PNS Dilarang Lakukan Kegiatan Politik dalam Pilkada, Panwaskab: Sanksinya Bisa Sampai Dipecat

GARUT, (GE).- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Garut, mengingatkan PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melakukan kegiatan kampanye politik atau dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena menyalahi aturan yang berlaku.

“Saya ingatkan bahwa ASN harus netral dalam Pilkada Garut maupun pemilihan gubernur,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri, kepada sejumlah awak media, Jumat (12/01/2018).

Dijelaskannya, Panwaskab Garut sudah beberapa kali melakukan sosialisasi terkait larangan ASN untuk tidak terlibat politik dengan menyampaikan dukungan kepada salah satu pasangan peserta pilkada.


Sosialisasi itu meliputi pembahasan berbagai sanksi yang akan diberikan kepada ASN apabila terbukti melakukan praktik kampanye dalam pilkada. “Jika ada ASN yang melanggar aturan akan diproses,” katanya.

Ia menambahkan, larangan bagi ASN itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dan Undang-undang Aparatur Sipil Negara berikut akan diberikan sanksi apabila melanggar. “Sanksinya bisa saja ditunda gajinya, kenaikan pangkat, atau diberhentikan,” katanya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI