Pertama di Dunia, Pejabat Meninggal Dunia di Garut Ikut Dilantik

BUPATI Garut, Rudy Gunawan saat melantik sejumlah pejabat di Gedung Pendopo Garut, Jawa Barat.*

GARUT, (GE).- Penghujung Tahun 2016 yang lalu, Bupati Garut, Rudy Gunawan, melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Garut. Namun dalam daftar pelantikan yang dibacakan oleh petugas dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ada nama pejabat yang sudah meninggal tapi masih disebutkan. Pejabat yang bersangkutan adalah almarhum Dede Rustandi yang disebutkan dan dikukuhkan kembali menjadi Sekretaris Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan.

Pengisian jabatan pada Satuan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Garut yang baru sebagai tindak lanjut pemberlakuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Garut Nomor 9 tentang Penyusunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Garut itu terkesan dipaksakan. Kendati, proses penyiapannya terbilang cukup lama. Baik melalui sejumlah assesment, seleksi/lelang maupun job fit.

Karut marutnya pengisian jabatan pada SKPD baru di lingkungan Pemkab Garut itu terlihat sejak hari pertama Pelantikan dan Pengukuhan sebanyak 132 Pejabat Struktural Eselon 2 dan 3 setingkat Sekda, Kepala SKPD. Sekretaris SKPD, dan Camat di Gedung Pendopo Garut pada Rabu (28/12/16).

Dari daftar mereka yang dilantik, terdapat satu nama hingga dua kali disebutkan pada urutan awal dan urutan akhir yakni Teti Sarifeni semula Sekretaris DPRD menjadi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Belakangan diralat bila salah satunya dimaksudkan untuk Teni Sewara Rifa’i yang dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Pada Pelantikan dan Pengukuhan sebanyak 165 pejabat struktural eselon 3b setingkat Kepala Bagian, dan Kepala Bidang di tempat sama pada hari berikutnya, Kamis (29/12/16), sempat terjadi insiden yang membuat Bupati Garut Rudy Gunawan berang. Teks sumpah jabatan dibacakannya bukan untuk pejabat eselon 3 b melainkan pengangkatan para kepala sekolah.

Kesemrawutan lebih parah lagi terjadi pada Pelantikan dan Pengukuhan sebanyak 1.017 pejabat Struktural Eselon IV pada Jum’at (30/12/16). Para pejabat yang sudah dilantik dalam jabatan barunya maupun belum, terpaksa mesti mengikuti acara mulai pagi hingga menjelang tengah malam karena acara berlangsung molor dari jadwal.

Kepala Badan Kepegawian dan Diklat Kabupaten Garut, Buldan Junjunan, mengakui kalau hal tersebut benar adanya dan hal itu karena human eror ketika itu. “Itu human eror, karena belum adanya laporan dari kecamatan dan dinas terkait dan pegawai kami kurang cermat,” katanya. Tidak hanya yang meninggal ada juga yang duflikatif 4 orang serta 3 pegawai yang dilakukan koreksi penempatanya.

Hal tersbeut kata Buldan, secepatnya akan diperbaiki mengingat ketika pelantikan bulan lalu memang banyak sekali pekerjaan yang mungkin kurangnya ketelitian dari para pegawainya.

Di samping itu, sebanyak 111 Pegawai Negri Sipil eselon IV dan 7 orang eselon III sampai saat ini tidak memiliki jabatan dan nasibnya terkatung – katung. Mantan Inspektur itu membenarkan adanya PNS yang belum memiliki jabatan sampai saat ini, karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.

“Karena adanya SOTK yang baru tentu akan ada jabatan itu berkurang dan berimbas pada pegawai yang non job,” katanya, Selasa (03/01).

Menurutnya didalam permen tidak ada masalah kalau adanya PNS dengan status non job. Nanti kedepan akan diatur lagi bagimana jabatanya kedepan. “Untuk sekarang memang jabatanya menjadi jabatan fungsional umum atau staf,” katanya.

Dirinya berharap agar para PNS yang belum memiliki jabatan supaya bersabar, karena sebelum SOTK baru ada 35 SKPD, sekarang hanya ada 32 SKPD. “Itu merupakan salah satu resiko dari restrukturisasi, sebab semua ada aturan mainnya karena kebutuhan organisasi,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya, mengaku bingung ketika jabatan lamanya sebagai Kasi Kesra di Kelurahan Paminggir, tiba – tiba digantikan orang lain. “Saya juga bingung ketika saya sedang duduk di meja saya, tiba – tiba ada orang yang mengatakan ‘ibu saya yang gantikan ibu'” katanya sembari mencontohkan.

Sampai saat ini dirinyapun masih tidak tahu harus mengantor dimana karena tidak memiliki jabatan dan tidak memiliki kantor. Dirinya cuman berharap persoalan ini bisa terselesaikan secara baik, karena dirinya juga merupakan abdi negara. (Jay)***