Sikap Bupati Tidak Konsisten, PKL Kembali Menjamur

KOTA, (GE).– Alasan kemanusiaan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih dibiarkan berjualan di sejumlah zona merah di Kawasan Garut Kota. Sehingga tak heran, jika saat ini jumlah PKL semakin berjubel dan memenuhi bahu jalan raya khususnya di Jalan Ahmad Yani.

Berdasarkan pantauan “GE” para pedagang mulai berani menggunakan bahu jalan dengan memasang roda dan lapak dari kayu. Kondisi tersebut membuat kesemrawutan menghiasi pusat perbelanjaan di Garut. Selain itu, parkir liar pun semakin merajalela. Sehingga bahu jalan menjadi terganggu dan hanya bisa digunakan satu arah. Padahal tadinya, Polisi telah memberlakukan dua arah.

“Boleh dagang asal jangan menghalangi jalan dan trotoar. Jangan ganggu toko dan menutup jalan. Jualannya harus menempel ke toko dan menghadap ke jalan,” ujar Rudy, saat dimintai keterang terkait penertiban PKL di kawasan perkotaan.

Rudy mengaku masih memberi toleransi bagi para PKL untuk berjualan selama Ramadan di Pengkolan. Syaratnya para PKL tak boleh memakai tenda. Namun setelah Ramadan, para PKL harus kembali berjualan ke Gedung PKL yang telah disediakan pemerintah.

“Kami juga akan beri PKL roda bagi yang mau berjualan di Jalan Pasar Baru. Soalnya di sana Pemkab menggelar bazar Ramadan,” ucapnya.

Permasalahan PKL di Pengkolan, diakui Rudy akan langsung ditanganinya. Bahkan Rudy akan terus memantau perkembangan PKL.

Selain PKL, Rudy juga akan menertibkan parkir liar di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Menurut Rudy, ia langsung turun ke lapangan karena banyak warga yang mengeluh PKL di kawasan Pengkolan.

Dalam kesempatan teraebut, Rudy juga menemukan karcis retribusi sebesar Rp 2.000 yang harus dibayar para PKL di Pengkolan. Karcis retribusi itu dikeluarkan oleh Komite Penyelamat Organisasi Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG). Dalam karcis itu tercantum dasar pengambilan retribusi dari AD/ART LPKLG.

“Ini sudah tiga hari ada pungutan. Bayangkan kalau ada 500 pedagang berarti seharinya dapat Rp 1 juta. Uangnya juga tak jelas ke mana. Ini akan saya proses secara hukum,” ujarnya.

Selain akan memproses secara hukum pengambilan retribusi yang bisa disebut ilegal itu, Rudy juga akan menelusuri adanya isue penjualan lapak bagi PKL sebesar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta.

Salah seorang PKL, DS (35), mengaku akan mengikuti aturan yang ditetapkan Bupati. Menurut DS, ia sudah satu minggu kembali berjualan di Pengkolan. Pasalnya lapak yang dimilikinya di Gedung PKL 2 sepi pembeli.

“Saya ikut ramainya saja. Di sana (Gedung PKL) sepi jadi pindah ke sini (Pengkolan). Lebih bagus di sini jualannya,” ucap DS.

Terkait retribusi yang diambil LPKLG itu biasa dilakukan saat Ramadan. Namun pada tahun lalu besarannya hanya Rp 1.000 per harinya. Menurutnya, retribusi itu telah ia bayar selama dua hari pada awal Ramadan ini.

“Kalau hari-hari biasa tidak ada retribusi. Cuma kalau Ramadan memang ramai jadi suka dipungut retribusi. Saya juga kurang tahu dipakai buat apa uangnya. Pedagang sih ikut saja asal bisa jualan,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah pemilik Toko di kawasan Garut Kota menilai Bupati Garut plin plan dalam memutuskan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Karena, sebelumnya bupati sempat menegaskan zona merah terlarang untuk PKL. Namun, saat ini bupati mempersilahkan para PKL berjualan di zona merah.

“Bupati kan pernah bilang di zona merah tidak boleh ada PKL. Seluruh PKL harus pindah ke gedung PKL. Tapi barusan malah bupati sendiri yang mempersilahkan berjualan disana. Bupati teh plin plan,” kata Agus (52) salah seorang pemilik toko di Jalan Pasar Baru, Senin (27/6).

Bahkan, menurut Agus, kalau Pemerintah mau menertibkan PKL di Pengkolan saat ini bukan waktunya, harusnya dilakukan paling cepat sebulan sebelum puasa. “Bupati itu tidak tegas. Kalau mau tegas ya tegas atuh. Anu gaduh toko mah pami aya PKL komo nganggo tenda mah jadi katutup,” ujarnya.

Para pemilik toko pun mempertanyakan tentang bangunan PKL yang di jalan Guntur, karena terkesan gedung PKL 1 dan 2 itu mubazir setelah tuntas dibangun malah dibiarkan begitu saja. (Farhan SN)***