Sanksi Pidana Menanti, Bawaslu Garut Ingatkan ASN untuk Tidak Terlibat Politik Praktis

Suasana sosialisasi Bawaslu Garut bertajuk Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi ASN di Aula Hotel Santika, kawasan wisata Cipanas Garut, Jumat (16/11/2018)/foto: ER/GE.***

GARUT, (GE).- Perhelatan pesta demokrasi tinggal menghitung bulan, berbagai intrik politik di tengah masyarakat mulai bermunculan. Mulai dari obrolan warga di warung kopi hingga pembicaraan di ruang publik, terutama di jejaring media sosial.

Untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran dalam hajatan pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut secara intens menggelar sosialisasi untuk berbagai kalangan. Salah satunya, Bawaslu Garut menggelar sosialisasi khusus untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Permerintahan Daerah (Pemda) Garut.

Gelaran sosialisasi bertajuk Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi ASN kali ini berlangsung di Hotel Santika, kawasan Cipanas Garut, Jumat (16/11/2018). Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah perwakilan ASN dari beberapa dinas dan instansi di lingkungan Pemda Garut turut menjadi peserta.

Dalam sosialisasi ini, ketua dan komisioner Bawaslu Garut memberikan materi kepada peserta terkait netralitas dan partisipasi ASN dalam Pemilu 2019 nanti.

Ketua Bawaslu Garut, Dr. Hj. Ipa Hafsiah Yakin, SH., Msi., MM., mengingatkan kepada para ASN untuk menjaga netralitasnya dalam pemilu. Hj. Ipa menyebut, jangan sampai ASN terlibat politik praktis, sehingga merugikan diri sendiri.

“Saya ingatkan kembali kepada para ASN, jangan sampai dalam pemilu nanti terlibat politik praktis, sehingga bisa berurusan dengan hukum dan merugikan diri sendiri. Karena khusus untuk ASN telah diatur dalam undang undang, sehingga keteribatannya dalam politik praktis menjadi pengwasan kami (Bawaslu),” ujar Hj. Ipa, saat menyampaikan materinya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Garut, Asep Burhan menegaskan, bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran, terlibat politik praktis dan tidak bisa menjaga netralitasnya akan berurusan dengan hukum. Menurutnya, sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melanggar bisa dipidana penjara hingga denda uang belasan juta rupiah.

“Ya, kalau para ASN memang terbukti secara sah dan meyakinkan,  melanggar aturan ini (Pemilu) maka sanksinya sudah jelas termaktub dalam undang-undang. Jadi saya harap sosialisasi ini benar-benar diperhatikan, khususnya bagi para ASN untuk menjaga pemilu yang jurdil (jujur dan adil), damai, aman dan sukses tanpa sekses,” ujar Asep Burhan di hadapan peserta sosialiasi.

Hal senda disampaikan komisioner  Bawaslu Garut lainnya, Asep Nurjaman, M.Pd, menurutnya, untuk menjaga kondisifitas Pemlilu, partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan.

“Selain Bawaslu,  saya kira masyarakat pun bisa turut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu nanti. Kita (Bawaslu) nantinya akan menerima laporan terkait temuan pelanggaran. Dengan laporan tersebut, nanti Bawaslu akan melakukan investigasi ke lapangan,” katanya. (ER)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI