Raihan WTP Disangsikan, Bupati Garut Tantang Akuntan Periksa Keuangan Pemkab

GARUT, (GE).- Raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Pemkab Garut dari BPK RI mulai disangsikan banyak kalangan. Namun dengan tegas Bupati Garut Rudy Gunawan membantah jika predikat WTP yang diraih Pemkab Garut didapat lewat praktek sogok menyogok auditor BPK. Menurutnya, Garut meraih predikat WTP karena penyajian laporan keuangan pemerintahan yang baik, salahsatunya soal penataan asset pemerintah daerah yang beberapa tahun ke belakang terus jadi masalah.

Menurut Rudy, tidak mungkin BPK memberikan status WTP kepada Pemkab Garut jika laporan keuangan yang disampaikan tidak memenuhi standar. Karena, predikat WTP itu sifatnya terbuka dan nyata, bisa terlihat langsung dari laporan yang disampaikan.

“WTP itu nyata, kelihatan, silahkan diuji, diperiksa lagi laporan keuangan Pemkab Garut oleh akuntan-akuntan yang ahli,” katanya kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/05/2017)


Rudy menegaskan, bagi pemerintah daerah sendiri, sebenarnya predikat WTP tidak memberi keuntungan tersendiri. Namun, memang dari segi kredibilitas, penyelenggaraan pemerintah bisa disebut telah benar dengan adanya predikat WTP.

“Enggak ada reward apapun dari pemerintah pusat bagi daerah yang dapat WTP, DAU juga tidak nambah,” katanya.

Rudy mengakui, dari hasil pengujian lapangan oleh BPK, memang ada beberapa proyek yang ada temuan hingga harus ada pengembalian uang ke Negara. Namun, ketentuannya, jika pengembalian masih dibawah 2 persen dari nilai APBD, maka BPK masih bisa mengeluarkan predikat WTP.

“Garut ada pengembalian dari proyek sebesar Rp 8 miliar, yang paling besar dari proyek jalan di Talegong sampai Rp 1,6 miliar, tapi itu nol koma sekian persen dari APBD,” katanya.

Rudy menjamin, predikat WTP yang diterima Pemkab Garut dari BPK memang karena kinerja Pemkab Garut dalam menyusun laporan keuangan, terutama dalam melakukan penyelesaian masalah asset-asset pemerintah. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI