Siap-siap, Aset Dikmen Mulai Ditarik ke Provinsi

Gedung SMAN 1 Garut, salah satu aset Dikmen.

DISDIK,(GE).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat diproyeksikan menjadi provinsi pertama yang akan segera mengalihkan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Hal itu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian diungkapkan H. Dadang Hidayat, S.Pd.,MM, Kepala Seksie (Kasie) Bina SMA/SMK, Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Kabupaten (Disdik) Garut. “Dari informasi, Provinsi Jabar merupakan daerah pertama dari implementasi peraturan tersebut,” ungkap H. Dadang, saat ditemui “GE” di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2015).

Dikatakannya, bahwa Gubernur Jabar telah menunjuk Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pemrov Jabar untuk mendata aset Personal, Pembiayaan, Prasarana dan Dokumentasi (P3D) seluruh SMA/SMK, sejak bulan Juni 2015.
Data pengalihan tersebut akan ditetapkan dan dilaporkan melalui Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu aset yang dialihkan tersebut sudah dilakukan BPKP Jabar.

Prosesi pengalihan aset tahap pertama, peninjauan dan pendataannya telah dilakukan langsung oleh P3D SMA/SMK pada Maret tahun ini (2015).
“Pengalihan aset ini hanya untuk SMA/SMK,baik itu negeri maupun swasta.Sedangkan untuk tingkat SMP dan SD tidak termasuk dalam daftar pengalihan aset P3D berdasarkan undang-undang itu,” tambahnya.

Sementara itu yang mengurus data aset personal yakni dari Disdik Bagian Pendidikan Menengah (Dikmen), sedangkan elemen lainnya yang mengurus BPKP Jabar akan terjun langsung ke SMA/SMK.
“Setelah pengalihan aset tersebut, kemungkinan besar PPDB, UN dan lain-lainnya nanti akan diatur oleh Pemprov Jabar langsung,” tukasnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Garut, Drs. H. Mahmud, M.Pd, mengatakan, jika aset P3D SMA/SMK Kabupaten Garut mulai ditarik ke Pemprov, tentu saja segala kewenangan dan kebijakannya pun akan diatur Pemprov.
“Jika aset P3D SMA/SMK se-Kabupaten Garut itu ditarik ke pemerintah provinsi, maka kebijakannya pun akan diatur pemprov, termasuk kemungkinan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan UN,” jelasnya.

Sementara itu, sejumlah tenaga pendidik dan kependidikan tingkat pendidikan menengah di Kabupaten Garut pun mulai sibuk mengurus berbagai pemberkasan terkait aturan baru ini. Lesi El Febrianti, S.Pd adalah salah satunya, guru muda yang sudah beberapa tahun menjadi tenaga kependidikan di SMAN 1 Garut ini mulai mengurusi segala keperluan pemberkasan statusnya langsung ke Disdik Provinsi Jabar.

“Yah, lumayan rada riweuh, sekarang mulai ngurus-ngurus pemberkasan status ke Bandung (Pemprov Jabar/ red). Mudah-mudahan saja perubahan ini membawa hikmah ke arah perubahan yang lebih baik. Khususnya untuk kesejahteraan staf pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga mutu pendidikan bisa terjamin,” harapnya. (Cep)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN