Rp 37 Miliar ADD Belum Bisa Dicairkan

GARUT, (GE).- Sebanyak 20 persen sisa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016, hingga saat ini belum bisa di serap oleh semua Desa yang ada di Kabupaten Garut. Dana yang seharusnya cair di penghujung tahun 2016 dan merupakan pencairan di termen ke-3 tersebut sangat di harapkan oleh masyarakat, terutama para perangkat Desa, karena di dalamnya termasuk dana yang di peruntukan sebagai penghasilan tetap (Siltap) para perangkat Desa.

Saat ditemui di kantornya, Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Margiyanto, membenarkan jika sisa anggaran tersebut memang belum cair. Saat ditanyakan alasannya, margiyanto menjawab bahwa itu semua merupakan dampak dari di tangguhkannya Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016.

Selain adanya kebijakan penangguhan dana alokasi umum yang terjadi di Kabupaten Garut, belum adanya dana bagi hasil (DBH) hingga akhir tahun 2016 di Kabupaten Garut itu sendiri, merupakan faktor lain yang menjadikan sisa anggaran ADD tahun 2016 belum bisa di cairkan. Margiyanto menambahkan, menurut Undang-undang desa, sumber ADD itu merupakan 10 persen dari dana alokasi umum, di tambah dengan dana bagi hasil.


Oleh karena itu, hingga saat ini pemerintah masih belum bisa menyalurkan dana tersebut. Peraturan itu, juga terdapat pada UU nomor 6 tahun 2014 dan UU nomor 23 tahun 2014 yang berbunyi bahwa ADD berasal dari 10 persen dari dana perimbangan setelah di kurangi dana alokasi khusus (DAK). Artinya, kalau DAK di keluarkan maka akan muncul angka 10 persennya dari DAU yang di tambah DBH, dan itulah yang di anggarkan untuk ADD.

Kendati demikian, sisa anggaran alokasi dana desa tahun 2016 tetap akan di cairkan oleh pemerintah, namun semua itu harus melalui mekanisme kebijakan pemerintah dengan cara mengalokasikan kembali 20 persen anggaran tersebut. Tetapi soal waktu pencairannya masih belum bisa di pastikan.

“ya kita tunggu aja kebijakan pemerintah daerah selanjutnya. Jika dananya sudah ada, pasti akan segera kita cairkan,” ungkapnya.

Buktinya, kata Margiyanto, anggaran ADD yang 20 persen di tahun 2017 sudah kita cairkan. Yang jelas, 20 persen sisa ADD anggaran tahun 2016 dengan nilai kurang lebih 37 milyar rupiah tersebut tidak akan jadi dana silva yang selama ini jadi isu yang bergulir di masyarakat.

“Bagaimana bisa jadi silva, dananya juga kan belum ada” tuturnya, Rabu (18/01/2016).

Sementara itu, kepala bidang dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) Kabupaten Garut, Asep Mulyana mengimbau ke semua masyarakat, terutama para kepala desa di Kabupaten Garut, agar bisa bersikap bijak dan tidak berasumsi negatif. Saat ini semua unsur yang berkait terus melakukan koordinasi mengenai hal itu.

Kita harus nisa melihat alur anggaran ADD itu sendiri, seperti yang sudah di katakan oleh pihak BPKAD, jika ADD berumber dari DAU di tambah DBH yang di kalikan 10 persen. Jika salah satu komponen itu memang belum ada, ya mau bagaimana ada angka yang muncul, tambahnya.

Dengan tertangguhkannya 20 anggaran alokasi dana desa tahun 2016, tentunya mempengaruhi sebagian kebijakan pemerintah. Salah satu contohnya, terlambatnya pembagian upah atau siltap para perangkat desa hingga beberapa bulan. Hal tersebut di rasakan oleh Wiwin kepala Desa Cigaronggong, Kecamatan Cibalong.

Dengan terpaksa kita harus mencari dana talang untuk memenuhi hak para aparat Desa. Dengan demikian maka muncul hutang dengan harapan dana sisa anggaran alokasi dana desa yang 20 persen itu segera cair, untuk membayar semua tungggakan. Saya selaku kepala Desa sangat percaya terhadap Pemerintah daerah maupun pusat dalam memecahkan persoalan ini, pungkas wiwin. (Useu G Ramdani)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI