Sejumlah SKPD di Pemkab Garut Segera Dihilangkan, Beberapa Pejabat Eselon Harus Siap-siap ‘Pensiun’ Dini

PEMKAB,(GE). – Sedikitnya ada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut diperkirakan akan hilang mulai tahun 2017. Hilangnya beberapa dinas dan badan ini terkait kebijakan baru yang memindahkan sebagian kewenangan yang semula dikelola Pemkab  menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jabar dan pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Garut, Asep Sulaeman Farouk mengatakan, berkurangnya SKPD di Kabupaten Garut ini merupakan dampak dari pemberlakuan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengganti UU No 32 Tahun 2007 sebelumnya.

“Berkurangnya kelembagaan yang ada saat ini merupakan konsekuensi dari aturan baru itu. Oleh sebab skornya minus karena beberapa kewenangan hilang, SKPD yang tadinya sebuah dinas atau badan akan berubah menjadi bidang dan digabung ke SKPD lain yang masih berkaitan fungsinya,” ungkap Kepala BKD Garut, Senin (29/2/2016).

Dikatakannya, beberapa SKPD di Kabupaten Garut  yang akan kehilangan kewenangan ini, diantaranya Dinas Sumber Daya Air Mineral dan Pertambangan (SDAP), Dinas Pendidikan (Disdik), Kehutanan, instansi pertanian, dan lainnya. Di Dinas SDAP Garut misalnya, kewenangan yang ditarik ini adalah bidang energi, sementara di Disdik Garut adalah Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen).

“Menjadi apa saja, bagaimana teknisnya, itu belum bisa dijelaskan saat ini karena masih dalam tahap pengkajian kelembagaan bidang organisasi. Selain itu PP yang mengatur kelembagaan baru belum ada, kami masih mengacu PP No 41 Tahun 2007 tentang kelembagaan peran daerah. Infonya PP yang baru ini sudah ada di meja presiden Januari lalu, tapi sampai saat ini belum ada. PP terkait ASN pun kita masih menunggu,” jelasnya.

Dampak lain dari berkurangnya dinas dan badan di Garut adalah hilangnya jabatan yang dimiliki para pejabat eselon IIB yang beberapa di antaranya memimpin sejumlah SKPD tersebut. Terlebih lagi saat ini ada sekitar tujuh pejabat yang akan memasuki masa pensiun paling cepat di 2018.

“Oleh karena itu, kami menyelenggarakan assisment untuk para pejabat yang akan kehilangan jabatan tersebut. Pejabat yang memenuhi kriteria akan bertahan, sementara yang tidak akan ditawari pensiun dini, termasuk yang akan pensiun di 2018 karena beberapa dari mereka akan kehilangan jabatannya pada 2017 karena perampingan organisasi ini,” ungkapnya.

Adapun jumlah dinas dan badan di Kabupaten Garut sebanyak 35 SKPD. Terkait berapa jumlah PNS Kabupaten Garut yang akan dilimpahkan ke provinsi dan pusat, Asep mengaku belum bisa menjelaskannya. (Tim GE)***

 

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN