Peraturan Zona Merah untuk PKL Tidak Jelas, GGW: Bupati Tak Miliki Kajian Menyeluruh

GARUT, (GE).- Terkat peraturan zona merah untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan perkotaan Garut, Garut Govermence Watch (GGW). GGW menilai aturan yang diterapkan Bupati Garut, Rudy Gunawan ini terkesan tumpang tindih. GGW mencontohkan, Dengan diberikanya gerobak dan jadwal tertentu kepada PKL, justru memperbolehkan adanya PKL di zona merah.

Demikian dikatakan Sekeratis Jendral (sekjen) Garut Govermence Watch (GGW),Yudha Ferdinan. Dikatakannya, Bupati Garut Rudy Gunanam tidak memiliki kajian yang menyeluruh terkait penataan PKL.

“Dengan adanya Gedung PKL, apakah kajianya sudah menyeluruh? Memang dilalui oleh angkutan umum yang cukup banyak,” tukasnya, Rabu (3/8/17).


Ditegaskannya, untuk menentukan atau membuat kebijakan tentu tidak boleh tergesa – gesa. “Harus dilihat dari berbagai aspek, apakah itu aspek sosilologis, dan bagaimana aspek ekonomi yang menentukan para pelanggan tetap membeli,” ucapnya.

Yudha mengatakan, dalam konteks saar ini penertiban PKL tentu bukan hal yang populer ketika akan menghadapi tahun pemilu 2018. “Wallohu’alam, apakah beliau (Bupati Garut/red.) akan ikut lagi atau tidak saya tidak tahu,” tandasnya.

Menurutnya, apa yang sedang terjadi hari ini tentang penataan PKL, peraturan yang dibuat oleh Bupati kurang matang. “Kebijakan pemberian gerobak untuk PKL dibuat dalam momentum pilkada, sehingga bagi-bagi gerobak atau gimana saya kurang tahu,” tandasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI