Polisi Terus Kembangkan Kasus OTT Disdukcapil, Jumlah Terperiksa Bertambah Jadi 16 Orang

GARUT, (GE).- Pascaoperasi tangkap tangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Senin (06/02/2017) lalu masih dalam proses pengembangan. Bahkan terperiksa dalam kasus dugaan pungli pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan E-KTP terus bertambah.

Semula, Tim Saber Pungli memeriksa 11 orang pegawai di Disdukcapil, kini jumlahnya bertambah menjadi 16 orang, termasuk Darsani, yang merupakan Kepala Disdukcapil Kabupaten Garut. Semua terperiksa dimintai kesaksiannya oleh Unit Tindak Pidana Korupsi dan Unit Ekonomi Khusus Polres Garut.

Berdasarkan keterangan para saksi, jumlah pungutan biaya administrasi per layanan yaitu senilai Rp 60 ribu tiap pembuatan, Akta Kelahiran, E-KTP, dan Kartu Keluarga, jumlah tersebut jika dianalisa maka per tahunnya berada di kisaran Rp 1,8 M.


“Masyarakat biasanya dimintai biaya administrasi oleh oknum senilai Rp. 60 Ribu, tentunya kalo dikalikan pertahun bisa mencapai Rp. 1,8 M, karena seharinya rata-rata ada 100 pemohon,” ungkap Kasubag Humas Polres Garut, AKP. Ridwan Tampubolon.

Meskipun tidak merugikan keuangan negara, namun angka sebesar itu tentunya merugikan jutaan masyarakat Garut selaku pemohon. Berdasarkan pantauan Tim “GE” di Markas Kepolisian Resort Garut, Tim Penyidik terus mengembangkan kasus ini.

Sementara itu, 16 orang terperiksa, menjalani pemeriksaan secara bergantian di ruangan Unit I Tindak Pidana Korupsi Polres Garut. (Hakim)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI