Sejumlah Dokter di RSUD dr. Slamet Garut Jadi Pemilik Apotek Ilegal

TARKI, (GE).-  Ironis, sejumlah dokter yang berdinas diduga memiliki apotek tak berijin. Menurut Kepala Bidang Regulasi Kebijakan Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, Avi Anshori, apotek tersebut dipastikan tidak berijin karena tidak memiliki apoteker. “Dengan tidak adanya apoteker, berarti apotek tersebut tidak mengantongi perpanjangan surat izin apotek,” kata Avi.

Avi menyebutkan, apotek yang tidak memiliki apoteker di Garut di antaranya Apotek Perdana yang berlokasi di samping RSUD dr. Slamet Garut. Dinas Kesehatan dipastikan tidak akan mengeluarkan rekomendasi perpanjangan surat izin apotek kepada Apotek Perdana.

Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan keterangan karyawan Apotek Perdana, Arip Munandar, ternyata apotek tersebut merupakan milik salah seorang pejabat di lingkungan RSUD dr Slamet Garut, Een Suryani, yang juga Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Slamet Garut. Bahkan, lebih ironis lagi, bukan hanya Een yang menjadi pemilik apotek bermasalah tersebut tapi juga ada sederet nama dokter yang bertugas di RSUD dr. Slamet Garut.

Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Een mengakui dirinya sebagai pemilik dari Apotek Perdana. Namun menurutnya, sebenarnya dirinya sudah menyatakan keberatan dan minta segera diganti akan tetapi tidak disetujui yang lainnya.
“Hingga hari ini saya memang masih menjadi pemilik dari Apotek Perdana. Sebenarnya saya sudah mengajukan keberatan dan minta agar diganti tapi yang lainnya tak mau saya diganti,” ujar Een, Selasa (20/9/2016).

Terkait kepemilikan apotek tak berijin tersebut, Een menyebutkan ada empat dokter lainnya yang juga menjadi pemilik dari Apotek Perdana, salah satunya Neneng Yuliani.

Een mengakui juga meski tanpa apoteker, Apotek Perdana masih terus beroperasi. Kondisi itu terjadi sejak apoteker yang semula bekerja mengundurkan diri. Di sisi lain, calon apoteker yang baru saat ini masih dalam proses membuat Surat Ijin Praktik Apoteker.

“Kenapa saya tidak menutup Apotek Perdana meski tanpa adanya seorang apoteker? Itu semata-mata saya ingin terus memberikan pekerjaan kepada karyawan apotek. Kalau apaoteknya saya tutup, berarti karyawannya harus berhenti bekerja, kan kasihan juga,” kata Een.

Sebagaimana diketahui, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Apotek, apotek menjadi tanggung jawab apoteker sehingga setiap apotek harus mempunyai apoteker. Dengan demikian, apotek tersebut dipastikan telah melanggar ketentuan.

Terkait pelanggaran aturan yang dilakukannya sehingga bisa saja pihak Dinas Kesehatan menutup apotek miliknya tersebut, Een mengaku tidak keberatan. Bahkan Een terkesan menantang. “Tutup saja sekarang kalau memeng Dinas Kesehatan mau menutupnya,” ujar dia.

Sementara itu Direktur RSUD dr. Slamet Garut,  Maskut Farid, mengaku tidak mengetahui ada dokter RSUD dr. Slamet yang menjadi pemilik Apotek Perdana. Namun, ia menyatakan, kepemilikan apotek menjadi hak masing-masing dokter.

“Kalau memang ada dokter yang memiliki apotek, itu hak mereka dan saya tak punya kewenangan untuk melarangnya. Namun yang perlu diperhatikan, dokter tidak boleh ada kepentingan dalam memberi obat,” komentar Maskut.

Maskut berjanji akan segera memanggil dokter-dokter yang disebut-sebut menjadi pemilik dari Apotek Perdana. Selain itu dia juga menyatakan akan mempelajari lebih jauh terkait permasalahan tersebut, termasuk melakukan pengecekan terkait legalitas Apotek Perdana. (Slamet Timur).***