Pungutan untuk Siswa Rp 1,2 Juta, Perbup BLUD Beratkan Prakerin Siswa SMK di Garut

TARKID, (GE). – Besarnya pungutan biaya bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam melaksanakan tugas Praktek Kerja Industri (Prakerin) di Garut kini dirasakan sangat memberatkan bagi siswa.

Besarnya biaya ini dialami oleh para siswa jurusan kesehatan saat melaksanakan tugas prakerin di lembaga di Puskesmas dan RSU dr. Slamet Garut. Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 1172 tentang BLUD tersebut, untuk masing masing siswa yang prakerin di lembaga pelayanan kesehatan milik pemerintah tersebut dikenai biaya bulanan sebesar Rp. 250.000,- dan biaya harian antara Rp. 5.000 – Rp. 6.000.

Sehingga untuk biaya prakerin per bulan, masing masing siswa harus mengeluarkan kocek lebih dari 400.000 rupiah. Sedang lama prakerin rata-rata berlangsung selama 3 bulan, dengan demikian untuk tugas prakerin, masing siswa harus membayar pungutan berdasar perbup itu sebesar Rp. 1,2 juta.

Menanggapi hal ini, Kepala SMKN 1 Garut yang juga Ketua MKKS SMK, Dadang Johar Arifin mengakui, pungutan tersebut sangat membebani siswa. “Pungutan tersebut memang hanya dikenakan bagi siswa prakerin untuk jurusan kesehatan yang praktek di Puskesmas maupun Rumah Sakit. Untuk jurusan lain tidak dikenakan biaya apapun,” kata Dadang, usai pelepasan siswa prakerin SMKN 1 Tahun ajaran 2016/2017, Kamis (4/8/16).

Oleh karena itu, Dadang meminta kepada Bupati agar mencabut perbup tersebut karena dinilai memberatkan orang tua siswa. ” Dengan segala kerendahan hati, saya mohon pada Pak Bupati agar perbup tersebut dicabut saja. Karena, selain memberatkan orang tua siswa, perbup ini juga bertentangan dengan jargon sekolah murah sebagaimana sering kita gembar gemborkan,” imbuh Dadang.

Terkait hal ini, Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, pungutan itu memang berdasarkan aturan resmi berdasarkan perbup. “Jadi itu memang bukan pungli. Ini memang ketentuan terkait dengan BLUD. Bukan cuma prakerin siswa SMK saja, termasuk mahasiswa kedokteran juga kalo praktek juga dikenai biaya,”ujar Bupati.

Bupati menambahkan, penarikan biaya bagi siswa praktek tersebut, lanjutnya, dimaksudkan untuk keperluan bahan bahan praktikum mereka sendiri. “Itu sebenarnya untuk bahan bahan praktek mereka sendiri. Namun jika memang ini dirasakan memberatkan, kita akan kaji lagi, kita lihat korelasi dengan aturan aturan yang lainnya,” pungkas Rudy.

Sebelumnya, Bupati Rudy hadir ke SMKN 1 Garut dalam rangka peresmian pelepasan sekitar 800 siswa prakerin di sekolah tersebut. Mereka berasal dari berbagai jurusan, baik manajemen perkantoran, ekonomi, multimedia, maupun kesehatan. Mereka akan melaksanakan prakerin selama tiga bulan hingga bulan Oktober mendatang, di berbagai lembaga, baik lembaga pemerintahan, BUMN, BUMD maupun swasta. (Slamet Timur). ***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN