Peserta Aksi Ragukan Legalitas SK Penugasan yang Dikeluarkan Disdik

GARUT, (GE).- Perwakilan peserta aksi dan Bupati Garut telah mencapai kesepakatan terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) penugasan guru honorer. Namun, SK tersebut sedikit janggal karena hanya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Kejanggalan tersebut diungkapkan oleh salah seorang guru honorer, Endahwati (40), guru SDN Rancasalak 1, Kecamatan Kadungora mengaku ragu dengan SK penugasan yang akan dikeluarkan oleh Disdik. Pasalnya, SK serupa pernah diterimanya pada tahun 2010.

Pada kenyataannya, SK yang diterimanya tidak berlaku untuk dijadikan sebagai persyaratan sertifikasi. Bahkan ia ditertawakan oleh petugas saat akan pemberkasan.


“Berkaca dari pengalaman, dulu saya pernah dapat SK dengan tandatangan kepala dinas. Namun malah ditertawakan. Pasalnya, kopnya bupati tapi tanda tangan kepala dinas,” ujar Endah di DPRD Garut, Selasa (18/9/2018).

Saat Bupati menyebut SK penugasan dari Disdik, Endah sempat akan protes. Ia ingin menyampaikan langsung pengalamannya kepada Bupati. Tapi ia tak mendapat kesempatan untuk berbicara.

“Sayang saat audensi yang bisa ngomong hanya ketua PGRI Kabupaten Garut, Ketua PGRI Jawa Barat dan Ketua Fagar. Sementara perwakilan peserta aksi hanya jadi pendengar,” kata dia.

Padahal, lanjut dia, audensi dengan bupati dan perwakilan DPRD merupakan momen yang langka. Jadi harusnya perwakilan anghota pun diberi kesempatan.

“Ini mah seolah-olah panggung bagi ketua PGRI dan Fagar saja,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan, semua tuntutan para guru sudah terakomodir. SK akan diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Garut. Sementara Plt Kadisdik Jajat Darajat telah diberhentikan kemarin.

“Semuanya sudah klir. Keinginan para guru sudah terakomodir,” kata Rudy, di Gedung DPRD, Selasa (18/9/18).

Saat ditanya keabsahan terkait SK yang akan dikeluarkan oleh Disdik bupati menandaskan sudah ada aturan baru yang membolehkan Disdik membuat SK untuk guru honorer.

“Bisa itu, ada aturan baru dari Sekjen Kementrian Pendidikan RI. Cukup oleh SK itu,” kata Rudy.

SK itu juga, bisa berlaku untuk sertifikasi dan penganggaran gaji dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, SK itu juga sekaligus menampik tudingan guru honorer itu ilegal.

Selain itu, Bupati akan mengirim surat ke Ombudsman supaya mendampingi. Jika Ombudsman membolehkan bupati mengeluarkan SK maka dirinya berani mengeluarkan SK bupati.

Bupati mengaku tak berani langsung mengeluarkan SK karena konsekwensinya berkaitan dengan anggaran. Menurutnya kalau SK bupati dikeluarkan Pemkab Garut harus menganggarkan dari APBD sebesar 300 miliar. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI