Penyaluran BPNT di Garut Diawasi Ketat Petugas

GARUT, (GE).- Masyarakat penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) diimbau untuk berani menolak penyaluran material bantuan yang kualitasnya tidak sesuai apalagi tidak layak dikonsumsi. Pernyataan tersebut sebagaimana disampaikan Koordinator Distributor BPNT Kabupaten Garut, Jawa Barat, Dedi Supriadi, Rabu (16/5/18).

Di Kabupaten Garut, penyaluran bantuan berupa beras dan telur, mulai dilaksanakan bulan Mei 2018. Untuk menjaga hal tak diharapkan, pengawasan proses penyaluran bantuan dilakukan sangat ketat.

“Penyaluran program BPNT dilakukan melalui seleksi dan pengwasan sangat ketat. Mulai dari kualitas beras, berat bersih beras, hingga kualitas telur yang dibagikan pun harus dipastikan benar-benar bagus,” kata Dedi.


Dedi menegaskan, penyaluran dan pengawasan produk yang akan diberikan kepada masyarakat penerima manfaat BPNT benar-benar harus sesuai peraturan dari Kementrian Sosial. Oleh karena itu, mulai pihak kecamatan, desa, agen, hingga masyarakat penerima manfaat BPNT, harus berani menolak jika ternyata ada produk baik beras maupun telur yang kualitasnya tak sesuai apalagi tak layak dikonsumsi.

Menurut Dedi, tak hanya produk, pihak pelaksana penyaluran program BPNT pun diseleksi dengan pengawasan sangat ketat. Hal ini terutama berlaku bagi para supplier atau pemasok beras maupun telur.

Saat akan mengirimkan barang ke agen, supplier wajib membawa dokumen termasuk di dalamnya berita acara serah terima barang. Dokumen tersebut harus ditandatangani oleh agen penerima barang serta TKSK selaku tim pendamping kerja sosial yang ditunjuk oleh kementerian.

“Makanya pihak agen maupun petugas TKSK bisa menolak untuk menandatangani berita acara serah terima barang jika kualitas dan kuantitas barang tidak sesuai. Karena itu, kami selaku koordinator distributor selalu mewanti-wanti pihak supplier agar benar-benar memperhatikan kualitas dan kuantitas barang. Karena kami tidak ingin masyarakat penerima manfaat BPNT mendapatkan beras atau telur yang kulaitasnya jelek,” katanya.

Dedi menambahkan, supplier yang tidak mematuhi aturan akan mendapatkan sanksi tegas. Jenis sanksi yang diberlakukan bahkan bisa berupa pencabutan izin kemitraan.

Tidak hanya itu, para supplier dilarang bermain-main dengan pihak desa. Supplier tidak diperbolehkan membuat MoU dengan pihak desa maupun agen terkait adanya kesepakatan bagi hasil keuntungan.

“Karena hal itu bisa mengindikasikan adanya praktik gratifikasi dari pihak supplier terhadap kepala desa maupun agen. Sehingga bisa berpengaruh adanya kecurangan dalam pelaksanaan penyaluran barang,” tandas Dedi.

Pihaknya, imbuh Dedi, tidak akan menolelir jika mengetahui adanya supplier yang melakukan pelanggaran, termasuk membuat MoU dengan pihak kepala desa. Sebab hal itu jelas-jelas melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Dedi juga mengakui, pihaknya sempat menerima informasi adanya salah satu kepala desa di kawasan Garut Utara yang mempertanyakan “jatah” dari pihak supplier yang hingga saat ini belum diterimanya. Kepala desa tersebut mengaku sebelumnya ada MoU dengan pihak supplier bahwa dari satu kilogram beras, kepala desa akan menerima jatah Rp 200.

“Ini sama sekali tidak benar, dan sangat tidak diperbolehkan. Karena merupakan sebuah pelanggaran,” tandasnya. (MHI/GE)***

Editor : SMS

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI