang ada di tiap kampung.

Kemudian orang-orang itu menyetor kepada J. Pemotongan sendiri dilakukan langsung saat oknum tersebut membagikan uang kepada warga. Tindakan oknum pendamping PKH berinisial J tersebut menurut mantan ketua RW ini tentu sangat disesalkan.

“Pendamping itu tugasnya kan membantu kelancaran agar bantuan bisa sampai tepat sasaran kepada masyarakat miskin.Tapi pada kenyataannya ulah oknum pendamping itu malah membebani warga,” keluhnya.

Jidin mengungkapkan, dari tiga kali pencairan bantuan PKH yang diterimanya, dua di antaranya telah dipotong masing-masing sebesar sebesar Rp 50 ribu dan Rp 200 ribu. Ketika ditanyakan alasan pemotongan yang dilakukan, katanya yang Rp 200 ribu untuk biaya pembuatan seragam sekolah anak yang hingga kini tidak pernah ada.

Keluhan juga disampaikan Titi (57), warga Kampung Tanjungpura, RT 03, RW 05, Desa Lengkongjaya, Kecamatan Karangpawitan. Dia menambahkan, pada pencairan tahap kedua sebelum lebaran idul fitri lalu dia hanya diberi uang Rp 50 ribu melalui oknum pendamping itu. Padahal seharusnya uang yang diterimanya Rp 500 ribu.

“Pada pencairan pertama sebelum idul fitri, saya hanya mendapatkan uang Rp 50 ribu. Ketika saya tanyakan, katanya uang bantuan untuk saya tidak cair sehingga pendamping berinisiatif mengambil dari uang THR untuk saya sebesar Rp 50 ribu,” ucap Titi.

Diakuinya, selama tiga kali pencairan, dua kali diantaranya mendapatkan potongan yang dilakukan tenaga pendamping PKH. Pertama sebesar Rp 50 ribu, kemudian yang kedua hanya menerima Rp 50 ribu yang disebutkan tenaga pendamping sebagai uang THR. Dengan demikian uang yang dipotongnya pada pencairan kedua mencapai Rp 450 ribu.

Titi juga mengungkapkan, padahal setiap pencairan, warga juga selalu dimintai uang sebesar Rp 20 ribu dengan alasan yang selalu berbeda di antaranya untuk biaya poto kopi atau yang lainnya.

Baik Jidin maupun Titi meminta pemerintah turun tangan untuk menindaklanjuti masalah pemotongan dana PKH yang selalu dilakukan oknum pendamping ini. Bahkan mereka meminta oknum tersebut diberi sanksi tegas karena sudah merugikan warga dengan mengambil hak orang-orang miskin.

Petugas pendamping PKH yang disebut-sebut telah melakukan pemotongan, “J” mengaku melakukan pungutan sejumlah uang yang besarnya mulai Rp 50 – Rp 200 ribu per KPM yang ditarik melalui kader. Menurutnya, uang itu bukan untuk digunakan kepentingan sendiri tapi untuk e-warung yang totalnya mencapai Rp 8 juta.

“Pungutan kami lakukan untuk kepentingan pembuatan e-warung, bukan untuk kepentingan saya sendiri. Uang yang terkumpul mencapai Rp 8 juta akan tetapi sejak pertengahan September lalu sudah kami kembalikan,” katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Garut, Heri Gunawan Saputra, mengakui sudah banyak mendapatan laporan mengenai adanya pemotongan bantuan PKH tersebut. Bahkan beberapa waktu lalu pihaknya telah memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi dan yang bersangkutan pun mengakui hal tersebut.

“Saya sudah panggil yang bersangkutan dan dia mengakui perbuatannya. Saya juga telah menurunkan tim ke lapangan untuk menginventarisir korban. Jika memang terbukti melanggar secara pidana, saya akan berhentikan secara tidak terhormat,” ujar Heri.

Lebih jauh dijelaskan Heri, saat ini total keluarga penerima manfaat bantuan PKH di Kabupaten Garut mencapai 84 ribu yang tersebar di 442 desa/kelurahan. Jumlah itu ditangani sekitar 286 tenaga pendamping dan operator. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI