Periodesasi Kepsek Jilid Dua Dihantui Kegamangan

FARHAN SN/GE SEJUMLAH Kepala sekolah saat berkumpul dalam pembentukan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota.*

BUPATI Garut, H. Rudy Gunawan memegang komitmennya untuk terus menggulirkan aturan pembatasan jabatan kepala sekolah atau yang akrab disebut periodesasi kepala sekolah. Meski sarat tentangan dari kepala sekolah yang akan terkena dampaknya namun aturan itu akan terus diberlakukan. Tepatnya Bulan September 2016 Bupati, melalui Dinas Pendidikan akan kembali memberhentikan ratusan kepala sekolah yang masa periode pengabdiannya telah habis.

Usai melaksanakan rapat Muspida, Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, SH, MH, MP, kembali menegaskan akan melakukan periodesasi kepala sekolah jilid dua. Kini Pemkab sedang melakukan penilaian terhadap para kepala sekolah yang sudah memasuki periode ke tiga masa pengabdiannya.

“Saat ini sedang dinilai dulu. Mungkin pelaksanaannya pada Bulan September 2016 sudah bisa dilakukan,” kata Rudy.

Namun menurut Rudy, Pemkab Garut tidak akan melakukan periodesasi kepala sekolah (Kepsek) tingkat SMA/SMK selama 2016 ini. Kekosongan kepala SMA/SMK yang terjadi pun cukup dirangkap kepsek terdekat.

Saat disinggung terkait kekhawatiran banyak kalangan akan ada kegaduhan lagi dalam pelaksanaan periodesasi, Bupati menanggapi permasalahan itu dengan santai saja. Ia menegaskan selama Pemkab melakukannya dengan aturan yang jelas tentunya tak akan gentar. Apa lagi, dalam putusan PTUN tahun lalu Pemkab memenangkan atas gugatan para kepala sekolah yang terkena dampak periodesasi.

Rudy melanjutkan, pada pelaksanaan periodesasi kali ini. Dirinya telah menugaskan kepada disdik agar membentuk tim penilai. Kegunaannya untuk menentukan kepala sekolah yang masih bisa diperpanjang atau tidak. Tentunya penilaian itu berdasarkan raihan prestasi.

“Kalau yang berprestasi kan masih bisa diperpanjang. Apa lagi jika prestasinya sampai ke tingkat nasional. Kepsek yang bersangkutan bisa tiga periode menjabat,” kata Rudy.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Disdik Kabupaten Garut, Totong, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kinerja Kepsek yang telah menjabat selama 8 sampai 12 tahun. Berdasarkan peraturan, Kepsek yang sudah memasuki periode ketiga atau lebih dari delapan tahun seharusnya kembali menjadi guru.

“Tapi kami juga harus melihat kinerja mereka. Jika ada yang berprestasi, mereka bisa diperpanjang. Hanya saja jabatan Kepseknya akan dialihkan ke sekolah yang lain,” ujar Totong di Kantor Disdik Garut, Jalan Pembangunan, Kamis (28/7/3016).

Nantinya para Kepsek yang memiliki prestasi tingkat Kabupaten maupun Provinsi, lanjut Totong, akan diberi penghargaan kembali untuk bisa menjabat Kepsek. Hanya saja para Kepsek itu akan dipindahkan ke sekolah yang tipenya lebih rendah dari sekolah yang dipimpinnya saat ini.

“Misal sekarang sekolahnya tipe A, nanti dipindah ke yang tipe B. Mereka kan sudan berprestasi di sekolahnya yang dulu. Jadi diharapkan bisa mengangkat prestasi sekolah yang lain,” ucapnya.

Dari data yang ada, tambah Totong, jumlah Kepsek yang sudah memasuki periode ketiga sebanyak 286 orang. Sedangkan yang memasuki masa pensium sebanyak 31 orang dan yang sudah melebihi 12 tahun masa jabatan sebanyak 56 orang.

“Itu untuk yang SD saja. Kalau untuk yang tingkat SMP ada 46 orang yang sudah memasuki periode ketiga. Dalam waktu dekat akan segera kami evaluasi,” katanya.

Totong menyebut, jika dari hasil evaluasi kinerja yang ditunjukkan kurang baik maka para Kepsek itu akan dikembalikan menjadi guru. Pihaknya pun telah menyiapkan sebanyak 246 calon Kepsek untuk mengganti para Kepsek yang memasuki periode ketiga.

“Tapi kalau dilihat dari jumlah Kepsek yang pensiun dan yang sudah lewat periode tiga kami butuh minimal 346 calon Kepsek. Nanti dari hasil evaluasi pasti ada Kepsek yang memasuki periode tiga masih akan menjabat. Jadi bisa tertutupi kebutuhannya,” ujarnya.

Menanggapi rencana periodesasi tersebut, Ketua MKKS SMP, R. Yusuf Satria Gautama, S.Pd, menyampaikan dukungannya. Menurutnya, penyegaran Kepsek tentunya dibutuhkan agar tidak terjadi kejenuhan. Namun ia berharap Pemkab bisa konsisten dan tak pandang bulu dalam penerapannya.

Selain itu, kata Yusup, proses penilaiannya pun harus terbuka. Sehingga kepala sekolah yang terkena dampak periodesasi tak merasa dihianati kebijakan. Sehingga permasalahan seperti pada penerapan periodesasi jilid pertama tak terulang lagi sekarang.

Bahkan dirinya pun berharap Pemkab bisa menerapkan aturan tersebut untuk semua jenjang pendidikan. Selama ini, kata Yusuf, periodesasi kepala sekolah hanya berlaku untuk Kepsek SD dan SMP sementara untuk jenjang SMA/SMK sama sekali belum tersentuh. Padahal, banyak kepala sekolah yang masa pengabdiannya lebih dari dua periode.

Selain itu, Yusuf mengaku sosialisasi penerapan periodesasi kepala sekolah ini dirasakan masih kurang. Dirinya mengaku selama ini belum pernah dilibatkan dalam proses sosialisasi. Padahal jika bercermin kepada daerah yang sukses melaksanakan periodesasi kuncinya ada pada gencarnya sosialisasi.

“Kabupaten Bandung yang paling pertama dan sukses melaksanakan periodesasi, ternyata kuncinya ada pada proses sosialisasi. Jadi saya sarankan agar Disdik terus melakukan sosialisasi agar para kepala sekolah yang akan terkena dampak sudah menyadarinya sejak dini,” kata Yusuf.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut, Asep D Maman, menyebut Disdik harus tegas dalam menerapkan aturan periodisasi Kepsek. Jika ada Kepsek yang menjabat di atas 12 tahun, maka harus dikembalikan menjadi guru biasa.

“Kepsek itu kan guru yang diberi jabatan untuk memimpin sekolah. Jadi tidak ada masalah kalau kembali menjadi guru,” kata Asep di Gedung DPRD Kabupaten Garut.

Agar tak menjadi masalah, ungkap Asep, Disdik harus selektif dalam mengevaluasi Kepsek. Ke depan Disdik pun harus memperhatikan usia calon Kepsek agar tak menjadi masalah dengan aturan periodisasi saat ini. Asep menambahkan, saat ini yang menjadi sorotan periodisasi Kepsek justru dari tingkat SMA/SMK. Pasalnya banyak Kepsek yang sudah menjabat lebih dari 12 tahun.

“Tapi karena tingkat SMA/SMK akan diambil alih provinsi belum ada kejelasannya. Nanti kalau memang sudah diambil alih nanti kewenangannya bukan di kabupaten lagi,” ujarnya. Farhan SN***