Sekjen SPP : “BBWS Juga Harus Bertanggung Jawab Atas Bencana Banjir Cimanuk”

Agustiana, Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP)

TARKID, (GE). – Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP) Agustiana menyatakan, bencana banjir bandang luapan Sungai Cimanuk, Selasa pekan lalu, salah satunya diakibatkan kerena kelalaian.

Menurut Agustiana, selain beberapa pihak yang dinilai ikut andil terjadinya bencana tersebut, yang paling bertanggung jawab adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung. “Yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah sungai adalah BBWS. Jadi, BBWS tidak bisa cuci tangan negitu saja,” katanya, Rabu, (5/10/16).

Agustiana menyatakan tak sependapat jika ada yang mengatakan bencana yang menelan 34 korban meninggal dan 19 orang hilang ini hanya karena disebabkan oleh rusaknya hutan dan alih fungsi lahan di daerah julu. Karena, menurutnya, jika managemen pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) baik, bencana bisa diminimalisir.


BBWS sebagai institusi yang memiliki otoritas kebijakan di wilayah sungai harusnya memberikan peringatan dini, mengukur setiap saat debet air dan memelihara keutuhan sungai dari alih fungsi, baik untuk pemukiman maupun untuk fungsi lainnya.

“Dari investigasi kita, tidak pernah kita menemukan peringatan, misalnya papan peringatan berisi larangan membangun di lokasi sepadan sungai. Yang terjadi, pemukiman warga sudah berpuluh tahun dibiarkan. Karena itu penegakan hukum harus dikenakan kepada BBWS, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab,” tutur Agus.

Selain kelalaian BBWS, Agus juga menuding keberadaan Bendung Copong ikut berperan terjadinya banjir bandang Cimanuk yang konon paling dasyat selama 50 tahun terakhir ini. Termasuk kelalaian petugas penjaga pintu bendung yang terlambat membuka pintu air, kata Agus, itu juga harus diusut.

“Sejak awal saya sudah mengkritisi pembangunan Bendung Copong. Amdalnya tidak jelas. Titik lokasi bendung juga, ternyata berada pada dataran yang lebih tinggi dari pemukiman, khususnya Kp. Cimacan, Desa Haurpanggung, yang terdampak paling parah. Ketinggian permukaan bendung berada pada ketinggian 722 dari permukaan laut (dpl), sedangkan kampung Cimacan yang padat pengunjung tersebut berada pada ketinggian 713 dpl. Jadi pantas kalau air tergenang lebih dulu di Cimacan,” urainya.

Terkait hal tersebut, Agus menghimbau agar Bupati Garut meminta kompensasi kepada BBWS untuk para korban meninggal dunia. “Jadi bukan santunan, tapi kompensasi,” pungkasnya. (Slamet Timur). ***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI