Pesantren di Garut Berkomitmen Ikut Berperan dalam Pemilu yang Bermartabat

GARUT – Peran pondok pesantren diharapkan dapat turut menyukseskan Pilkada dan Pemilu yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Pesantren sebagai lembaga nonformal yang memiliki basis massa yang banyak diharapkan bisa menggiring jamaah dan santrinya agar mau menentukan sikap politiknya dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Pengamat Politik CPR Institute, Pipih Suhendar, menandaskan kharismatik seorang kiyai atau ustadz tentunya bisa mempengaruhi dalam segala asfek kehidupan. Tentunya dalam penentuan sikap politik pun para ulama masih sangat diperhitungkan.

“Jadi sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu tentunya ada peran ulama di belakangnya. Jadi tak salah jika KPU dan Panswlu menggandeng pesantren dalam rangka menyukseskan Pilkada dan Pemilu,” kata Pipih.


Pipih, mengatakan, seorang ulama sejak zaman dulu biasanya diberi gelar sebagai seorang raden. Tentunya gelar itu tidak diberikan sembarangan melainkan kehormatan untuk seorang ilmuan agama dan memiliki tugas sebagai seorang negarawan.

“Jadi selain menyebar luaskan agama, ulama memiliki peran sebagai penjaga NKRI,” ucapnya.

Sementara itu, petugas KPU Garut yang turut memberikan arahan yaitu, Asep Anwar Musadad, S.Pd.I, mengapresiasi atas diselenggarakannya kegiatan seminar pemilu untuk pemula ini. Kegiatan ini sengaja dilaksanakan di Pesantren Al-Mubarokah dengan tujuan membangkitkan fungsi pesantren sebagai penggerak umat.

“Saya yakin, sosok ulama di pesantren masih menjadi panutan masyarakat. Jadi diharapkan pesantren bisa menggiring umat agar bisa bersama-sama menyukseskan Pilkada dan Pemilu yang akan dihadapi,” ujarnya, di Pesantren Al-Mubarokah, Sukawening, Garut, Jawa Barat, Kamis (22/2/18).

Saat ini KPU Jabar memiliki slogan “Nyoblos Euy”. Dengan slogan itu, KPU Jabar menargetkan jumlah pemilih bisa meningkat menjadi 77 persen.

Jawa Barat, kata Asep, tentunya akan menjadi penentu dalam Pemilu 2019 nanti. Pasalnya memiliki suara yang cukup banyak. Oleh sebab itu, ajakan untuk mencoblos harus terus digelorakan. Karena pemerintah telah menggelontorkan uang Rp 1,6 Triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubarokah, KH.Rd. Ahmad Yasid Khudori, menandaskan komitmennya dalam penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan. Setiap ulama tentunya bertanggung jawab dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terkait pentingnya Pilkada dan Pemilu.

Oleh sebab itu, kata Ahmad, memberikan pemahaman menentukan pemimpin yang baik dan menolak berbagai bentuk kriminal dalam Pilkada dan Pemilu harus digelorakan di pesantren dan majlis talim. Kalau sudah dipagari dengan ilmu tentunya politik uang dan politik kotor bisa ditangkal oleh masyarakat. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI