Pengusaha Kulit Sukaregang Lakukan Normalisasi Sungai untuk Kurangi Endapan Limbah

Prosesi pembersihan (normalisasi) Sungai Cigulampeng di kawasan Sukaregang, Kecamatan Garut Kota, Selasa (14/8/2018)***

GARUT,(GE).- Pengendapan limbah kulit di beberapa sungai yang kawasan perkotaan Garut tertbilang cukup tinggi. Hal tersebut diperparah dengan perilaku warga yang kerap membuang sampah ke sungai.

Belakangan kondisi memperihatinkan tersebut mendapat perhatian khusus dari sejumlah pengusaha kulit di Sukaregang Garut yang tergabung dalam Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI) Garut.

APKI Garut baru-baru ini melakukan normalisasi kawasan sungai yang tercemar tersebut. Kegiatan tersebut sudah dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali.


Menurut Wakil Ketua Bidang Pemerintahan APKI Garut, Sukandar, normalisasi (sungai) dilakukan terhadap tiga sungai yang meliputi Sungai Ciwalen, Cikaengan, dan Sungai Cikendi. Ketiga sungai tersebut ditenggarai telah tercemar limbah kulit yang diperparah dengan banyaknya tumpukan sampah rumah tangga.

“Selama ini ada lima kelurahan di wilayah Kecamatan Garut Kota yang teraliri sungai yang terdampak limbah cairan dari penyamakan kulit. Kelima kelurahan tersebut adalah Kota Wetan, Sukamenteri, Ciwalen, Regol, dan Suci Kaler,” ujar Sukandar saat ditemui di sela kegiatan normalisasi Sungai Cigulampeng di kawasan Sukaregang, Kecamatan Garut Kota, Selasa (14/8/2018).

Sukandar menyebut, pengendapan limbah pengolahan kulit selama ini diperparah dengan perilaku warga yang membuang smapah ke sungai. Dampaknya, sungai dipenuhi sampah sehingga aliran airnya terganggu dan hal inilah yang menyebabkan limbah kulit mengendap.

“Untuk menormalkan aliran sungai, secara rutin kita lakukan dengan cara membersihkan sampah dan limbah yang mengendap di tiga sungai yang ada di kawasan perkotaan. Kegiatan ini menggunakan anggaran dari para pengusaha yang tergabung dalam APKI Garut,” katanya.

Kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan kali ini, sudah yang ketiga kalinya. Banyak sekali sampah yang berhasil diangkat dari aliran sungai sehingga air sungai bisa kembali mengalir dengan lancar dan endapan limbah kulitpun bisa ikut dibersihkan.

“Yang paling parah saat normalisasi sungai tahap dua yang dilakukan tiga bulan yang lalu. Saat itu kami bisa mengangkat 13 truk sampah rumah tangga yang menjadi penyebab terjadinya pengendapan,” katanya.

Diharapkannya, selain bisa menormalkan aliran air sungai dan mengurangi tingkat pengendapan limbah, juga bisa menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah rumah tangga ke sungai.

“Untuk saat ini memang belum semua pengusaha bisa membuat ipal tapi sudah lumayan banyak juga yang telah memiliki ipal. Hal ini bisa dimaklumi mengingat anggaran untuk pembuatan ipal yang cukup besar yakni minimal mencapai Rp 700 juta bahkan ada yang sampai Rp 1,5 miliar,” ungkapnya.

Sukandar menyayangkan, dengan tidak berfungsinya tiga unit ipal yang sebelumnya dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di daerah tersebut. Padahal untuk pembangunan ipal itu, pemerintah telah mengeluarkan biaya sampai miliaran rupiah.

Menurutnya, tidak berfungsinya tiga unit ipal milik pemerintah itu diakibatkan tidak adanya anggaran operasional yang dikeluarkan pemerintah. Padahal para pengusaha kulit sudah menyanggupi untuk mengeluarkan biaya operasionalnya dengan catatan pemerintah harus mengeluarkan surat hak guna pakai.

“Pemerintah selalu beralasan tidak ada anggaran untuk operasional tiga ipal yang telah dibangun sehingga para pengusaha mau mengeluarkan anggaran. Mereka minta pemerintah mengeluarkan surat hak guna pakai. Hal ini sudah berulangkali kami sampaikan akan tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah,” kata Sukandar.

Sebagai wujud kepeduliannya, para pengusaha kulit juga rutin mengeluarkan dana konpensasi untuk warga. Dana tersebut disalurkan setiap tiga bulan sekali melaluiketua RW masing-masing. (Tim GE)***

Editor: ER.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI