PKL Mau Direlokasi Asalkan Pekab Garut Penuhi Empat Tuntutan Mereka

AWING Rantik saat ditemui di Jalan Siliwangi Kecamatan Garut Kota.*

KOTA, (GE).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut tetap pada pendiriannya untuk mensterilkan zona merah di kawasan Jalan Ahmadyani Garut. Namun penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) mendapatkan perlawanan dari para pedagang yang belakangan ini kehilangan mata pencaharian.

Sebenarnya, mereka mau untuk pindah ke tempat relokasi yang telah disediakan oleh Pemkab Garut asalkan dengan empat syarat yang harus dipenuhi. Jika keempat syarat tersebut tak kunjung dikabulkan, mereka sudah menyatakan sikap akan sekuat tenaga berjualan di zona merah demi kelangsungan usaha.

Ketua PKL Garut, Awing Rantik, mengatakan sejak penertiban dilangsungkan diakuinya sudah dua kali terjadi bentrokan fisik antara petugas dan PKL. Hal tersebut dikarenakan jalur komunikasi antara PKL dan Pemkab tersumbat.

Menurut Awing, sampai saat ini para PKL tak pernah diajak bicara terkait penertiban kota. Seakan ada pemaksaan tanpa solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Sebenarnya, kita sepakat penertiban PKL di zona merah dilakukan. Tapi ajaklah kami berunding jangan sampai dipaksa berjualan di tempat yang tak ada pembelinya,” ujar Awing, saat ditemui “GE” di Jalan Siliwangi, Kecamatan Garut Kota, Sabtu (11/6/2016).

Awing menyayangkan sikap bupati yang cenderung arogan. Bahkan dirinya ditunjuk sebagai biang kericuhan saat penertiban berlangsung. Padahal, Awing menuding, Bupatilah biang keributan yang telah mengerahkan pasukan Dalmas dan Satpol PP.

Masih menurut Awing, sebenarnya PKL mau pindah ke tempat relokasi asalkan Pemkab memenuhi empat syarat yang diajukan PKL. Keempat syarat tersebut antara lain, PKL menuntut agar pemerintah memberikan konvensasi, pemerintah juga harus memberikan bantuan permodalan, selain itu, Hak Guna Pakai (HGP) dan Hak Guna Usaha (HGU) lapak yang akan ditempati harus jelas. Tuntutan terakhir, pemerintah harus menyediakan badan usaha koperasi sebagai wadah PKL dalam menjalankan usahanya.

Awing menjamin, jika tuntutan itu dipenuhi Pemkab Garut seluruh PKL akan pindah ke tempat relokasi yang telah disediakan. Bahkan jika ada PKL yang membandel Pemkab tak usaha turun tangan pasalnya pengurus PKL sendiri yang akan turun tangan.

Namun jika tuntutannya tak dipenuhi maka jangan harap PKL akan pindah. Pasalnya, Perda yang mengatur PKL itu masih banci dan belum ada Perbupnya. Sehingga PKL berhak berjualan di mana saja. (Farhan SN)***