Postur Dana BOS Tidak Proporsional , DPRD Garut Segera Surati Mendikbud

SEJUMLAH kepala sekolah di Garut mengeluh terkait postur aturan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang baru. Dalam aturan itu, ditetapkan 20 persen anggaran BOS harus digunakan untuk belanja buku. Selain itu, 15 persen anggaran BOS yang diterima sekolah harus digunakan untuk gaji pegawai honorer dan 10 persennya untuk pajak.

Aturan baru ini dirasakan memberatkan pihak sekolah. Pasalnya, sekarang semua sekolah dilarang melakukan pungutan kepada siswa. Jadi pengelola sekolah dipaksa untuk menggunakan alokasi anggaran terbatas yang telah ditentukan dalam Juklak dan Juknis BOS.

Kepala SMPN 5 Garut, Wahyu Malik, mengaku kutar ketir dengan postur anggaran BOS saat ini. Pasalnya ia harus meminimalisir berbagai kegiatan pembinaan prestasi.


Ia mencontohkan, kegiatan ekstrakurikuler banyak yang dihentikan karena biaya operasionalnya sudah tak mencukupi lagi. Menurutnya, postur dana BOS sekarang hanya cukup untuk operasional jam pelajaran yang wajibnya saja. Jika sekolah ingin mengembangkan prestasi siswa tentunya akan kesulitan.

“Untuk meraih prestasi ini kan harus ada pembinaanyang intensif. Biayanya cukup besar. Pasalnya pelatih yang didatangkan merupakan para profesional,” katanya.

Wahyu mencontohkan, untuk melatih siswa yang berprestasi di bidang pencak silat tentunya harus mendatangkan profesional di bidangnya. Tentunya mereka tak akan mau mengajar jika tak diberi upah.

Ungkapan senada disampaikan Kepala SMPN 4 Garut, Burhan, S.Pd, menurutnya akibat postur dana BOS seperti ini beberapa kegiatan ekstrakurikuler harus dihentikan dulu. Pasalnya, ia harus kembali mengkaji kemampuan keuangan sekolah.

“Saya tidak mau kegiatan belajar mengajar yang wajib terganggu gara-gara postur anggaran yang tak ideal. Terpaksa beberapa kegiatan ekstrakurikuler dihentikan dulu,” katanya.

Ia menjelaskan, saat postur dana BOS tak ideal pihak sekolah pun dilarang memungut uang dari siswa. walaupun sekadar untuk membayar mentornya. Jadi daripada bermasalah lebih baik berhenti dulu.

“Saya takut saat ini tim Saber Pungli sedang gencar. Jangan-jangan gara-gara ada iuran dari siswa malah ditangkap Saber Pungli lagi,” cetusnya.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut, Asep D Maman, mengakui jika banyak sekolah yang mengeluh kepada pihaknya terkait aturan BOS saat ini. Namun pihaknya belum bisa mengambil sikap karena harus melakukan rapat kerja terlebih dulu dengan Dinas Pendidikan.

“Saya sudah mendengar keluhan dari sejumlah kepala sekolah. Mereka menyebut tak bisa berbuat banyak untuk mengembangkan prestasi dengan dana BOS saat ini. Tapi di sisi lain mereka (kepala sekolah) dituntut prestasi karena juga menjadi indikator penilaian saat menjabat,” ujar Asep.

Menurut Asep ada sekitar 50 kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah namun kini tak bisa dijalankan karena khawatir disebut pungli. Pihaknya pun akan segera meminta kejelasan kepada Kemendikbud mengenai penggunaan dana BOS dan aturan permintaan iuran kepada siswa.

“Jika anggaran BOSnya ditambah itu tak jadi soal. Tapi jika tidak akan mengganggu kegiatan lainnya,” ucapnya.

Asep mencontohkan, untuk pelatihan siswa menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) banyak sekolah di Garut yang tak mempunyai sarana. Akibatnya sekolah harus melatih keterampilan komputer siswanya di lokasi lain, atau harus mendatangkan instruktur komputer.

“Di BOS itu tidak ada anggaran untuk UNBK. Di sisi lain siswa dituntut untuk bisa. Bisa saja siswa itu mau bayar, cuma sekolah takut untuk memungut,” katanya.

Para kepala sekolah, tutur Asep, meminta batasan terkait iuran yang disebut pungli atau dikecualikan dari pungli. Jangan sampai pihak sekolah tertangkap tim Saber PUngli padahal saat meminta iuran sudah disepakati dengan orang tua siswa dan komite sekolah.

“Sejumlah kegiatan ekstrakulikuler juga banyak yang tidak bisa berjalan karena tak ada jalan. Padahal kegiatan itu sebagai penunjang prestasi siswa,” ucapnya.  (Farhan SN)***

 

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI