Perjuangkan Daerah, APPDI Dibentuk

KOTA, (GE). – Untuk memperjuangkan hak-hak daerah penghasil panas bumi. Sejumlah kalangan yang selama ini concern dalam isu-isu panas bumi menggagas pendirian Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi (APPDI).

Hasanudin, Ketua Umum Badan Eksekutif Nasional APPDI mengungkapkan, sedikitnya ada empat hak dasar yang harus diperoleh oleh daerah-daerah penghasil panas bumi saat ada pemanfaatan panas bumi yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkeadilan, program CSR bagi masyarakat sekitar, Pemanfaatan Panas Bumi untuk pariwisata hingga listrik untuk zona 1 Area PLTP. Semua hak tersebut, telah diatur dalam undang-undang.

Hingga saat ini, menurut Hasan sedikitnya ada 296 daerah yang memiliki potensi panas bumi dan telah tergabung dalam ADPPI. Namun, dari jumlah tersebut baru beberapa saja yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan belum semua yang telah ditetapkan menjadi WKP dimanfaatkan secara maksimal.


“Di Garut misalnya, ada kawasan Gunung Papandayan yang hingga saat ini sedang diusahakan jadi WKP, tentu masyarakat dan pemerintah daerahnya harus mendorong agar segera ditetapkan jadi WKP,”jelasnya.

Hasanudin menyampaikan, ada dua pola pemanfaatan panas bumi yang diatur dalam undang-undang panas bumi yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan secara langsung diantaranya adalah untuk kepentingan pariwisata dan tidak langsung untuk kepentingan pembangkit listrik.

Pemanfaatan panas bumi baik secara langsung ataupun tidak langsung, menurut Hasan banyak yang prosedur perijinannya ada di pemerintah pusat, oleh karenanya kehadiran ADPPI menurutnya bisa jadi jembatan untuk kepentingan daerah dan pusat dalam pemanfaatan panas bumi.

“Ada potensi ribuan megawatt listrik dari 296 daerah penghasil panas bumi, harus ada akselerasi dalam pemanfaatannya, ADPPI akan mendorong pemerintah melakukan akselerasi pemanfaatan energi panas bumi selain untuk kepentingan wisata,” katanya. (Ari)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI