SOTK Dirombak, SKPD di Pemkab Garut Berkurang Satu Dinas

DEWAN, (GE).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut mengebut penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Lingkungan dan Raperda tentang sistem Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemkab Garut.

“Saat ini kami secara maraton membahas dan melakukan berbagai kajian seperti masalah limbah dan perumusan SOTK. Pembahasan harus selesai sebelum 25 Agustus 2016 pekan depan,” tutur Doktor Hukum yang juga duduk sebagai anggota Badan Legislasi Daerah (Baledga) DPRD Garut, DR. Hj. Aneu Nurjanah, MH, saat ditemui di ruang kerjanya Jum’at, (12/8/16).

Politisi Golkar itu juga secara tegas menepis anggapan yang menyatakan kinerja DPRD kuuleun. “Siang malam saya menggelar rapat dan melakukan berbagai telaah. Silahkan lihat sendiri buku-buku tebal yang dibawa ini. Objektif dong, mungkin sebaliknya mereka yang ngomong yang justru kuulen,” tandas Aneu.

Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Garut, Natsir Alwi mengatakan, Pemkab Garut saat ini tengah merumuskan sistem organisasi tata kerja (SOTK) baru berdasarkan PP 18 Undang Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah.

“Sebanyak 32 urusan konkuren yang ada di Pemkab Garut divalidasi berdasarkan skorsing oleh kementerian. Penilaian dilakukan melalui sistem aplikasi komputer, Pemkab Garut sendiri hanya sebagai fasilitator dan menginfut data saja. Dalam SOTK baru tersebut jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diperkirakan hanya berkurang satu dinas saja. Tidak ada perampingan secara signifikan,” tuturnya.

Natsir mengaku, walupun adanya pengurangan jumlah dari 34 SKPD menjadi 33 SKPD, tidak ada pejabat eselon menganggur. “Sebenarnya ini adalah PP yang sangat hebat, memiliki nilai lebih. Namun jika ada pegawai yang merasa resah dengan peraturan ini mungkin saja karena kekhawatiran pergeseran posisi jabatan,” tambahnya.

Lebih jauh Natsir memaparkan, sesuai UU Nomor 23/2014, dinas baru dibentuk apabila total skor variabel minimal 950. “Seperti DPPKA memiliki bobot skor 1.000 karena itu akan berubah menjadi dua dinas. Sedangkan dinas yang memiliki skor kecil akan digabung dengan dinas yang memiliki satu rumpun,” imbuhnya.

Salah satu contoh lanjut Natsir, ada beberapa SKPD yang akan dipecah seperti Disnakertansos, Desperindag, Bina Marga, Pertacip. “Penggabungan dinas juga terjadi di Bidang kebudayaan sedangkan Dinas Pariwisata hanya menangani bidang pariwisata saja. Untuk Dispora sendiri tidak ada perubahan karena menginduk terhadap kementerian yang telah ada,” pungkasnya. (Syamsul)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN