Pesimistis Pendaftaran CPNS Tahun 2018, Kaum Honorer di Garut Memohon Bupati Segera Menurunkan SK Penugasan

ilustrasi.

GARUT,(GE).- Kegalauan para tenaga honorer, khususnya guru seoalh tak kunjung usai. Bahkan mereka pesimis meski ada kabar pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka tahun ini (2018). Mereka berharap pengangkatan CPNS berdasarkan tahapan atau lama bekerja sebagai tenaga honorer.

“Terus terang saja setelah saya membaca berita di media massa bahwa pendaftaran cpns ditangguhkan hati saya galau. Makanya saya pesimis pendaptaran cpns akan dibuka tahun 2018 ini,” ungkap Entin salah satu guru SD honorer, Kamis (30/8/2018).

Ia menilai, jika tes atau seleksi CPNS dibatasi dengan kelompok usia maka hal itu tidak adil.


“ Kasihan kalau guru atau tenaga honorer yang usianya diatas 35 tahun tidak boleh ikutan seleksi sedangkan masa kerja mereka sudah lama. Alangkah baiknya jika CPNS itu diperuntukan bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi,” harapnya.

Ketua Fagar Garut Cecep Kurniadi, berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dapat segera memberikan SK Penugasan sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 1 tahum 2018.

“Kami juga meminta kepada DPRD untuk segera mengkoordinasikan dengan pusat supaya memberikan kejelasan tentang SK penugasan seperti di kabupaten lain yang telah dilakukan. Contohnya, Kabupaten Tasikmalaya, Purwakarta, Sumedang, dan lainnya, SK tersebut akan segera dikeluarkan oleh Bupatinya,” katanya, Kamis (30/8/2018).

Diungkapkannya, saat ini di Kabupaten Garut ada skitar 8 ribuan guru/ tenaga honorer untuk tingkat SD dan SMP. “ Ketika kemrin rekan rekan kami yang ikut PPG dan Alhamdulillah lulus. Untuk mengikuti jenjang berikutnya harus ada legalitas dari daerah artinya harus ada SK,” tandasnya.

Dijelaskannya, sejumlah tenaga honorer juga ada yang belum dapat NUPTK sampai saat ini. Untuk pengabdiannya yang hampir 5 tahun belum dapat NUPTK karena salah satu persyaratannya harus ada SK Bupati.

“ Kami mohon ada upaya dikonsultasikan dengan pusat terkait SK Bupati tersebut. Masa dari kabupaten yang lain sudah mengeluarkannya tetapi di Garut hanya akan dan akan,” tukasnya. (Alle)***

Editor: ER.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI