Polda Jabar Tetapkan Beberapa Perusahaan di Kawasan Darajat Sebagai Tersangka, Bupati Garut: “Kita Tidak Bisa Apa-apa”

GARUT, (GE).- Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, pihaknya tidak bisa menutup kawasan wisata Darajat di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, walaupun enam perusahaan yang ada di kawasan tersebut terjerat masalah hukum.

” Kita tidak bisa apa-apa,” kata Bupati saat dimintai tanggapan terkait penindakan pemerintah daerah tentang beberapa perusahaan objek wisata Darajat. Sebelumnya Polda Jabar telah menetapkan beberapa perusahaan sebagai tersangka karena diduga tersangkut kasus banjir bandang Sungai Cimanuk.

Rudy menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Garut memang telah mengetahui Polda Jabar, sedang menangani kasus bencana alam banjir Sungai Cimanuk Garut. Perkembangan sementara kasus tersebut, kata bupati, sudah mengarah pada penetapan tersangka diantaranya perusahaan di kawasan wisata Darajat.

Namun Bupati Garut mengaku tidak mengetahui dasar pertimbangan Polda Jabar menetapkan tersangka terhadap perusahaan di kawasan wisata Darajat.”Saya tidak tahu pertimbangan dasar Polda, kalau mengarah aspek lingkungan bisa saja, Darajat tidak punya Amdal, tapi itu tidak ada hubungan dengan Cimanuk,” katanya.

Ia menambahkan, jika Polda Jabar akan memasang garis polisi di kawasan Darajat tersebut, tidak menjadi masalah, karena kewenangannya.

Selanjutnya Rudy Gunawan menyatakan, segera meneliti kembali bentuk pelanggaran pembangunan objek wisata di Darajat sebelum akhirnya diputuskan dibongkar atau dilegalkan.

“Besok atau lusa dilakukan proses penelitian,” tukasnya, Rabu (11/1/2017)

Bupati berharap perusahaan wisata di kawasan Darajat dapat mematuhi aturan sesuai Peraturan Bupati, dengan mengacu pada tata ruang dan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.”Segerta melakukan penyesuaian Perbup tentang tata ruang, untuk dibenahi. Jika tidak, maka kita akan bongkar,” tegasnya.

Sebelumnya Polda Jabar menetapkan tujuh perusahaan sebagai tersangka kasus perusakan lingkungan hingga menyebabkan bencana banjir bandang Sungai Cimanuk di Kabupaten Garut, 20 September 2016 lalu.

Perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka itu karena diduga melanggar Undang-undang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Tata Ruang. (Jay)***

Editor: Kang Cep.