Sebelum Terlambat, Saatnya Bupati untuk Dievaluasi

Penulis Ketua Umum DPP PETA Garut
Drs. Idwan Kartiwan, M. Pd

MASA depan Pemerintahan Kabupaten Garut akan ditentukan oleh kondisi kepemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan dengan segala aspeknya; yang meliputi politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan dan ketertiban. Sehubungan dengan hal itu Kabupaten Garut memiliki Visi filosofis yang berorientasi kedepan, menuju kehidupan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan cita-cita ideal Garut, seyogyanya terlebih dahulu dimulai dengan me”raharja”kan masyarakat, terutama kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan yang diwujudkan secara bertahap dan sistimatis akan berdampak terhadap tumbuhnya keamanan (kerta) yang diikuti ketrentraman (tengtrem).

Apabila tahapan ini sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka penataan kehidupan dan lingkungan melalui penegakkan peraturan akan lebih mudah dilaksanakan. (sumber website Pemda Garut) Tujuan ideal kabupaten garut yang tertuang dalam pemikiran bersama adalah bukan sekedar wacana belaka karena untuk merumuskan orientasi dan rencana pembangunan kabupaten garut yang terangkum dalam RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tidaklah mudah melainkan melalui proses panjang melibatkan banyak pihak dan mengeluarkan biaya dari APBD yang nota bene milik rakyat tidak sedikit.

Sementara bupati selaku pemangku kebijakan yang diamanati undang-undang untuk melaksanakan segala apa yang direncanakan dalam pembangunan daerah mestinya melakukannya sesuai dengan maksud dan tujuan pembangunan itu sendiri, dengan tidakmenghiraukan kepentingan masyarakat, apalagi sangat naif bila pembangunan itu sendiri bertolak belakang dengan keinginan rakyat bahkan sangat merugikannya. Dan hal itu berkali kali dilakukan oleh Bupati garut sehingga begitu banyak kebijakan dan adanya penolakan dari warga masyarakat.

1. Perizinan mini market yang menjamur dan tak terkontrol serta tidak terkendali bahkan melanggar perbup juga ada yang tak berizin hal ini dianggap merugikan para pedagang pasar dan warung tradisional, ketidakberpihakan bupati terhadap pengusaha pribumi dan kecil ini yg membuat banyakmasyarakat kecewa.

2. Peizinan galian C (tambang pasir/batu) yang dihawatirkan mengakibatkan bencana alam dan bertentangan dengan RT/RW hal ini juga sempat mendapat protes masyarakat.

3. Rotasi kepala sekolah yang dianggap tidak prosedural dan juga terkesan syarat kepentingan yang membuat para kepsek mempengadilankan Bupati, dan Bupati kalah di pengadilan.

4. Musda KNPI yang dilanjutkan dengan penyusunan pengurus KNPI yang sempat mendapat penolakan dari beberapa OKP karena dianggap syarat Nepotisme darikeluarga Bupati.

5. Sempat digugat para pedagang pasar limbangan karena prosedural yang dianggap tidak sesuai ketentuan, dan Bupati dikalahkan di pengadilan namun pembanguna tetap terus dijalankan.

6. Hari jadi Garut dengan konsep AMAZINGnya sempat membuat banyak pihak mempermasalahkannya karena tidak sesuai dengan kondisi real, bahkan dalam logo garut salah cetak dari motto kabupaten Garut.

7. Pengerukan Situ Bagendit yang menjadi persoalan prosedural yang tidak ditempuh normatif sempat menjadi pertanyaan banyak pihak termasuk dari Dinas terkait yang menyatakan tidak tahu menahu, bahkan pengerukan sudah dimulai disaat administrasi dan persyaratan lainnya belum selesai.

8. Penertiban PKL zona merah pengkolan yang menelan biaya (APBD) sangat besar tapi karena proses musyawarahnya belum mencapai mupakat dan tidak tuntas sehingga persoalan ini terus menggantung bahkan merugikan banyak pihak terutama para pedagang kakilima yang mata penghidupannya terganggu akibat penyelesaian yang tak kunjung tuntas, akibat tidak ada ketegasan bupati,bahkan sampai mengorbankan kasatpol PP.

9. Pasar wanaraja yang menganggarkan biaya pantastis yang direncanakan untuk direnovasi ternyata juga menyisakan persoalan yang berbelit akibat perencanaan yang tidakmatang dan kurang cermat dalam hal administrasi dan hukum yaitu mengenai status kepemilikan tanah.

10. Tarik ulur pedagang pasar limbangan dari tempat relokasi ke pasar yang sudah selesai dibangun tidakmenemui titik temu, sam pai hampir terjadi bentrokan antara para pedagang dengan petugan penertiban (gabungan POLPP, Polisi dan TNI)

11. Kebakaran Pasar relokasi limbangan yang mengakibatkan ratusan pedagang kehilangan matapencaharian dan mengalami kerugian yang ditaksir ratusan juta rupiah.

Dari rangkaian peristiwa diatas adalah akumulasi dari kebijakan bupati yang tidak tegas dan kurang peduli serta memihak pada rakyat, apalagi peristiwa terakhir dengan terbakarnya pasar relokasi limbangan membuat keadaan mencekam dan mengganggukenyaman dan ketentraman semua pihak, sampai-sampai jalur nasional limbangan di blokade masa yang marah dankecewa.

Kegaduhan yang ditimbulkan oleh kebijakan bupati bila tidak segera disikapi dan ditindaklanjuti oleh DPRD kab. Garut selaku wakil rakyat dalam memangku tugasnya sebagai lembaga pengawasan maka persoalan-persoalan tersebut sangat menghawatirkan dan bila terakumulasi bisa menyebabkan konflik horizontal. Dan bila hal itu terjadi maka ketentraman dan kenyamanan kehidupan di kabupaten Garut akan terusik.

Untuk hal itu DPP PETA (Peduli Dan Cinta Garut) menyerukan, menghimbau dan meminta kepada DPRD Kab. Garut untuk melaksanakan amanah dengan bertindak reaktif serta aspiratif juga pro aktif dalam mensikapi dan mengawasi kebijakan Bupati yang diangggap bisa merugikan masyarakat Garut bila tidak diluruskan, HAK INTERPELASI, HAK BERTANYA DAN HAK ANGKET DPRD Kab.Garut Sudah harus dan segera dilakukan demimenyelamatkan Garut dari beragam persoalan.