Setelah OTT, Belum Satupun Pegawai Disdukcapil Dapat Sanksi

GARUT, (GE).- Terungkapnya kasus pungutan liar (pungli) pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Garut oleh Tim Saber Pungli Polres Garut, ternyata hingga saat Pemkab Garut belum memberikan sanksi apapun kepada para pegawai yang diduga terlibat.

“Kami belum memberikan sanksi apapun kepada para pegawai Disdukcapil. Kami masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polres Garut,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Iman Alirahman, Senin (13/2/2017).

Dijelaskannya, penyelidikan yang dilakukan Polres Garut sampai saat ini belum membuahkan kesimpulan apapun. Dengan terujadinya peristiwa di Disdukcapil pelayanan publik itu pasti akan berakibat terhadap adanya perubahan terhadap sikap para pegawainya.


“Semua layanan yang diberikan itu tujuannya tak lain untuk memberi pelayanan yang baik. Apalagi Kantor Disdukcapil dinilai kurang besar dalam memberikan pelayanan sehingga Pak Wabup pun merelakan rumah dinasnya untuk digunakan tempat pelayanan KTP,” katanya.

Iman berjanji, pihaknya akan menindaklanjuti kasus dugaan pungli di lingkungan Disdukcapil itu sesuai aturan yang berlaku. Siapapun yang terlibat dan terbukti bersalah, maka akan dikenakan sanksi tegas.

“Karena saat ini proses hukumnya masih ditangani Polres Garut, maka sebaiknya kita tunggu saja hasil penyelidikannya seperti apa. Untuk saat ini, kami mempersilahkan pihak kepolisian melakukan tugasnya sesuai aturan,” ucap Iman.

Dijelaskannya, penindakan terhadap pegawai yang terbukti melanggar aturan akan menggunakan PP 53 tahun 2010 untuk sanksinya. Nanti Inspektorat juga akan melakukan penyelidikan sesuai fungsinya untuk beri sanksinya.

Diungkapkan Iman, dugaan pungli di Disdukcapil memang sudah tercium cukup lama. Bahkan pihaknya sudah sering memperingatkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat.
Tidak hanya itu, tandasnya, hal itu pun bahkan juga telah disampaikan dalam pandangan dewan terhadap Bupati karena masih saja di layanan kependudukan ada pungutan. Peringatan juga sudah diberikan dalam bentuk inspeksi mendadak (sidak) akan tetapi karena transaksinya tersembunyi, jadinya sulit untuk diungkap saat itu.

“Pungli di lingkungan Disdukcapil bukan hanya akibat ulah oknum pegawai akan tetapi juga akibat keberadaan calo. Warga yang ingin cepat mendapat pelayanan akhirnya menyuruh orang untuk mengurusinya sehingga menimbulkan peluang bagi para calo.” Ungkapnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

 

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI