Seratus Lebih Pejabat Eselon II – III Dilantik

PENDOPO, (GE).- Terkait pembentukan Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Baru di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Garut, Bupati Garut, Rudy Gunawan melantik 132 pejabat eselon II B dan eselon III di Gedung pendopo Kabupaten Garut, Rabu (28/12/ 2016).

Dari 132 pejabat yang dilantik tersebut, 38 orang diantaranya merupakan pejabat eselon II dan sisanya merupakan pejabat eselon III.

Pada pelantikan tersebut, tampak wajah-wajah pejabat lama masih mendominasi jabatan dalam SOTK baru tersebut. Bahkan masih banyak yang menduduki jabatan lamanya, seperti Kepala Dinas Pendidikan, masih dijabat H. Mahmud, Direktur Utama RSU dr. Slamet masih dipercayakan kepada dr. Maskud, dr. Tenni Swara Rifa’i masih tetap dengan jabatan Kadinkes nya. Masih banyak lagi yang lainnya, termasuk di tataran pejabat eselon III.


Menurut Rudy, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 itu ada ketentuan berupa pengukuhan terhadap pejabat yang belum memasuki masa pensiun.

”Dalam PP 18 itu ada pengukuhan, tidak boleh kita menggeser, kan dalam SOTK baru itu pengukuhan,” katanya.

Dijelaskannya, adapun jabatan Direktur Utama RSUD yang masih dijabat oleh pejabat lama dikarenakan kata kurangnya pelamar dan ada surat dari Gubernur Jawa Barat.

”Dirut RSUD itu karena ada surat dari Gubernur, nanti RSUD itu tidak lagi menjadi struktural, akan jadi fungsional dan menunggu Perpresnya. Yang kedua, karena tidak ada yang memenuhi persyaratan, pelamarnya itu hanya ada dua orang. Terus di Dinas Pendidikan, yang melamarnya tidak mempunyai pengalaman dan belum pernah menduduki jabatan di bidang pendidikan, manajerialnya juga yang ada pas-pasan. Sambil menunggu PP nya, maka sekarang ini masih orang-orang yang lama yang ada Disdik itu,” bebernya.

Rudy membantah adanya dugaan pejadat eselon III yang tidak mengikuti assessment, tetapi ikut dilantik,” Pasti semua ikut, yang ikut itu disesuaikan dengan pendidikannya, kan ada empat. Satu yang dipindahkan oleh kita, kalau linier dan yang ikut naik jabatan itu harus mengikuti assessment, sesuai surat edaran Menpan Reformasi Birokrasi,” jelasnya.

Ia pun membantah jika dalam assessment itu yang menentukan mutasi dan rotasi itu, hanya oleh dirinya. Karena pada saat berlangsungnya assessment, kata Rudy, dilakukan berdasarkan masukan dari pejabat di atasnya, dalam hal ini kepala dinas, atau kepala badan.

Rudy pun menjelaskan mengungkapkan ada 12 pejabat eselon II yang tidak lulus jobfit, tetapi masih duduk dalam jabatannya dan tidak bisa diturunkan,” Saya sudah umumkan secara terbuka yang tidak lulus jobfit itu. Tapi tidak bisa diturunkan, karena secara leadership-nya masih tinggi dan organisasinya masih mendukung,” tegasnya. (Jay).***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI