Semangat Kolektif Honorer Atasi Keterbatasan

MALANGBONG,(GE).- Semangat kerja pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMA PGRI Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang semuanya berstatus honorer atau sukwan mampu menyulut eksistensi sekolah tersebut dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Dengan semangat kolektif itu, SMA PGRI Malangbong jauh dari pesimistis dalam merangkai masa depan anak bangsa walau masih dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan.

Karena belum memiliki bangunan sendiri, kegiatan belajar mengajar (KBM) SMA PGRI Malangbong harus menumpang di bangunan SMP PGRI Malangbong. Praktis, KBM SMA PGRI

Malangbong harus dilaksanakan pada sore hari. Mengharapkan bantuan bangunan dari pemerintah pun masih jauh dari harapan. Sekolah yang sudah meluluskan beberapa angkatan ini belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Begitupun untuk honorarium PTK-nya yang seluruhnya berstatus Sukwan. Mereka rela seadanya, bahkan berpatungan. Hal serupa ditunjukkan Kepala SMA PGRI Malangbong, Lesa Wibawa Sadikin, S.Pd. Ia merelakan penghasilannya yang hanya seorang sukwan untuk membiayai operasional sekolah.

“Impian hidup saya adalah membangun pendidikan pada sekolah yang inovatif. Gurunya bisa berpikir out of the box dan mencetak siswa siap pakai di masyarakat dan (ber)akhlakul kharimah,” kata Lesa, belum lama ini.

Baginya, yang terpenting adalah tetap bisa berkarya untuk anak negeri. Merintis berdirinya SMA PGRI Malangbong bukan karena ia memiliki modal atau uang yang cukup. Tetapi adanya kesadaran dan keprihatinannya terutama bagi generasi muda yang terlahir dari keluarga kurang mampu. Karenanya, di sekolah yang ia rintis itu, tidak dijejali dengan pungutan atau biaya.

Berkecimpung langsung dengan rekan-rekan honorer, Lesa berkeyakinan, guru honorer sangat besar perannya di sekolah negeri ataupun milik yayasan (swasta). Hampir di setiap pemerintah kota atau kabupaten, tenaga honorer sekolah pasti ada.

“Artinya, profesi guru sudah menjadi idola di masyarakat. Akan tetapi, pemerintah seakan akan menutup mata dan telinganya ketika pemerintah menyatakan bahwa Indonesia sangat kekurangan tenaga pengajar seperti yang diungkapkan oleh Presiden kita sekarang,” katanya.

Ditambahkannya, pengangkatan guru honor menjadi PNS sangat jauh untuk dipikirkan pemerintah. Pengangkatan Kategori 2 (K-2) yang sudah dilaksanakan tahun kemarin pun belum mencukupi dari kebutuhan. Tenaga honorer yang usianya di atas 40 tahun dan telah mengabdi belasan tahun pun terelakan dari pengawasan pemerintah.

“Mereka tetap menjadi guru honor yang pengahasilannya di bawah standar UMR atau UMP tiap kabupaten/kota serta dibayarnya pun setiap BOS (bantuan operasional sekolah) dicairkan 3 bulan sekali. Mudah-mudahan pemerintah yang sekarang memperhatikan nasib K-2 yang belum diangkat menjadi PNS,” ujarnya.

(TAF Senapati)***