Petinggi CSI Jadi Tersangka, LPKSM AL-Badar Perjuangan Kawal Proses Pengembalian Dana Anggota

CIREBON, (GE).- Setelah dua orang petinggi PT. Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di tetapkan sebagai tersangka, kini terjadi polemik diantara manajemen CSI dengan anggota KSPPS BMT CSI. dalam kasus ini, PT. CSI dituding telah penghimpunan dana dari masyarakat secara ilegal, yang di sangkutkan dengan tindak pidana pencucian uang oleh pihak Bareskrim Mabes Polri.

Masalah tidak berhenti sampai di situ saja, masyarakat yang sudah bergabung bersama koperasi tersebut, kini mulai menanyakan keberadaan uang yang di simpan sebagai investasi. Bahkan mereka menuntut ganti rugi atas semua uang yang telah disimpan dan konvensasi yang biasa mereka terima.

Sebagai lembaga perlindungan konsumen, LPKSM AL-Badar Perjuangan segera mengambil tindakan. Setelah mengkonfirmasi kepada pihak manajemen CSI, ketua LPKSM AL-Badar Perjuangan, Vinartie Sapta Arini, S. Sos, menemui ratusan anggota koperasi di Kota Cirebon. Dalam pertemuan yang berlangsung pada hari Minggu, (22/01/2017) tersebut, pihak LPKSM AL-Badar Perjuangan, membawa draf penawaran perjanjian tahapan proses pengembalian yang di buat oleh pihak manajemen CSI.


Menurut Vinartie, kasus ini cukup menarik, pasalnya jika kita melihat beberapa kasus serupa, pihak perusahaan yang tersangkut kasus hukum tidak peduli dengan nasib para anggotanya. Tetapi untuk kasus CSI ini berbeda, karena setelah ada desakan dari LPKSM Al-Badar Perjuangan, ternyata ada itikad baik dari manajemen CSI untuk mengambalikan dana anggotanya.

Dalam draf perjanjian yang di tawarkan oleh manajemen CSI tersebut, berisikan tahapan dan aturan dalam pengembalian dana nasabah yang berjangka. Poin pertama, jika anggota menyimpan uang selama rentan waktu simpanan antara 0 sampai 12 bulan, maka dana tersebut akan dikembalikan secara bertahap dalam jangka waktu 10 bulan. Poin ke dua, yaitu jika anggota sudah menyimpan dana selama 13 sampa i 24 bulan, akan dikembalikan secara bertahap dalam jangka 20 bulan. Sedangkan poin ketiganya ialah, jika dana tersebut sudah tersimpan di koperasi selama lebih dari 25 bulan, akan dikembalikan secara bertahap dalam jangka 30 bulan.

Vinartie menambahkan, ini hanyalah penawaran yang datang dari manajemen CSI, namun jika poin-poin tersebut masih di rasa kurang, ataupun ada usulan dari para anggota koperasi, maka akan disampaikan kembali ke pihak manajemen CSI. Pasalnya, LPKSM Al-Badar sebagai lembaga perlindungan konsumen, ingin agar kasus ini bisa segera selesai.

Rupanya, perkataan Vinartie terbukti, setelah selesai membacakan draf perjanjian di depan para anggota yang di wakili oleh masing-masing kepala cabang itu, timbul beberapa pendapat dan pertanyaan. Ada yang setuju dengan penawaran tersebut, namun ada juga yang tidak setuju. Bahkan ada beberapa anggota yang tetap menginginkan agar keuntungan sebanyak 5 persen yang biasa di dapatkannya, terus mengalir hingga masa pengembalian dana pokok.

Salah seorang anggota koperasi asal Majalengka, Ade Sofwan, menuturkan, dirinya cukup memberikan apresiasi positif terhadap manajemen CSI, yang sudah ada itikad baik untuk mengembalikan dana nasabah. Namun sebenarnya, ia sangat menginginkan agar koperasi bisa kembali berjalan seperti biasa. Selain itu, Ade berharap agar dua orang petinggi CSI yang sedang berurusan dengan hukum, bisa kembali ke tengah-tengah anggota, dan menjalankan perusahaan untuk kesejahteraan bersama.

Di tempat berbeda, seorang praktisi hukum, Syam Yosef SH. MH, berpendapat, jika berdasarkan prinsip hukum, semua itu tentunya harus terlebih dahulu di buktikan dalam proses peradilan. Apakah pimpinan koperasi ini dipandang harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang di sangkakan oleh penyidik dan kemudian nanti di dakwakan oleh penuntut umum di persidangan. Oleh karena itu, ini semua tergantung terhadap bagaimana hubungan antara pengurus korasi dengan anggotanya, yang ingin mengetahui dan mempunyai hak tau bagaimana permasalahan yang di hadapi para pengurus koperasi saat ini.

Di samping itu, lanjut Yousef, tentunya ada tuntutan dari anggota untuk mendapatkan kembali dana yang sudah mereka simpan selama ini. Maka mau tidak mau, pengurus koperasi harus melindungi hak-hak para anggotanya.

Menyoal tentang draf penawaran dalam proses pengembalian dana anggota, Syam berpendapat jika hal itu memang harus di lakukan oleh para pengurus koperasi. Tetapi tetap itu semua akan bisa dilakukan setelah adanya putusan di pengadilan kepada kedua pengurus koperasi yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Tujuannya, agar tata cara ataupun tahapan pengembalian dana trsebut bisa berjalan lancar. Karena jika hal itu dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan, maka saya yakin tidak akan bisa selesai dengan baik. (Useu G Ramdani)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI