Sekda Garut : Pernyataan Adanya Lima Persen PNS Terindikasi Pengguna Narkoba Tidak Masuk Akal

PEMKAB,(GE).- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, H. Iman Alirahman dengan tegas membantah terkait pernyataan yang menyebutkan 5 persen PNS di lingkungan Pemkab Garut terindikasai sebagai pengguna narkoba.

“Kalau memang benar 5 persen dari seluruh PNS di Garut ini terindikasi sebagai pengguna narkoba, saya minta hal itu dibuktikan. Tangkap saja mereka dan proses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya, Selasa (16/2/2016).

Dikatakannya, pernyataan yang menyebutkan 5 persen dari seluruh PNS di Garut terindikasi sebagai pengguna narkoba sangat tidak masuk akal. Jika jumlah PNS di Kabupaten Garut ini mencapai 19.650 orang. Seandainya diambil 5 persennya berarti ada sekitar 1.000 orang PNS yang terindikasi sebagai penggunan narkoba.

Dijelaskannya, dengan jumlah PNS sebanyak itu jangankan terindikasi narkoba, jika sampai mereka tidak disiplin saja maka hal ini akan sangat berdampak terhadap pelayanan dan kinerja Pemkab Garut secara keseluruhan.

“Jangankan pengguna narkoba, 5 persen pegawai saja tidak disiplin, bisa bubar Pemda Garut. Menurut saya Ini benar-benar tidak rasional,” tukasnya.

Namun Iman tak memungkiri jika mungkin ada oknum PNS yang terlibat dalam kasus penggunaan narkoba. Namun demikian, menurutnya hal itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa PNS lainnya juga melakukan hal yang sama. Kalaupun ada oknum PNS yang menjadi pemakai narkoba, Iman yakin jumlahnya tidak akan mencapai sebanyak itu.

Bahkan adanya seorang oknum PNS berinisial K yang bertugas di salah satu UPTD yang telah ditangkap dan menjalani proses hukum Januari lalu, diakui Iman hingga kini pihaknya belum menerima laporannya. Iman mengaku sangat berterima kasih jika memang pihak kepolisian bisa mengungkap siapa saja oknum PNS yang terlibat dalam penggunaan narkoba sepanjang itu sesuai dengan kenyataan.

Diterangkan Iman, institusi terkait dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) harus memberikan penjelasannya terkait ketidakjelasan data jumlah PNS yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Dia mengaku heran dengan munculnya pernyataan dari pihak kepolisian yang menyebutkan 5 persen PNS di Garut terlibat penggunaan narkoba. Sementara dari pihak BNNK sendiri terdapat pernyataan yang berbeda ketika hal itu ditanyakan langsung.

“BNNK juga mempunyai kewenangan terkait hal ini, apalagi yang menyangkut masalah data. Tadi saya sudah menanyakan hal itu ke BNNK dan mereka tidak membenarkan hal itu,” ucap Iman.

Disinggung upaya yang dilakukan Pemkab Garut untuk menekan angka kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum PNS, menurut Iman hal itu sudah sejak jauh-jauh hari dilakukan.

Salah satunya dengan melaksankan kegiatan tes urine terhadap para PNS termasuk jajaran pejabatnya. Disamping itu, tambahnya, dalam PP nomor 53 tahun 2010 pun sudah sangat jelas terkait pengawasan terhadap pegawai yang menjadi tanggung jawab atasannya masing-masing. Artinya jika ada kesalahan di tingkat bawah, atasan juga terkena hukuman.

Sebelumnya, Kasat narkoba Polres Garut, Ajun Komisaris Remy Eka Saputra menyebutkan bahwa 5 persen PNS di Garut terindikasi sebagai pengguna narkoba. Remy juga mengungkapkan, pada awal tahun ini telah mengamankan seorang oknum PNS berinisial K yang bertugas di salah satu UPTD.

Dia ditangkap berdasarkan pengakuan salah seorang bandar narkoba jenis ganja yang berhasil diamankan sebelumnya yang menyebutkan sebagian ganja yang dijualnya dibeli oleh K.

Saat ditangkap di kantornya, polisi berhasil mendapatkan sejumlah barang bukti diantaranya beberapa paket kecil ganja dari saku celana tersangka. (Tim GE)***