Pengusaha Minta UMK Ditangguhkan, Disnakersostrans Menolak

KOTA,(GE).-  Disnakersostrans (Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi) Kabupaten Garut secara tegas menolak atas pengajuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2016 yang diajukan salah satu perusahaan di Garut secara tertulis.

Kepala Disnakersostrans Kabupaten Garut, Elka Nurhakimah, menyebutkan,  perusahaan yang mengajukan penangguhan itu bergerak di bidang perkebunan. Dijelaskannya, surat pengajuan penangguhan dari perusahaan itu baru diberikan pada Januari 2016 sementara penetapan UMK sudah dilakukan sejak akhir 2015.

“Seharusnya pengajuan penangguhan dilakukan sebelum penetapan. Karena penangguhan diajukan setelah penetapan, maka kami tak bisa menyetujuinya,” tandas  Elka, Minggu (31/1/2016).

Dijelaskannya, jika perusahaan tak mampu membayar UMK 2016, maka salah satu solusinya adalah membuat kesepakatan dengan para pekerja. Jika pekerja menyetujui, maka perusahaan tersebut bisa memakai UMK tahun lalu.

“Jika hal itu tak disetujui pekerja, maka apa yang dilakukan perusahaan tersebut sudah masuk dalam pelanggaran. Apalagi diakuinya, pihaknya selama ini sudah mensosialisasikan masalah UMK ini sejak awal.”Tukasnya.

Kepala Disnakersostrans mengimbau kepada masyarakat terutama pekerja yang mengetahui adanya perusahaan yang belum melaksanakan UMK 2016 agar segera melaporkan ke pihaknya.

Elka menyebutkan, bertambahnya beberapa pabrik di Garut membuat peluang kerja bagi warga lokal semakin terbuka. Diperkirakan jumlah pencari kerja di Garut sebanyak 68.000 atau tujuh persennya dari jumlah penduduk Garut.

“Satu pabrik sepatu yang ada di Leles saja bisa menyerap 4000 tenaga kerja. Belum di tempat lainnya. Jadi bisa mengurangi angka pengangguran yang selama ini menjadi permasalahan serius di Garut,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Apindo Garut, Dodi Hermana, menyebutkan sebagian pengusaha keberatan dengan UMK 2016 ini karena kebanyakan perusahaan di Garut masih berkapasitas menengah ke bawah. Untuk memberikan upah sesuai UMK 2016 yang besaranya  Rp 1.431.625 diakuinya memberatkan pengusaha.

“Untuk perusahaan yang besar tidak jadi masalah. Mereka pasti akan mengikuti UMK yang sudah ditetapkan. Cuma untuk perusahaan kelas menengah ke bawah akan berat,” ucap Dodi.

Dodi berharap, seharusnya sistem pengupahan di Kabupaten Garut diberlakukan UMK per sektor. Dengan cara seperti itu bisa ada klasifikasi tergantung kemampuan keuangan perusahaan dalam membayar upah buruhnya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN