Raskin Sering Tekor, Sekda Garut Kumpulkan Sejumlah Kades

KOTA, (GE).- Terakit persoalan raskin di beberapa desa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Iman Alirahman, Selasa (1/12/2015) mengumpulkan para kepala desa yang desanya masih mempunyai tunggakan pembayaran beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) ke pihak Bulog.

Ditemui seusai kegiatan “Evaluasi Pembayaran Raskin” di gedung pendopo Garut, Selasa (1/12/2015), Sekda menyebutkan, tunggakan pembayaran raskin di Kabupaten Garut saat ini ditenggarai mencapai Rp 3,040 miliar lebih.

“Tunggakannya masih cukup besar , mencapai di atas Rp 3 miliar. Desa yang masih menunggak pembayaran raskin ini tersebar hampir di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Garut,” tukasnya.

Dikatakannya, tunggakan ini harus segera dibayar, maka oenyaluran raskin ke depannya akan terhambat. Batas waktu pembayaran yang diberikan kepada para kepala desa hingga akhir Minggu pertama bulan Desember 2016.

Sekda menilai, respon para kepala desa terkait hal ini cukup positif. Mereka menyatakan kesanggupannya untuk segera melunasi tunggakan ke pihak Bulog. Ketika ditanya alasan para kepala desa sehingga terjadi keterlambatan pembayaran raskin ke Bulog, Iman menerangkan, hal ini akibat masih banyaknya warga yang belum membayar dengan berbagai alasan. Dengan tegas Iman menyangkal kalau keterlambatan pembayaran raskin ini karena banyaknya kepala desa yang menggunakannya untuk pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB).

“ Ke depannya akan ada sistem baru untuk pembagian raskin ini sehingga warga yang sudah membayar bisa mendapatkan raskin. Sedangkan yang belum membayar tak akan dibagi. Hal ini dikarenakan banyak warga yang benar-benar membutuhkan raskin akan tetapi haknya tak terpenuhi karena masih adanya tungggakan sebagian .” Bebernya.

Dalam kesempatan tersebut Iman mengatakan jatah raskin Kabupaten Garut saat ini masih tak sebanding dengan tingkat kebutuhan sebenarnya atau dengan jumlah warga miskin. Hal ini terjadi dimungkinkan akibat adanya koordinasi yang kurang antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Hal ini sering terjadi di lapangan dimana jumlah raskin yang diterima tak sebanding dengan jumlah warga miskin yang ada. Oleh karenanya diharapkan ke depannya koordinasi dua lembaga ini bisa ditingkatkan,” tandasnya.

Diungkapkannya, saat ini jumlah penerima raskin di Garut mencapai 187.239 kepala keluarga. Padahal jumlah rakyat miskin yang seharusnya mendapatkannya jauh lebih banyak.
Iman juga menjelaskan bahwa pembagian raskin pada saat ini telah melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dengan demikian bisa dengan mudah diketahui apabila terjadi penyelewengan misalnya dari Bulog, Tim Koordinasi serta Satker Tingkat Desa.” Pungkasnya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN