Rukijo: Penggunaan Anggaran Dana Desa Wajib Diketahui Publik!

PEMKAB, (GE).- Kementerian Keuangan Republik Indonesia menegaskan, rincian penggunaan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN maupun sumber lainnya wajib diketahui publik. Hal ini untuk menghindari kecurigaan adanya penyalahgunaan atau penyelewengan di desa bersangkutan.

“Ya, Kepala Desa atau aparatur desa harus transparan dalam penggunaan keuangan desa dari berbagai sumber,” kata Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Rukijo saat kegiatan sosialisasi kebijakan dana desa di Garut, Jawa Barat, Rabu. (23/ 12/ 2015)

Dijelaskannya, sesuai aturan aparatur desa harus mendokumentasikan semua keuangan desa mulai dari pendapatan sampai pengeluaran harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian seluruh penggunaan anggaran yang sudah didokumentasikan itu harus dipublikasikan ke masyarakat desanya.

” Tentu, harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat melalui BPD (Badan Pemusyawaratan Desa), lalu diinformasikan atau dpublikasikan secara terbuka,” katanya.

Jika desa tidak mempublikasikan realisasi anggaran, kata Rukijo, sesuai aturan masyarakat berhak menanyakannya langsung kepada desa. Disamping itu, masyarakat diharapkannya dapat aktif bertanya dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila ada kecurigaan penyalahgunaan anggaran desa.

“Masyarakat harus proaktif bisa melalui BPD, dan harus dilaporkan (penyalahgunaan),” katanya.

Ditambahlannya, alokasi dana desa ini diantaranya diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik atau infrastruktur semisal jalan, jembatan dan irigasi.

“Pada saat pembangunan fisik harus swakelola, padat karya, melibatkan masyarakat di desa bersangkutan. Jangan pakai kontraktor dari luar, karena nanti uangnya dipakai di luar,” tegasnya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN